KOMUNIKASI POLITIK TERKAIT TUMPANG TINDIHNYA REGULASI DI INDONESIA

Sopian Sopian

Abstract


Abstrak

Unit analisis penelitian ini yaitu teks berita dari sejumlah portal berita (selama 2017) yang menyajikan pesan-pesan politik terkait permasalahan tumpang tindihnya regulasi di Indonesia. Permasalahan ini penting diteliti mengingat regulasi menyangkut pelayanan dan kebijakan pemerintah terkait pembangunan. Metode yang digunakan analisis wacana Teun van Dijk pada struktur wacana tertentu. Tujuan penelitian untuk mengetahui: 1).Siapa saja komunikator politiknya? 2).Seperti apa pesan yang disampaikan? 3).Berapa banyak regulasi bermasalah? 4).Apa penyebab munculnya permasalahan regulasi? 5).Regulasi apa saja yang bermasalah? 6).Bagaimana dampak dari masalah regulasi? 7).Bagaimana pemerintah mengatasi masalah tersebut? 8).Apakah kira-kira tahun 2018 semua masalah regulasi bisa dituntaskan? 9).Bagaimana keterkaitan komunikasi politik ini dengan konteks pembangunan dan komunikasi pembangunan? 10).Apa saja makna dibalik wacana ini? Dari hasil penelitian disimpulkan: 1).Komunikator politik dari kategori politisi, terutama Presiden lebih mendominasi pemberitaan daripada profesional dan aktivis ; 2).Pesannya beragam tapi yang terpenting yaitu upaya mengatasi permasalahan regulasi; 3).Ada 42.000 regulasi potensial bermasalah di Indonesia; 4).Masalah regulasi muncul karena pembuatannya tidak memperhatikan efektivitas; 5).Permasalahan regulasi terjadi pada berbagai sektor/bidang; 6).Masalah regulasi menimbulkan beragam akibat negatif di lapangan; 7).Mengatasi masalah regulasi dilakukan dengan cara reformasi regulasi, penataan regulasi, perampingan regulasi, atau deregulasi; 8).Kemungkinan tidak semua masalah regulasi bisa tuntas tahun 2018 ini; 9).Komunikasi politik tentang masalah regulasi ini terkait dengan konteks pembangunan dan komunikasi pembangunan; 10).Terdapat makna dan citra yang ingin dibangun Presiden dibalik wacana ini.

 

Kata Kunci: Analisis wacana, komunikasi politik, komunikator politik, pesan politik, regulasi, komunikasi pembangunan

Full Text:

PDF

References


Albaburrahim. (2017). “Analisis Wacana Kritis pada Pemberitaan Kasus Papa Minta Saham di Metro Tv”. Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 1(2): 1-12.

Anam, M. Khairul. (2017). “Analisis Respons Netizen Terhadap Berita Politik di Media Online”. Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer, 3(1): 14-21.

Bungin, Burhan. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomoi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group.

Cangara, Hafied. (2011). Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Damanik, Muhammad Iqbal. (2013). “Upah Minimum dalam Politik Media Massa (Studi Analisis Wacana Kritis Keberpihakan Harian Koran Tempo dan Harian Kompas dalam Pemberitaan Polemik Penentuan Upah Minimum Kawasan Industri Bekasi – Jawa Barat)”. Jurnal Ilmu Komunikasi Flow, 1(3): 1-15.

Darmawan, Ratna Riadhini. (2014). “Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kasus Suap Soemarmo RAPBD 2012 Kota Semarang di Surat Kabar Harian Suara Merdeka”. The Messenger, 5(1): 51-55.

Faridi, Moh. (2014). “Analisis Wacana Kritis Teks Berita Politik dalam Koran Radar Madura Menjelang Pemilu Legislatif”. NOSI, 2(7): 710-.715.

Hamad, Ibnu (2007). “Lebih Dekat dengan Analisis Wacana”. Mediator, 8(2): 325-343.

