PERAN WAKAF TUNAI SAAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA
Luluk Latifah1*, Iskandar Ritonga2, Muhammad Lathoif Ghozali3, Fatkur Huda4
1 Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya 
2,3Jurusan Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia 
4Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya
*  luluklatifah@pps.um-surabaya.ac.id

	
Abstract

The Covid-19 storm that hit Indonesia and the world has still not shown any signs of finishing since the first case was found in Wuhan China at the end of December 2019. Even new variants have emerged, such as the Delta and Omicron variants. The resulting impact is not only health problems that have caused millions of people to die in all corners of the world, but also socially and economically, many countries have experienced a global recession, including Indonesia, in the last 3 semesters Indonesia's economic growth has experienced minus in a row. The purpose of this study is to generate a sense of optimism in the community in general and the government in particular in overcoming the economic recession that is hitting Indonesia. This countermeasures by looking at the potential of waqf in Indonesia, especially cash waqf as a role model. This study uses a descriptive qualitative approach. The results show that the cash waqf instrument has enormous benefits during a pandemic like this, both in the economic sector and in the non-economic sector. In the non-economic sector, investment returns from cash waqf can be used to provide direct cash assistance to the community to increase the purchasing power of vulnerable people affected by Covid-19. In the economic sector, cash waqf profit sharing can also be used to provide working capital to MSMEs, to finance infrastructure development and to finance other productive economic businesses, especially for workers who are currently being laid off a lot. In both the economic and non-economic sectors, cash waqf revenue sharing can produce a very large multiplier effect and is beneficial for investors in increasing production, and for the government in increasing government revenue from the tax sector.

Keyword: Role, Cash Waqf, Pandemic   

Abstrak

Badai Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia masih juga belum menunjukkan tanda-tanda berhenti, sejak kasus pertama ditemukan di Wuhan Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Bahkan varian-varian baru bermunculan, seperti varian Delta dan Omicron. Dampak yang diakibatkannya tidak saja masalah kesehatan yang menyebabkan jutaan orang meninggal di seluruh pelosok penjuru dunia, namun juga secara sosial ekonomi banyak Negara telah mengalami resesi secara global tidak terkecuali Indonesia, dalam 3 semester terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami minus secara berturut-turut. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangkitkan rasa optimis masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya dalam penanggulangan resesi ekonomi yang sedang melanda dengan melihat potensi dari wakaf di Indonesia terutama wakaf tunai sebagai role modelnya, dengan menggunakan metode kwalitatif diskriptif dengan analisis berdasarkan data maka didapatkan hasil bahwa instrument wakaf tunai sangat besar sekali manfaatnya disaat pandemic seperti ini baik di sektor ekonomi maupun di sektor non ekonomi. Di sektor non ekonomi bagi hasil investasi dari wakaf tunai bisa digunakan untuk pemberian bantuan langsung tunai pada masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat rentan yang terdampak covid-19. Di sektor ekonomi bagi hasil wakaf tunai bisa digunakan untuk pemberian modal kerja kepada UMKM, untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan untuk pembiayaan usaha-usaha ekonomi produktif lainnya terutama untuk tenaga kerja yang saat ini banyak di PHK. Baik di sektor ekonomi maupun di sektor non ekonomi, bagi hasil wakaf tunai bisa menghasilkan efek pengganda yang sangat besar sekali dan bermanfaat untuk pihak investor dalam meningkatakan produksinya, dan pihak pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak.

