KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAM PEMBERIAN PERIZINAN SELAMA PANDEMI COVID-19

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4297

Abstract

Business licensing is very necessary in achieving the performance of providers or providers of quality public services for Regional Development so that the Regional Government is responsible and responsive to the needs of the community in fulfilling and equitable economic and political equality. However, due to the Covid-19 Pandemic in Indonesia, all sectors were affected. This research focuses on knowing the role of the Investment Service and One Stop Integrated Services in granting building permits as a target for local revenue during the Covid-19 pandemic. There has been a decrease in the number of applicants for building permits to build up to 50%. The Target of Original Regional Income before the Covid-19 pandemic was 52 billion, when the Covid-19 pandemic the target of Regional Original Income had been reduced by 50%, accounting for 26 billion. The target of Regional Original Income in June has been reached up to 40%. This is in achieving the target of Regional Original Income that will be focused on the budget for purchasing medical devices and the development budget for 2020 will be abolished for a moment, only urgent development can be implemented.

Keywords: Role, Building Construction Permit, Regional Original Income.

Author Biographies

  • Ikhfa Pratiwi, Universitas Muhammadiyah Tangerang
    Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tangerang
  • Amiludin Amiludin, Universitas Muhammadiyah Tangerang
    Fakultas Hukum
  • Muhammad Asmawi, Universitas Banten Jaya
    Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

References

Elgan, Briliaji. (2019). Perencanaan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Arya Utama, I Made. (2018). Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan: Google Books.

Muhammad, Darwis. (2019). Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal (Kptsp & Pmd) Kabupaten Mamuju Utara. Sulawesi Barat: Katalogis.

Rahmawati, Nur. (2020). Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri). Jawa Timur: Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi.

Kurniawan, Andy. (2019). Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait Retribusi di Kabupaten Tulungagung). Google Scholar: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.

Erlangga, Dani. (2018). Pelaksanaan Sosialisasi Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pengandaran. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara.

Yappen, Manuel Marion. Karsiman, dan Purnomo, Arie. (2019). Fungsi Dan Peranan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Dalam Proses Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat. Google Scholar Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Silpa, Hanoatubun. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Prekonomian Indonesia. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling.

Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: The Indonesian Journal of Development Planning.

Endah, Puspitasari & Purnama, Sari. Elis, Badriah & Risna Kartika. (2020). Seberapa Besar Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?. Jawa Barat: Jawara Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi.

Wandira, Maisarah Ayu. (2020). Efektifitas Penyelengaraan Pelayanan Perizinan IMB. Google Scholar: Administrasi Publik.

Pudjiastiti, Pauline. Sosiologi Untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Grasindo.

Pudyatmoko, Y. Sri. (2009). Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan. Jakarta: Grasindo.

Peraturan Walikota Tangerang Nomor. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Downloads

Published

2021-05-31