Harun, Rochayat dan Elvinaro Ardianto. (2011). Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hornby, A.S. (1974). Oxford Advanced Learner”s Dictionary of Current English. London: Oxford University Press.

Imam, Ahmad Fachruddien. (2012). “Analisis Wacana Van Dijk pada Lirik Lagu Irgaa Tani (My Heart Will Go On)”. Journal of Arabic Learning and Teaching, 2(1): 1-8.

Jamaludin, Asep, Ermanto dan Novia Juita. (2016). “Pemberitaan Peristiwa Politik Pilgub Sumatera Barat Periode 2016-2021 Tinjauan Analisis Wacana Kritis Perspektif Teun a. van dijk dalam Media Online Portal Harian Singgalang”. Jurnal Pendidikan Bahasa dan

Sastra Indonesia, 5(2): 73-81.

Karman. (2014). “Dominasi Wacana Anti-Politik Barat pada Media-Muslim Revivalis (Analisis Wacana Model Teun Van Dijk Tabloid Media Umat Edisi Pemilu 2014)”. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 18(2): 229-246.

Kaspono. 2015. Analisis Wacana Rubrik Opini tentang Berita Politik pada Website Sumatera Ekspres. Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang.

Kriyantono, Rachmat. (2010). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenada Media Group.

Kuntoro. (2008). “Analisis Wacana Kritis (Teori Van Dijk Dalam Kajian Teks Media Massa)”. Leksika, 2(2): 45-55.

Kuswandari, Ary Hunanda, St. Y. Slamet dan Budhi Setiawan. (2017). “Analisis Wacana: Representasi Pendidikan Indonesia pada Berita Online DETIK.COM”. Metalingua, 15(2): 145–152.

Lilleker, Darren G. (2006). Key Concepts in Political Communication. London: Sage Publications.

Maghvira, Genta. (2017). “Analisis Wacana Kritis pada Pemberitaan TEMPO.CO tentang Kematian Taruna STIP Jakarta”. The Messenger, 9(2): 120-130.

Maiyulinda, Catur. (2018). “Analisis Wacana Berita Liputan Khusus Kaltim Post tentang Pesta Pora di Tahura terhadap Kecenderungan Media dalam Menyadarkan Masyarakat mengenai Penambangan Ilegal”. eJournal llmu Komunikasi, 6(1): 158-172.

Manurung, Sonata Batoan Sehaputra. (2015). “Analisis Framing Pemberitaan Bakso Oplosan pada Portal Berita Republika Online dan Kompas.com”. Ejournal Ilmu Komunikasi, 3(1): 443-457.

Komunikasi Politik terkait Tumpang Tindihnya Regulasi di Indonesia 53

(Analisis Wacana pada Pemberitaan Sejumlah Portal Berita selama 2017)

Maulana, Irpan. (2013). “Struktur Wacana Rubrik Bale Bandung dalam Majalah Mangle (Analisis Wacana Kritis Model Teun A. van Dijk)”. Lokabasa, 4(2): 136-144.

Mc Nair, Brian. (2003). An Intruduction to Political Communication. London: Routledge.

Nasution, Zulkarimen. (1998). Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nimmo, Dan, (2005). Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Payuyasa, I Nyoman. (2017). “Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk dalam Program Acara Mata Najwa di Metro TV”. Segara Widya, 5: 14-24.

Prihantoro, Edy dan Dinda Rakhma Fitriani. (2015). “Modalitas dalam Teks Berita Media Online”. Prosiding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur &Teknik Sipil), 6: 17-25.

Riyandari, Defiana Tities. (2013). “Analisis Pembingkaian Sosok SBY dalam Buku “Membongkar Gurita Cikeas: di Balik Skandal Bank Century” Karangan George Junus Aditjondro (Studi Analisis Teks Van Dijk). The Messenger, 5(2): 28-34.

Saleh, R. (2017). “Analisis Wacana Kritis dalam Doa Muhammad Syafi’i pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2016-2017". IPTEK-KOM, 19(1): 25-38.

Sobur, Alex. (2006). Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya.