Kata Kunci: Dampak, Pandemi, Wakaf Tunai   

PENDAHULUAN
Satu abad yang lalu, tepatnya tahun 1918 -1920, dunia pernah dilanda pandemi yang dahsyat yaitu wabah flu Spanyol yang disebabkan oleh virus. Flu Spanyol telah menelan korban sekitar 50 juta orang meninggal dari 1.8 miliar orang penduduk dunia saat itu.(BBC News 2020) Selama satu abad itu beberapa virus telah menyapa lagi di dunia dengan nama MERS, SARS, HiNi 2009, dan virus Corona 2019 atau Covid-19(Zerhouni, Nabel, and Zerhouni 2020) yang saat ini melanda dunia dan ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO sejak Maret 2020(Widyaningrum 2020). WHO merilis per tanggal 02-02-2022 yang telah terkonfirmasi Covid-19 sebesar 380.321.615 orang dan 5.680.741 orang penduduk dunia telah meninggal duniaWHO, Dasbord WHO Coronavirus Disease (COVID-19), 2022 <https://covid19.who.. Di Indonesia pada tanggal yang sama kemenkes melalui gugus tugas percepatan penanganan covid-19 melaporkan ada 4.353.370 orang positif covid-19 dan, meninggal 144.320 orang telah meninggal dunia.Kemenkes, Satgas Penanganan Covid-19 (Jakarta, 2022) <https://covid19.go.id/>. sejak presiden RI (Republik Indonesia) Bapak Joko Widodo didampingi menteri kesehatan mengumumkan kasus pertama COVID-19 masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 (Ihsanuddin 2020). 
COVID (Corona Virus Desease) atau lebih dikenal dengan Corona saat ini telah menjadi pandemi global yang sangat mengkhawatirkan negara-negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia.  Menteri keuangan RI di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan bahwa tahun ini defisit APBN diproyeksikan melebar pada level 4.7 % hingga 4.8% seiring dengan ketidakpastian ekonomi akibat wabah virus coronaCNBC Indonesia, ‘Proyeksi APBN’, Bisnis.Com, 2022 <www.CNBCIndonesia.com>.. Angka kemiskinan meningkat dengan sangat tajam dengan ditandainya penurunan tingkat konsumsi masyarakat.
 Pemerintah telah menggelontorkan dana 10.3 trilyun rupiah untuk menyelamatkan perekonomian akibat adanya dampak corona diawal tahun 2020 ini. Penggelontoran dana pemerintah ini salah satunya diberikan kepada yang terdampak untuk merangsang tingkat konsumsi masyarakat yang saat ini menurun dengan tajam. Karena penurunan tingkat konsumsi merupakan salah satu faktor terjadinya resesi. Sehingga pemerintah berupaya untuk menanggulanginya.
Dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan sebelumnya pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai program kebijakan untuk menanggulanginya antara lain: Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada masa orde baru(Inpres 1993), Jaring Pengaman Sosial (JPS), di bidang pangan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), dibidang pendidikan ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dibidang kesehatan ada Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dibidang pemberdayaan ada PNPM Mandiri dengan berbagai unitnya (Kemenkominfo 2011). Yang terbaru saat terjadi pandemi Covid-19  ini adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik kepada masyarakat yang kena PHK, pekerja yang mempunyai gaji kurang dari 5 juta/bulan dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) serta pemberian bantuan langsung tunai pada pemegang kartu prakerja yaitu masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan (Rastika 2020).
Seluruh program kebijakan dalam pengentasan kemiskinan telah dilakukan pemerintah namun belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan di masyarakat (Nur Rianto, Jurnal). Bahkan tidak dipungkiri beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pemerintah semakin tinggi terutama pada sisi pengeluaran (Belanja Negara) yang selama ini sudah semakin berat dengan beban hutang negara yang digunakan untuk untuk memenuhinya. Beban APBN semakin parah keadaannya saat pandemic covid-19 seperti ini. Hal ini berarti program pemberdayaan masyarakat yang di canangkan oleh pemerintah masih membutuhkan dukungan dan solusi lain agar manfaat semakin berdaya guna dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat.
 Salah satu solusi untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat terutama di masa ksisis karena pandemik ini adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan Islam termasuk wakaf khususnya wakaf tunai. Berkaca dari Negara-negara Islam yang telah berhasil dalam mengelola wakaf secara baik sehingga tidak saja mensejahterakan negaranya tapi juga secara global bisa dinikmati oleh masyarakat dari Negara lain. Misalnya Universitas Al-Azhar di Mesir sebagai nadzir telah mengelola wakaf tersebut untuk pendidikan dan pembiayaan mahasiswanya selama berabad-abad tanpa tergantung dengan pemerintahnya bahkan tiap tahun memberikan beasiswa pendidikan pada ribuan siswa dari seluruh dunia(Munir 2013).
Wakaf juga telah memberikan kontribusi yang besar   terhadap pembangunan ekonomi masyarakat diantaranya: Di Turki hampir 75% lahan yang ditanami merupakan tanah wakaf, di Al-jazair 50% lahan merupakan tanah wakaf, di Tunisia 33% tanah di Tunisia juga tanah wakaf, dan di Iran 30% lahan yang ditanami adalah tanah wakaf (Manan 2001).
Berdasarkan realitas diatas, berarti wakaf merupakan instrument yang bisa digunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat terutama dalam pengembangan sosial dan ekonomi umat. Di Indonesia wakaf sebenarnya sudah dikenal sejak agama Islam masuk di Indonesia dan implementasi wakaf berupa tanah (wakaf non tunai) sudah dipraktekkan  di beberapa pondok pesantren seperti Tebu Ireng dan pesantren Darussalam Gontor(Sukamto 2018) sampai saat ini dan beberapa organisasi massa seperti NU atau Nahdlatul Ulama (Fahham 2015), Hidayatullah dengan BMH atau Baitul Maal Hidaytullah (Ruslan Abdul Ghafur and Isnayati Nur 2013),  yang tersebar diseluruh Indonesia. Apalagi sejak dikeluarkannya Undang-undang no.41 tahun 2004 yang merupakan momentum pemberdayaan wakaf secara produktif (Rozalinda 2012), maka banyak kajian-kajian penelitian dan potensi wakaf tunai yang telah dibentuk seperti Wakaf Amerta Airlangga di UNAIR (Syadid, Muammar, and Surabaya n.d.) Surabaya, di Petrokimia Gresik(Jannah Idatul 2015), di Kabupaten Demak (Riyanto 2018), di Kotamadya Malang (Jannah Idatul 2015), di Kotamadya Palembang(Performance 2015) dan masih banyak lagi. 
Begitu banyak kajian tentang wakaf terutama wakaf produktif dan badan pengelola wakaf (nadhir) yang terbentuk di Indonesia namun kenapa belum bisa memberdayakan ekonomi umat, hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka kemiskinan bahkan saat pandemi seperti sekarang. Center for Payback Economy (CORE) mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang rentan miskin dan hampir miskin mencapai 66,7 juta  atau 25% dari total penduduk(Tertiana 2020).  Angka kemiskinan meningkat selama  ini. Selama ini peruntukan wakaf di Indonesia kurang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat, cenderung terbatas pada kemaslahatan ibadah, pendidikan dan rekreasi, serta tidak mengarah pada tata kelola pengelolaan wakaf yang efisien(Rozalinda 2012).  
Dari latar belakang diatas maka penelitian ini ingin mencari jawabannya tentang bagaimana realisasi dari begitu banyak potensi wakaf di Indonesia sehingga bisa digunakan sebagai salah satu instrument dalam memberdayakan ekonomi masyarakat terutama di masa pandemi seperti saat ini.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Moh. Nazir 2014) dengan analisa data secara diskriptif. Sumber data yang diperoleh dari literature, jurnal, dan hasil penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya adalah: dengan tehnik content analysis dan riset kepustakaan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks, jurnal maupun literature dan hasil penelitian atau sumber data yang telah dikumpulkan, yang sesuai dengan tujuan dari penelitian yang akan dituangakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ada dampak secara sosial dan ekonomi yang diakibatkan saat pandemic Covid-19 berlangsung dan dampak tersebut masih terasa hingga saat ini, sehingga perlu adanya solusi dalam penanganannya. Berbagai dampak sosial ekonomi yang diakibatkan oleh pandemic covid-19 dan solusi penanganannya akan dijelaskan seperti dibawah ini: 

Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19
Penerapan protokol kesehatan selama pandemi covid-19 dalam rangka untuk memutus rantai penularan dan penyebaran virus, membawa dampak secara sosial ekonomi. Anjuran untuk stay at home, sosial distancing dan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang ditetapkan oleh pemerintah RI membuat masyarakat selalu dirumah dalam semua kegiatannya. Karena banyak aktiftas yang dilakukan dirumah termasuk aktifitas ekonomi membuat daya beli masyarakat menurun. Daya beli masyarakat turun menyebabkan permintaan komoditas juga menurun. 
Permintaan suatu komoditas menurun maka rantai suplai akan suatu barang juga melemah sehingga produksi juga mengalami penuruna, bila hal ini berlangsung lama dan dalam jumlah yang besar, maka dampaknya akan dialami secara nasional. Seperti yang dikatakan oleh Ceyla Pazarbasioglu bahwa Covid-19 akan mengganggu rantai perdagangan dan aliran keuangan internasional, produktivitas, dan modal dalam negeri karena pabrik tutup dan orang-orang tinggal dirumah akibatnya pendapatan pariwisata dan transportasi menurun karena faktor permintaan turun, dan pendapatan ekspor juga turun karena penurunan harga komoditas (Pazarbasioglu 2020). 
Pandemi Covid-19 saat ini terjadi secara bersamaan, dengan konsekuensi yang semakin parah bagi kelompok usaha yang membutuhkan pertemuan massal, kelompok pekerja  lepas, pedagang kaki lima, pekerja yang terkena PHK, petani, dan masyarakat miskin(Eddyono 2020). Dapat dipahami bahwa pemerintah Indonesia tidak berani mengambil tindakan blokade dalam situasi seperti itu, karena risikonya mengarah pada bencana ekonomi yang secara otomatis mempengaruhi dampak sosial lainnya (Abodunrin 2020). Rumah tangga miskin yang bergantung pada pendapatan di sektor informal paling terpukul, menurut sebuah studi oleh Scott dan rekannya yang melaporkan bahwa Covid-19 memengaruhi ekonomi rumah tangga miskin pedesaan di China(Rozelle, Scott; Rahimi, Heather; Wang, Huan; dan Dill 2020).
Menurut data Kementerian Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan  per  31 Agustus  2020, total pekerja yang di-PHK dan di-PHK selama  pandemi ini  mencapai 2.146.667 orang. Secara spesifik, ada 1.132.117 pekerja sektor formal yang PHK dan diberhentikan. Selain itu, pekerja di sektor informal juga terkena dampak virus Corona, yakni 630.905 orang. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga pandemi ini berakhir(kompas.com 2020a). 
Berdasarkan hasil survei Kementerian Tenaga Kerja, LIPI, dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia, banyak perusahaan yang memilih merumahkan karyawannya karena terdampak pandemi. Ada 13,9% perusahaan yang melakukan pengurangan jumlah karyawan (PHK), 49,6% perusahaan memutuskan untuk memberhentikan sebagian pekerjanya tanpa dipecat, dan 36,5% perusahaan tidak menambah atau tidak mengurangi jumlah karyawan(kompas.com 2020b). 
Tenaga kerja yang kena PHK, 13.8%nya tanpa pesangon, dan 1,8% dengan pesangon. Sedangkan perusahaan yang berhenti tidak bisa beroperasi sebesar 39.4%, perusahaan yang usahanya terhenti 39.4%, perusahaan yang tidak terpengaruh 2.5%, bahkan ada perusahaan yang lebih baik sebesar namun Cuma 1.0%. Perusahaan yang Tetap beroperasi meski produksi turun sebesar 57.1%. 
Banyaknya tenaga kerja yang di PHK berarti menambah angka pengangguran. Banyaknya pengangguran secara otomatis jua menghipnotis daya beli rakyat yg menurun secara signifikan, dimana perputaran uang pada tengah rakyat sebagai sangat minim, dalam waktu yg sama produksi barang pun sangat terbatas, sebagai akibatnya terjadi defisit perdagangan pada daur perekonomian. Dan taraf konsumsi rakyat pula lemah terutama rakyat ekonomi lemah.
Pemerintah RI (Republik Indonesia) secara normative sudah merogoh kebijakan menggunakan mengeluarkan 9 (sembilan) produk aturan terkait penanganan Covid-19 ini, yaitu 4 (empat) Keputusan Presiden (Keppres), 2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres), 1 (satu) Peraturan Pemerintah (PP), 1 (satu) Instruksi Presiden (Inpres), & 1 (satu) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu). Keseluruhan peraturan tadi adalah respon atas eskalasi masalah, baik berdasarkan sisi kesehatannya, birokrasi, politik, juga keuangan negara pada penanganan Covid-19 ini(Widianingrum 2020). Dan baru-baru ini meluncurkan kebijakan baru yang mengundang kontroversi dan demonstrasi di berbagai wilayah propinsi yaitu di tetapkannya UU Cipta kerja atau Omnibus Law. Sehingga total 10 kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah RI.

