ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK YANG BERKEMBANG MELALUI PUTUSAN HAKIM

Tri Cahya Indra Permana

Abstract


General principles of good governance developed by judge decision. Those general principles must be obeyed by government officials. Some of new principles made by judges among other things : principles of ultra petita, principles of prohibition of issued a decree who has been cancelled by the court, and principles of government foult can not disadvantage people. The aim of the developing  general principles of good governance is to solve the administrative law problems.


Keywords


General principles of good gonernance, Judge Decision

Full Text:

PDF

References


Azhar, M. (2015). Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara. NOTARIUS, 8(2), 274–286.

Effendi, M. (2018). Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 3(1), 25–36.

Gautama, S. (1992). Himpunan jurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari (landmark decision), berikut komentar (Vol. 1). Citra Aditya Bakti.

Hadjon, P. M. (2011). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.

Marbun, S. F. (2014). Asas-asas umum pemerintahan yang layak. FH UII Press.

Nim, O. Y. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Pengawal Konstitusi. Jurnal Fatwa Hukum, 2(4).

Putri, C. W. (2014). Asas Kepastian Hukum Dan Asas Kecermatan Sebagai Alat Uji Hakim Memutus Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 19/G/2011 dan Putusan Nomor 24/G/2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang) [PhD Thesis]. Diponegoro University.

Sibuea, H. P. (2010). Asas negara hukum, peraturan kebijakan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 62/G/2015/PTUN.JKT Tanggal 19 Mei 2015

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 147/G/2015/PTUN.JKT Tanggal 29 Oktober 2015

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 13 April 2016

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/2014/PTUN.JKT tanggal 14 Juli 2015

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 271/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 14 Desember 2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 255 K/TUN/2016 tertanggal 11 Agustus 2016

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 58/G/2019/PTUN.BDG tanggal 1 Oktober 2019




DOI: http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2657

Article Metrics

Abstract - 1333 PDF - 1734

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2657.g1631

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.