Widarini, Dwi Ajeng dan Desy Setyowati. (2014). “Analisa Wacana Kritis Pemberitaan Perempuan dalam Kasus Korupsi di DETIK.COM”. Wacana, 13(3): 288-306.

Sumber Internet

dari 25 Regulasi IMB di Jakarta Tumpang Tindih. (28 Februari 2017). Diakses dari: https://pr operti.k omp a s.c om/r e a d / 2 0 1 7 / 0 2 / 2 8 / 1 7 3005 6 21/12.dari.25.regulasi.imb.di.jakarta.tumpang.tindih

Ada 23 Regulasi Terbit, Jokowi Tegur Menteri-menterinya. (4 April 2017). Diakses dari: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tnl2yDQBzyYJ:www.tribunnews.com/nasional/2 0 1 7/0 4/0 4/ ada-23-regulasi-terbit-jokowi-tegur-menteri-menterinya+&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id

Ada 62.000 Aturan, Indonesia Dianggap “Obesitas Regulasi”. (10 November 2017). Diakses dari: http://nasional.kompas.com/read/2017/11/10/19062511/ada-62000-aturan-indonesia-dianggap-obesitas-regulasi

Banyak Regulasi Tumpang Tindih: Jokowi Beri Hadiah untuk Pemangkas Aturan. (12 Desember 2017). Diakses dari: http://www.jurnalasia.com/nasional/banyak-regulasi-tumpang-

tindih-jokowi-beri-hadiah-untuk-pemangkas-aturan/

Banyaknya Aturan soal Dana Desa Dinilai Membingungkan. (5 September 2017). Diakses dari: https://nasional.kompas.com/read/2017/09/05/17443621/banyaknya-aturan-soal-dana-desa-dinilai-membingungkan

Cegah Tumpang-Tindih Regulasi, Menkumham Yasonna: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan. (11 November 2017). Diakses dari: https://news.okezone.com/read/2017/11/11/337/1812310/cegah-tumpang-tindih-regulasi-menkumham-yasonna-kepentingan-nasional-harus-didahulukan

Di Jerman, Tumpang Tindih Regulasi Sempat Hambat Laju Ekonomi. (14 Juli 2017). Diakses dari: https://news.detik.com/berita/d-3560224/di-jerman-tumpang-tindih-regulasi-sempat-hambat-laju-ekonomi

Fahri Hamzah Sikapi Sindiran Presiden Jokowi. (29 November 2017). Diakses dari: http://politik.rmol.co/read/2017/11/29/316327/Fahri-Hamzah-Sikapi-Sindiran-Presiden-Jokowi

Jelang AEoI, Jokowi Tegaskan Regulasi Tak Tumpang Tindih. (23 Februari 2017). Diakses dari: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170222180624-92-195394/jelang-aeoi-jokowi-tegaskan-regulasi-tak-tumpang-tindih

Jokowi Bilang Jangan Bikin Banyak UU, Ini Kata Pimpinan DPR. (29 November 2017). Diakses dari: http://nasional.kompas.com/read/2017/11/29/15091461/jokowi-bilang-jangan-bikin-banyak-uu-ini-kata-pimpinan-dpr

Jokowi Jelaskan Regulasi Bertumpuk Hambat Kecepatan Pembangunan. (23 Oktober 2017). Diakses dari: https://www.antaranews.com/berita/660465/jokowi-jelaskan-regulasi-

bertumpuk-hambat-kecepatan-pembangunan

Jokowi Pusing Ada 42.000 Aturan di RI. (23 Oktober 2017). Diakses dari: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3696730/jokowi-pusing-ada-42000-aturan-di-ri

Jokowi: Banyak Regulasi Justru Picu Korupsi. (12 Desember 2017). Diakses dari: http:// nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/12/11/p0t19x440-jokowi-banyak-regulasi-justru-picu-korupsi

Jokowi: Hindari Tumpang Tindih Regulasi Jasa Keuangan. (23 Februari 2017). Diakses dari: http://moneter.co.id/10766/jokowi-hindari-tumpang-tindih-regulasi-jasa-keuangan