Instrumen Wakaf Tunai	
Instrumen keuangan syariah yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat selain zakat, infaq dan sedekah adalah wakaf. Wakaf yang pada umumnya  dikenal  masyarakat sebagai tanah wakaf, kemudian diperuntukan untuk masjid, musholla, pondok pesantren, sekolah dan makam, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Perwaqaf. Adanya praktik ijtihad yang  berkembang  saat ini dalam pemanfaatan wakaf sebagai wakaf uang. Peluang ini muncul setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat keputusan tentang penerimaan wakaf tunai pada tahun 2002, yang kemudian dikonsolidasikan dengan disahkannya RUU Wakaf menjadi undang-undang No. 41 sejak tahun 2004. 
Menurut Abdul Mannan dalam penelitian pusparini (Pusparini 2016), Wakaf tunai memiliki arti yang sangat penting bagi perekonomian negara, sebagai sarana mentransfer kekayaan dari orang kaya kepada pengusaha dan anggota masyarakat dengan mendanai program keagamaan, perbedaan sosial dan pendidikan di negara-negara Muslim. Selain itu, wakaf tunai juga dapat berperan sebagai investasi strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi keterbelakangan di bidang ekonomi, kesehatan dan penelitian. Wakaf tunai di beberapa negara Muslim juga menggantikan sebagian besar pajak penghasilan untuk membiayai proyek-proyek sosial.  
Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan tentang wakaf uang (uang), yaitu: (Said and Amiruddin 2019): (1) Wakaf tunai (wakaf tunai/wakaf alnuqud) adalah wakaf yang dilakukan oleh suatu kelompok atau orang perseorangan atau badan hukum sebagai wakaf tunai. (2) Surat berharga yang dapat dipindahtangankan termasuk dalam pengertian uang. (3) Wakaf memiliki hukum yang disebut Jawaz (boleh). (4) Wakaf hanya dapat didistribusikan dan digunakan untuk hal-hal yang diizinkan oleh Syariah. (5) Nilai utama wakaf yang harus dijamin keawetannya, tidak dijual atau dihibahkan. Cash management sangat strategis dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi manusia apalagi di masa pandemi seperti ini. Dari segi ekonomi, menurut Duddy Roesmara Donna dan Mahmudi dalam Dynamic Optimization of Cash Wakaf Management: An Optimal Control Theory Approach, wakaf dapat dipandang sebagai tabungan dan investasi swasta. Wakaf dari sudut pandang ekonomi bisa dikatakan sebagai instrumen saving sekaligus prosperity (kemakmuran), yakni sebagai dana yang potensial untuk diinvestasikan dalam asset produktif yang dapat memberikan hasil atau pendapatan(Rozalinda 2012).
Terdapat 2 contoh wakaf uang sinkron menggunakan Undang-undang mengenai wakaf tunai, yaitu wakaf uang buat jangka saat eksklusif & wakaf uang buat selamanya. Wakaf uang jangka saat eksklusif haruslah diinvestasikan ke produk perbankan supaya lebih kondusif & memudahkan pihak wakaf pada mendapat uangnya pulang dalam waktu jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang buat selamanya, pihak nazhir mempunyai otoritas penuh buat mengelola & berbagi uang wakaf buat mencapai tujuan wakafnya (Arif 2012). 
Undang-undang ini juga mengatur bahwa jika kegiatan penanaman modal menggunakan dana wakaf, maka laba bersih atau laba bersih perusahaan penanaman modal, sebesar 
  pendapatan kotor dikurangi total biaya operasional, akan dibagikan menurut ketentuan hukum wakaf, yaitu 90% dari keuntungan akan dialokasikan untuk keperluan wakaf (mauquf`alaih) dan 10% untuk penerimaan pengelola atau nazhir. Dalam wakaf tunai, wakif tidak dapat langsung mentransfer mauquf`alaih berupa uang kepada nazhir, tetapi harus melalui LKS atau lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan non syariah yang ditunjuk atas kebijakan menteri agama.
Pengelolaan Wakaf uang dapat memberikan efek pengganda dalam perekonomian (Rozalinda 2012) (Arif 2012). Sebagai efek pengganda atau eksponensial, ini berarti wakaf juga dapat dianggap sebagai investasi yang memberikan pengembalian investasi yang dapat digali untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari sudut pandang ini, wakaf dapat dilihat sebagai sarana untuk menghasilkan efek eksponensial, baik dari sudut pandang ekonomi maupun sosial. Partisipasi dalam pengembalian investasi wakaf tunai diberikan dalam bentuk bantuan pada sektor ekonomi (produksi) dan non-ekonomi (sosial). Pembagian manfaat secara langsung dan tidak langsung ini dapat memiliki implikasi yang signifikan dalam banyak hal, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Misalnya, meningkatkan daya beli masyarakat yang berkurang akibat pandemi ini, dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengubah tabungan masyarakat menjadi investasi, dan dengan mendistribusikan pertumbuhan ekonomi secara merata, dengan membuka usaha baru kepada pemegang izin.
Wakaf uang atau wakaf tunai, merupakan salah satu solusi yang dapat menjadikan wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang manfaatannya tidak saja dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, tapi lebih dari itu uang juga bisa dijadikan sebagai alat modal yang siap dijadikan sebagai alat produksi. Dengan keberadaan wakaf uang dari masyarakat, maka akan tersedia modal yang besar untuk diinvestasikan ke dalam berbagai sektor ekonomi produktif. Sehingga hasilnya bisa direfleksikan untuk mengurangi beban APBN pemerintah Indonesia tanpa harus mengandalkan hutang ke luar negeri. Bahkan tidak harus membebani rakyat dengan mengeluarkan aturan-aturan yang mencekik seperti yang baru saja terjadi kemaren dengan di setujuinya Undang-Undang Cipta kerja (UU Cipta kerja) atau Omnibus Law yang sampai tulisan ini dibuat masih banyak yang menentang diberbagai wilayah Indonesia terutama dari para mahasiswa, dan buruh.

