DETERMINASI TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PULAU SUMATERA

Ade Zahrah Aliyah, Zulkifli Zulkifli, Anggeraini Oktarida

Abstract


This research aims to analyze the level of dependency, financial independence ratio, number of OPDs, and audit findings in relation to the mandatory disclosure level of Local Government Financial Statements (LKPD) on Sumatera Island from 2018 to 2022. The study population includes all provinces on Sumatera Island, with sample data collected using a saturation technique, resulting in a sample size of 50 LKPD from the 2018-2022 BPK-RI Audit Results Report. The independent variables investigated are the degree of dependency, financial independence ratio, number of OPDs, and audit findings, While the mandated disclosure level of LKPD is the dependent variable. Multiple linear regression analysis and secondary data are used in the present research, which is processed using SPSS version 25. The findings reveal that the level of dependency, financial independence ratio, number of OPDs, and audit findings partially significantly influence the mandatory LKPD disclosure level. The search results show that the level of dependency, financial independence ratio, number of OPDs, and audit findings simultaneously significantly influence the mandatory LKPD disclosure level

Keywords


Level of Mandatory Disclosure, Level of Dependency, Financial Independence Ratio, Number of OPDs, Audit Findings

References


Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota provinsi sumatera barat tahun anggaran 2014-2016. Akuntansi dan Manajemen, 14(1), 1-14.

Anggara, E., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(1), 2162-2184.

Arikunto, S. (2012). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta. Jakarta.

BPK-RI. (2019). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018. Jakarta.

BPK-RI. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019. Jakarta.

BPK-RI. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020. Jakarta.

BPK-RI. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021. Jakarta.

BPK-RI. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022. Jakarta.

Chariri, A dan Ghozali, I. (2014). Teori Akuntansi. Edisi Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management, 16, 49-6.

Fajarudin. 2021. “Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.” In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora, 1 (1):662–71.

Fasa, R. F. D., Masnila, N., & Hartaty, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Se-Sumatera. Jurnal Syntax Admiration, 3(8), 1014-1028.

Feriyanti, M., Hermanto, H., & Suransi, N. K. (2015). Determinan Kepatuhan Pada Ketentuan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat). InFestasi, 11(2), 171-185.

Finakesti, L., Yulina, B., & Hartaty, S. (2022). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 6(1), 71-80.

Halim, Abdul, (2001). Manajemen Keuangan Daerah. USP-AMP YKPN. Yogyakarta

Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Simposium Nasional Akuntansi XV, 20, 1-26.

Hiola, Y., & Harun, E. (2021). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Gorontalo. JSAP: Journal Syariah and Accounting Public, 4(2), 89-101.

Kogoya, S., Salle, A., & Wijaya, A. H. C. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD di pemerintah kabupaten-kota di provinsi Papua. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah, 14(2), 98-111.

Kurniawati, D., Sarwono, A. E., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Dan Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2018). Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, 16(3), 237-248.

Nadeak, R. (2003). Analisis Rasio Keuangan pada APBD Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Oktarida, A., Fithri, E. J., Riama, L. V., & Hartaty, S. (2020, April). Determinants of the Quality Regional Financial Statement. Atlantis Press In 3rd Forum in Research, Science, and Technology (FIRST 2019) (pp. 153-158).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

Putra, D. A., Arifin, K. Z., & Indriasari, D. (2023). Analisis Faktor-Faktor Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. EKSISTANSI, 12(2).

Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2016). Pengaruh temuan, tingkat penyimpangan, opini audit, dan karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Info Artha, 1, 97-110.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan Negara. 2003. Lembaga Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia. Jakarta.




DOI: http://dx.doi.org/10.31000/competitive.v8i1.12292

Article Metrics

Abstract - 240 PDF (Bahasa Indonesia) - 124

Refbacks

  • There are currently no refbacks.