Jokowi: Peraturan di Indonesia Terlalu Banyak, Jadi Tidak Teratur. (8 September 2017). Diakses dari: http://news.liputan6.com/read/3087330/jokowi-peraturan-di-indonesia-terlalu-banyak-jadi-tidak-teratur

Komunikasi Politik terkait Tumpang Tindihnya Regulasi di Indonesia 55

(Analisis Wacana pada Pemberitaan Sejumlah Portal Berita selama 2017)

Jokowi: Siapa Bisa Pangkas Peraturan, Saya Beri Hadiah. (11 Desember 2017). Diakses dari:https://nasional.tempo.co/read/1041277/jokowi-siapa-bisa-pangkas-peraturan-saya-beri-hadiah

KSP Nilai Obesitas Hukum Kurangi Daya Saing Indonesia. (11 November 2017). Diakses dari: https://news.detik.com/berita/d-3722987/ksp-nilai-obesitas-hukum-kurangi-daya-saing-indonesia

Menteri Airlangga: RUU Perkelapasawitan Berisiko Tumpang-Tindih. (18 Juli 2017). Diakses dari: https://bisnis.tempo.co/read/892223/menteri-airlangga-ruu-perkelapasawitan-berisiko-tumpang-tindih

Nah Lho, Polri Sebut Regulasi Senjata Api Tumpang Tindih Sejak Tahun 1948. (6 Oktober 2017). Diakses dari: https://news.okezone.com/read/2017/10/06/337/1790198/nah-lho-

polri-sebut-regulasi-senjata-api-tumpang-tindih-sejak-tahun-1948

Nurdin Minta Regulasi ke Pusat. (28 Juli 2017). Diakses dari: https://batampos.co.id/2017/07/28/nurdin-minta-regulasi-ke-pusat/

PDB 2017: Pemerintah Fokus Pangkas Regulasi yang Hambat Investasi. (8 Agustus 2017).

Diakses dari: http://finansial.bisnis.com/read/20170808/9/679106/pdb-2017-pemerintah-fokus-pangkas-regulasi-yang-hambat-investasi

Pemerintah Evaluasi 41.000 Regulasi Tumpang Tindih. (17 Januari 2017). Diakses dari: http://www.satuharapan.com/read-detail/read/pemerintah-evaluasi-41000-regulasi-tumpang-tindih

Pengakuan Hutan Adat Terbentur Regulasi Tumpang Tindih dan Ego Sektoral. (10 Oktober 2017). Diakses dari: http://pontianak.tribunnews.com/2017/10/10/pengakuan-hutan-adat-

terbentur-regulasi-tumpang-tindih-dan-ego-sektoral

Perppu 1 Tahun 2017 Tumpang Tindih dan Rawan Penyelewengan. (23 Mei 2017). Diakses dari: http://news.liputan6.com/read/2961822/perppu-1-tahun-2017-tumpang-tindih-dan-rawan-penyelewengan

Presiden Diminta Tegas Batalkan Permen ESDM. (25 Juli 2017). Diakses dari: https://ekbis.sindonews.com/read/1223838/34/presiden-diminta-tegas-batalkan-permen-esdm-

Presiden Jokowi Tagih Percepatan Kebijakan Satu Peta. (13 Juni 2017). Diakses dari: http://kbr.id/berita/nasional/062017/presiden_jokowi_tagih_percepatan_kebijakan_satu_peta/90634.html

Presiden Jokowi Tekankan Penghematan Anggaran 2017/2018. (4 April 2017). Diakses dari:https://www.antaranews.com/berita/622106/presiden-jokowi-tekankan-penghematan-anggaran-2017-2018

Reformasi Birokrasi Masih Kacau, Masih Ada Regulasi yang Tumpang Tindih. (9 Maret 2017). Diakses dari: http://www.rmoljabar.com/read/2017/03/09/37460/Reformasi-Birokrasi-