Skema 1. Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19

Protokol Kesehatan
-	PSBB
-	Stay at Home
-	Sosial Distancing

Daya beli Masyarakat menurun

Pandemi 
Covid-19

                           Mengharuskan				Dampak

Permintaan Agregat menurun

Produksi menurun krn suplay turun

Tingkat Konsumsi Masyarakat turun

Perusahaan PHK

Pengangguran naik

Kemiskinan Naik

Dari skema 1 di atas, terlihat bahwa ada dampak sosial ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 sangat simultan dan kompleks. Secara kesehatan, corona virus atau covid dan angka 19 adalah akhir tahun 2019 yang merupakan tahun kelahiran covid di Wuhan Cina mempunyai sifat mematikan dan belum ditemukan vaksin dan obatnya sampai penelitian ini ditulis. Karena begitu berbahayanya maka untuk memutus tali penularannya, WHO telah menetapkan pelaksanaan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang harus dijalankan diantaranya adalah sosial distancing dan stay at home. Apapun kegiatan masyarakat sebelum terjadinya pandemi harus dilakukan di dalam rumah, seperti bekerja (WFH/work from home), sekolah dengan daring, belanjapun dengan on line, dan bila sangat penting harus keluar rumah maka harus selalu menjalankan sosial distancing
 Stay at home dalam waktu lama dan tidak diketahui kapan berakhirnya membuat pasar, tempat rekreasi, pertokoan dan tempat-tempat keramaian menjadi sepi dan tidak laku karena daya beli masyarakat turun. Daya beli turun ini menyebabkan tingkat konsumsi juga turun. Sehingga permintaan juga turun. Permintaan yang turun ini menyebabkan jumlah produksi juga menurun. Jumlah barang yang diproduksi peusahaan menurun menyebabkan operasional perusahaan juga tidak maksimal dan untuk mengurangi beban biaya operasional terpaksa perusahaan harus menghentikan karyawannya atau PHK.
PHK menyebabkan terjadinya pengangguran, dan menamah tingkat kemiskinan dan berakibat pada rendahnya tingkat konsumsi begitu seterusnya. Bila hal ini terjadi terus menerus bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara nasional turun dan bisa berimplikasi pada terjadinya resesi ekonomi.
Pemerintah sudah mengeluarkan banyak kebijakan selama berlangsungnya pandemic ini  dalam rangka untutk mengatasi dampak sosial ekonomi secara simultan. Ada 10 total kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah RI, beberapa kebijakan yang telah dikucurkan pemerintah tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mengundang investor, menghidupknan kembali wisata dan transportasi belum bisa maksimal dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat rentan dalam hal ini yang kena PHK dan yang bekerja di sektor informal, bahkan kebijakan itu saat ini menjadi polemik dan mengundang demonstrasi dari para buruh dibantu mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia.
Permasalahan yang terjadi sebenarnya bisa di konstruk menjadi 2 yaitu belum adanya pemerataan pertumbuhan ekonomi dan belum adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi apalagi dimasa pandemic covid-19 seperti ini kedua permasalahan tersebut semakin berat diraskan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat terutama masyarakat yang terdampak secara langsung. Sehingga dibutuhkan instrument langsung dan nyata yang bisa dikerjakan oleh semua pihak dan secara kerja sama dan gotong royong dan bisa dirasakan manfaatnya secara bersama-sama tanpa harus mengandalkan investor asing yang selama ini menjadi primadona pemerintah.
Model instrumen wakaf tunai bisa digunakan sebagai solusi terbaik yang bisa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Model tersebut bisa digambarkan seperti skema 2. Di bawah ini.