Masih-Kacau,-Masih-Ada-Regulasi-yang-Tumpang-Tindih

Regulasi di Indonesia Terlalu Gemuk, Tumpang Tindih, Sarat Benturan. (11 November 2017). Diakses dari: https://www.antaranews.com/berita/664157/regulasi-di-indonesia-terlalu-gemuk-tumpang-tindih-sarat-benturan

Regulasi di Indonesia yang Mengalami Obesitas. (23 Mei 2017). Diakses dari: http://www.neraca.co.id/article/93458/regulasi-di-indonesia-yang-mengalami-obesitas Regulasi Ritel Tumpang-tindih,

Pengusaha Tagih Revisi Peraturan. (3 Juli 2017). Diakses

dari: https://www.jpnn.com/news/regulasi-ritel-tumpang-tindih-pengusaha-tagih-revisi-peraturan

Regulasi Tumpang Tindih Bakal Jadi Boomerang?. (13 November 2017). Diakses dari: https://www.wartaekonomi.co.id/read160890/regulasi-tumpang-tindih-bakal-jadi-boomerang.html

Regulasi Tumpang Tindih, Pengusaha Merasa Dipersulit Urus Ijin. (9 Februari 2017). Diakses dari: https://www.posbali.id/regulasi-tumpang-tindih-pengusaha-merasa-dipersulit-urus-

ijin/

Sejak 1948, Ada Regulasi Senjata Yang Tumpang-tindih. (7 Oktober 2017). Diakses dari:https://www.siantarnews24jam.co.id/2017/10/07/sejak-1948-ada-regulasi-senjata-yang-

tumpang-tindih/

Teten Masduki Sebut Indonesia Alami Masalah Regulasi. (11 November 2017). Diakses dari:http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/11/oz905b384-teten-

masduki-sebut-indonesia-alami-masalah-regulasi

Teten: 23 Regulasi yang Hambat Investasi Itu di Luar Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi. (4 April 2017). Diakses dari: http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/04/04/teten-23-

regulasi-yang-hambat-investasi-itu-di-luar-paket-kebijakan-ekonomi-jokowi

Tumpang Tindih Peraturan Akar Konflik Agraria. (21 April 2017). Diakses dari: http://news.metrotvnews.com/politik/zNPdMvXN-tumpang-tindih-peraturan-akar-konflik-agraria

Tumpang Tindih Regulasi Bikin Ruang Gerak Penyelenggara dan Pengawas Pilkada Aceh Terbatasi. (20 Januari 2017). Diakses dari: http://beritakini.co/news/tumpang-tindih-regulasi-bikin-ruang-gerak-penyelenggara-dan-pengawas-pilkada-aceh-terbatasi/index.html

Tumpang Tindih Regulasi Hambat Produksi Migas Riau. (10 April 2017). Diakses dari: https://www.antarariau.com/berita/14105/tumpang-tindih-regulasi-hambat-produksi-migas-riau

Tumpang Tindih Regulasi Jaminan Sosial. (20 Maret 2017). Diakses dari: https://www.winnetnews.com/post/tumpang-tindih-regulasi-jaminan-sosial

Komunikasi Politik terkait Tumpang Tindihnya Regulasi di Indonesia 57

(Analisis Wacana pada Pemberitaan Sejumlah Portal Berita selama 2017)

Tumpang Tindih Regulasi: Pemerintah Kembali Sederhanakan Lartas. (12 Desember 2017).Diakses dari: http://kalimantan.bisnis.com/read/20171212/433/717317/tumpang-tindih-regulasi-pemerintah-kembali-sederhanakan-lartas

Tumpang-Tindih Regulasi Hambat Kemudahan Usaha. (4 September 2017). Diakses dari: http://www.koran-jakarta.com/tumpang-tindih-regulasi-hambat-kemudahan-usaha/




DOI: http://dx.doi.org/10.31000/nyimak.v2i1.551

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Nyimak (Journal of Communication)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Nyimak (Journal of Communication) a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. © All rights reserved 2017. Nyimak (Journal of Communication) (p-ISSN 2580-3803, e-ISSN 2580-3832)