Skema 2. Model Wakaf Tunai Untuk Pemerataan Dan Pertumbuhan Ekonomi 

WAKIF

	Waktu tertentu					    		            Selamanya		

Nadhir 

1

							     ≤ 10%

Perbankkan

Ekonomi Produktif

Investasi 
Pertumbuhan Ekonomi

							     	

Bagi Hasil 90%

1

					

Sektor Economi
(Musyarakah /Mudharabah)
-	Pembangunan Infrastruktur
-	Modal Kerja Usaha
-	UMKM

Sektor Sosial

1

			
			Daya Beli Masyarakat naik

Peningkatan Konsumsi

1

						

Peningkatan Permintaan

1

						

Produksi Meningkat

1

	Aliran Tax 

Penerimaan Negara Meningkat

1

	

Peningkatan Pembangunan

1

								Aliran Dana Pembangunan 

Penjelasan Model
	Wakif sebagai orang yang mewakafkan uang kepada Nadhir menyerahkan uang tunai atau surat berharga (mauquf) lainnya bisa dengan dua bentuk yaitu bersifat selamanya atau bersifat jangka waktu tertentu. Bila bersifat selamanya berarti Nadhir mempunyai hak penuh dalam hal pengelolaan dan pengembanganya sesuai dengan tujuan wakafnya misalnya diinvestasikan untuk ekonomi produktif. Bila bersifat jangka waktu tertentu Nadhir akan menginvestasikan ke perbankkan syariah dengan jangka waktu tertentu (deposito) agar memudahkan pihak Nadhir pada saat jatuh tempo (Arif 2012). 
	Dari investasi ekonomi produktif maupun dari perbankkan akan diperoleh bagi hasil. Nadhir akan mendapatkan maksimal 10% sebagai biaya pengelolaan dari bagi hasil dan 90% nya bisa digunakan untuk pembiayaan sektor ekonomi maupun sektor sosial. Penyaluran di sektor ekonomi produktif  misalnya untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pembiayaan modal usaha untuk UMKM, pembiayaan modal kerja untuk usaha-usaha produktif lainnya sehingga akan terjadi peningkatan pertumbuhan secara ekonomi di masyarakat. 
Penyaluran sektor sosial adalah untuk lembaga sosial, pembangunan sekolah, panti asuhan, makam, pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang membutuhkan atau rentan terutama masyarakat yang baru saja kena PHK akhibat dampak dari Covid-19 sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan kesejahteraannya akhirya dapat meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat dan meningkatkan permintaannya disinilah terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. 
Peningkatan kuantitas yang diminta oleh konsumen secara langsung akan mengubah permintaan agregat  dalam sistem ekonomi. Peningkatan permintaan agregat akan direspon positif oleh produsen atau pedagang dengan meningkatkan kapasitas produksi, yang pada gilirannya berimplikasi pada peningkatan investasi. Peningkatan kapasitas produksi juga akan  meningkatkan penerimaan APBN, salah satunya adalah penerimaan berupa pajak. Jika penerimaan negara meningkat, maka  dana pembangunan negara juga akan meningkat. Hal ini  secara tidak langsung akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan wakif, kemudian wakif akan membelanjakan hartanya (mauquf) di Nadhir, agar tetap berputar sehingga roda roda perekonomian berjalan dengan baik. Dan pertumbuhan ekonomi akan maju dengan pesat terhindar dari resesi yang selalu menjadi momok banyak pihak dimasa pandemi ini.
	Ilustrasi dibawah akan lebih memperjelas tentang implikasi dari model penanganan wakaf tunai terhadap dampak sosial ekonomi yang diakibatkan oleh covid-19. Menurut data dari LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan) per Agustus tahun 2020 ada sekitar 2.579.239 account yang mempunyai simpanan diatas RP 100 juta rupiah (RI 2020). Apabila kita asumsikan bahwa pemilik account itu 80% nya muslim atau beragama Islam dan 50% nya yaitu 1 juta orang yang beragama Islam yang mempunyai account diatas Rp 100 juta menjadi wakif sebesar Rp 1.500.000,- saja maka akan di akan dapat dihitung 1.000.000 X Rp. 1.500.000 hasilnya adalah Rp 1,5 triliun rupiah dana wakaf yang akan siap untuk diinvestasikan. Bila dana itu di investasikan di Perbankkan syariah dengan bagi hasil 10% pertahun maka pada akhir tahun akan ada dana yang siap di manfaatkan sebesar Rp 150 milyar rupiah. Perhitungan ini baru untuk satu kali wakaf, bila orang Islam Indonesia melakukan wakaf berkali-kali untuk beberapa periode maka tentulah dana wakaf akan terkumpul dalam jumlah yang besar dan sangat potensial untuk menjadi sumber dana investasi bagi pengembangan ekonomi umat.
	Dari dana Rp 150 milyar rupiah tersebut 90% nya di alokasikan untuk mauquf’alaih maka akan dapat dana sebesar Rp 130 milyar rupiah yang bisa digunakan. Bila 60%nya dialokasikan untuk sektor non ekonomi yaitu sebesar 81 milyar, dan 40% di sektor ekonomi yaitu Rp 49 milyar maka bisa dilihat manfaatnya dengan perhitungan dibawah ini:
Untuk sektor non ekonomi, akan di dapat dana sebesar 60% X Rp 150 milyar menjadi Rp 81 milyar dapat digunakan untuk orang rentan dan miskin dapat dikasih bantuan langsung tunai, perbaikan sekolah, santunan anak yatim dan fakir miskin. Sehingga daya beli mereka akan terangkat dan tingkat konsumsi juga naik dan ini berimplikasi kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bila kita asumsikan bahwa dana tersebut mampu menaikkan daya masyarakat sebesar 5% maka akan terjadi kenaikan daya beli sebesar 5% X Rp 81 milyar yaitu Rp 4,05 milyar rupiah, sehingga dana terakumulasi menjadi Rp 85,05 milyar rupiah. Kenaikan daya beli masyarakat 5% juga diasumsikan mampu menaikkan investasi perusahaan sebesar 5%, maka akan didapatkan investasi sebesar 5% X Rp 85,05 milyar yaitu Rp 4.252 milyar sehingga bila diakumulasi akan ada peningkatan dana sebesar Rp 89,302 milyar rupiah. Selain itu peningkatan Negara dalam bentuk pajak juga diasumsikan meningkat 5% sehingga didapat hasil 5% X Rp 89,302 milyar yaitu Rp 4,465 milyar, hal ini akan meningkatkan akumulasi menjadi Rp 93,767 milyar. Sehingga jika diperbandingkan dengan dana program dari sektor non ekonomi sebesar Rp 81 milyar, maka akan memberkan efek ganda sebesar 15,76%.
	Jika program non-ekonomi dapat menghasilkan efek ganda sebesar 15,76%, maka menurut teori program ekonomi, alokasi dalam sektor ekonomi harus dapat menghasilkan efek ganda setara dengan 31, 52%, jadi awalnya dana untuk ekonomi sektor akan masuk sebesar  31,52% X Rp 49 miliar atau Rp 15.444 miliar dan bila ditambah dengan modal awal  di sektor ekonomi menjadi 64.444 miliar Rupiah. Jika kita tambahkan baik sektor ekonomi maupun non-ekonomi, kita mendapatkan peningkatan dari Rp 93,767 miliar + Rp 64,444 miliar menjadi Rp 158,211 miliar. Menghimpun Rp28,211 miliar atau  21,7%.
Berdasarkan simulasi sederhana di atas, dengan 
 perhitungan  sederhana  dalam asumsi perekonomian, menunjukkan bahwa wakaf tunai berpotensi menciptakan multiplier effect yang  besar  dalam perekonomian. Jika potensi wakaf tunai ini dapat dimaksimalkan sehingga dapat memberikan peningkatan multiplier effect sebesar 700% sejalan dengan apa yang terkandung dalam ayat 261 Surah al-Baqarah Al-Qur'an yang artinya:
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Tentunya untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengelolaan yang profesional, transparan dan bertanggung jawab dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf khususnya di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga semuanya memiliki potensi wakaf uang yang dapat digunakan secara efektif. Dengan demikian dapat dilihat bahwa wakaf moneter dapat berdampak langsung pada pertumbuhan pendapatan wakif dan efek tidak langsung yang dirangsang oleh mekanisme perekonomian.

KESIMPULAN
Pandemi covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat simultan baik secara sosial maupun secara ekonomi. Banyak tenaga kerja yang dirumahkan karena banyak perusahaan yang tidak bisa beroperasi untuk berproduksi disebabkan rantai permintaan dari masyarakat yang turun drastis diakibatkan daya beli dan daya konsumsi masyarakat yang jatuh.
Wakaf tunai sebagai salah satu instrument dalam membangun ekonomi produktif menjadi solusi yang sangat dibutuhkan disaat pandemic seperti ini baik di sektor ekonomi maupun di sektor non ekonomi. Di sektor non ekonomi bagi hasil investasi dari wakaf tunai bisa digunakan untuk pemberian bantuan langsung tunai pada masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dengan peningkatan daya beli masyarakat maka akan berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan Negara yang pada akhirnya terhindar dari jurang resesi yang saat ini sedang mengancam. 
Di sektor ekonomi bagi hasil wakaf tunai bisa digunakan untuk pemberian modal kerja kepada UMKM, untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan untuk pebiayaan usaha-usaha ekonomi produktif lainnya terutama untuk tenaga kerja yang saat ini banyak di PHK.
Baik di sektor ekonomi maupun di sektor non ekonomi, bagi hasil wakaf tunai bisa menghasilkan efek pengganda yang sangat besar sekali dan bermanfaat untuk pihak investor dalam meningkatakan produksinya, pihak pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Sehingga APBN pemerintah juga akan aman terhindar dari hutang luar negeri yang sangat mencekik.

Rekomendasi
Instrumen wakaf tunai bisa digunakan sebagai salah satu kebijakan dalam pengentasan kemiskinan, permasalahan pengangguran yang saat ini besar-besaran terjadi, dan pemberian bantuan langsung tunai bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 

REFERENSI
Abodunrin, et all. 2020. “Coronavirus Pandemic And Its Implication On Global Economy.” IJALBS For Academic Research. 4.
Arif, M. Nur Rianto Al. 2012. “Efek Multiplier Wakaf Uang Dan Pengaruhnya.” Ilmu Syariah Dan Hukum 46(I):297–314.
BBC News. 2020. “Virus Corona Dan Pandemi Flu Spanyol: Wabah Pada 1918 Menewaskan 50 Juta Orang, Bagaimana Perubahan Dunia Saat Itu Dan Apa Yang Dapat Dipelajari Sekarang?”
CNBC Indonesia. 2020. “Proyeksi APBN.” Bisnis.Com. Retrieved (www.CNBCIndonesia.com).
Eddyono, Suzanna. 2020. Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia. (Pandemi Dan Yang Tersingkir: Menaksir Urgensi Kebijaksanaan Inklusi Penanganan Covid-19). edited by W. dan P. S. W. Mas’udi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Fahham, Achmad Muchaddam. 2015. “Cash Waqf Management at The Waqf and Land Management Agency Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta.” Aspirasi 6(1):27–36.
Ghafur, Ruslan Abdul, and Isnayati Nur. 2013. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah Dan Yatim Mandiri Cabang Lampung).” Inferensi 7(2):363. doi: 10.18326/infsl3.v7i2.363-386.
Ihsanuddin. 2020. “Fakta Lengkap Virus Corona Pertama Di Indonesia.” Compas.Com. Retrieved (www.compas.com).
Inpres. 1993. Inpres No.5 Tahun 1993.
Jannah Idatul, Nurma. 2015. “Analisis Rancangan Wakaf Tunai Perusahaan (Corporate Cash Waqf) PT. Petrokimia Gresik.” Universitas Brawijaya Malang.
Kemenkes. 2020. Satgas Penanganan Covid-19. Jakarta.
Kemenkominfo. 2011. Kemenkominfo.
kompas.com. 2020a. “214-Juta-Pekerja-Terdampak-Covid-19-Paling-Banyak-Di-Jabar?” Compas.Com. Retrieved (https://money.kompas.com/read/2020/08/10/065440126/kemenaker-214-juta-pekerja-terdampak-covid-19-paling-banyak-di-jabar?page=all).
kompas.com. 2020b. “Kemenaker Dampak Corona Dahsyat 13.9 Persen Perusahaan Kurangi Karyawan.” Compas.Com. Retrieved (https://money.kompas.com/read/2020/07/01/214000326/kemenaker--dampak-corona-dahsyat-13-9-persen-perusahaan-kurangi-karyawan).
Manan, MA. 2001. Sertifikat Wakaf Tunai. Jakarta: UI Press.
Moh. Nazir. 2014. “Metode Penelitian.” Metode Penelitian. doi: 978-979-450-173-5.
Munir, Zainal Arifin. 2013. “Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat.” Journal de Jure 5(2):162–71. doi: 10.18860/j-fsh.v5i2.3007.
Pazarbasioglu, Ceyla. 2020. “Swift Action Can Help Developing Countries Limit Economic Harm of Coronavirus.” Wordbank. Retrieved (https://blogs.worldbank.org/voices/swift-action-can- help-developing-countries-limit-economic-harm-coronavirus.).
Performance, Economic. 2015. “Potensi Pengembangan Wakaf Uang Di Kota Palembang (Preleminary Research).” I-Finance 1(1):80–100.
Pusparini, Martini Dwi. 2016. “Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan.” FALAH Jurnal Ekonomi Syariah 1(1):15–28.
Rastika, Icha. 2020. “Ada 7 Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19.” Compas.Com. Retrieved (https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19).
RI, LPS (Lembaga Penjaminan Smpanan). 2020. “DISTRIBUSI SIMPANAN BANK UMUM DEPOSITS DISTRIBUTION OF COMMERCIAL BANK August 2020.” LPS 09(08):1–13.
Riyanto, Riyanto. 2018. “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi Di Kabupaten Demak).” Al-’Adalah 14(2):333. doi: 10.24042/adalah.v14i2.1967.
Rozalinda, Rozalinda. 2012. “Efek Ganda Pengelolaan Wakaf Uang.” MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 35(2):314–30. doi: 10.30821/miqot.v35i2.146.
Rozelle, Scott; Rahimi, Heather; Wang, Huan; dan Dill, Eve. 2020. Lockdowns Are Protecting China’s Rural Families from COVID-19, but the Economic Burden Is Heavy. Cina.
Said, Salmah, and Andi Muhammad Ali Amiruddin. 2019. “Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah 3(1):43. doi: 10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739.
Sukamto. 2018. “Menuju Era Baru Wakaf Tunai (Sebagai Inovasi Finansial Islam Dalam Mensejahterakan Umat).” Ekonomi Islam 9(2):193–212.
Syadid, Muhamad, Muhammad Arfan Muammar, and Universitas Muhammadiyah Surabaya. n.d. “Model Pengembangan Dan Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Pendidikan Tinggi ( Studi Kasus Wakaf Amerta Airlangga ).” 1–16.
Tertiana, Martha Ruth. 2020. “Indonesia-Dalam-Pusaran-Gelombang-Angka-Kemiskinan-Dunia.” Kata.Data. Retrieved (https://katadata.co.id/marthathertina/indepth/5eb253a3aef82/indonesia-dalam-pusaran-gelombang-angka-kemiskinan-dunia).
WHO. 2020. Dasbord WHO Coronavirus Disease (COVID-19).
Widianingrum, Ambar &. Wawan Mas’uid. 2020. 2020. Dinamika Respon Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan Covid-19. Yogyakarta: UGM Press.
Widyaningrum, Gita Laras. 2020. “WHO Tetapkan Covid-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?” National Geographic.
Zerhouni, Will, Gary J. Nabel, and Elias Zerhouni. 2020. “Patents, Economics, and Pandemics.” Science 368(6495):1035. doi: 10.1126/science.abc7472.