PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH YANG BERASAL DARI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA (Studi Kasus Pengangkatan Komjen Pol Mochammad Iriawan Sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat)

- Tohadi

Abstract


Pengaturan pengangkatan penjabat kepala daerah yang berasal dari anggota TNI dan anggota Polri menimbulkan interpretasi yang berbeda. Dalam penelitian ini telah dihasilkan, pertama, bahwa pengaturan pengangkatan penjabat kepala daerah yang berasal dari anggota TNI dan anggota Polri selain harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UU Pilkada dan UU ASN,  juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai anggota TNI dan anggota Polri, sebagaimana diatur dalam UU TNI dan UU Polri yang merupakan hukum khusus (lex specialis) bagi anggota TNI dan anggota Polri tersebut. Kedua, pengangkatan penjabat kepala daerah yang berasal dari anggota TNI dan anggota Polri tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan dan dinas kepolisian tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Dan ketiga, pengangkatan Komjen Pol Mochammad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat yang masih aktif sebagai anggota Polri dan tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian tidak tepat, jika dilihat dari hukum positif. Khususnya yaitu UU Polri, PP No. 15/ 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI Menjadi PNS untuk Menduduki Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP 4/ 2002 dan terakhir diubah dengan PP 21/ 2002; dan PP 1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI

Kata Kunci: Penjabat Kepala Daerah, Penjabat Gubernur, Hukum Khusus (Lex Specialis), Hukum Umum (Lex Generali), Peraturan Perundang-undangan


Full Text:

PDF

References


Buku :

A. Ridwan Halim. 2000. Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia. Angy Pelita Studyways, Jakarta.

Amiroeddin Syarif. 1987. Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya. Bina Aksara, Jakarta.

Chainur Arrasjid. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

Maria Farida Indrati S. 2011. Ilmu Perundang-undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan). Kanisius, Yogyakarta.

Maria Farida Indrati S. 2011. Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya. Kanisius, Yogyakarta.

Maria S.W. Sumardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian. t.p., Yogyakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, Prof., Dr., S.H., LL.M. dan Dr. B. Arief Sidharta, S.H. 1999. Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku 1. Alumni, Bandung.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1993. Perihal Kaedah Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto. 1982. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers, Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. Hukum, Konsep dan Metode. Setara Press, Malang.

Sudikno Mertokusumo, Prof., Dr., SH. 1999. Mengenal Hukum (suatu pengantar). Liberty, Yogyakarta.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra. 2000. Penafsiran dan Konstruksi Hukum. Alumni, Bandung.

Internet :

https://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/06/19/pajp5y354-kipp-pelantikan-iriawan-bertentangan-dengan-uu

http://jabar.metrotvnews.com/peristiwa/zNP0XJAN-komjen-iriawan-resmi-menjabat-sebagai-pj-gubernur-jabar

https://www.inews.id/news/read/156913/membedah-polemik-tni-polri-jadi-pj-gubernur-di-era-jokowi-dan-sby?sub_slug=nasional

https://id.wikipedia.org/wiki/Mochamad_Iriawan

https://www.viva.co.id/berita/politik/1046455-nasdem-dukung-angket-penunjukan-iriawan-pj-gubernur-jabar.

http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2018/06/21/98981/0/25/Pengangkatan-Pj-Gubernur-Jabar-Menabrak-Ketentuan-Hukum-

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/21/20443471/perludem-minta-pengangkatan-iriawan-sebagai-pj-gubernur-jabar-ditinjau-ulang

https://tirto.id/perludem-pertanyakan-alasan-pengangkatan-pj-gubernur-jabar-iriawan-cMHG

https://www.liputan6.com/news/read/3565337/pgi-penunjukan-iriawan-jadi-penjabat-gubernur-jabar-kurang-tepat

http://wikiparlemen.com/polhukam/pj-gubernur-jabar-mendagri-dinilai-kurang-cermat/




DOI: http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1178

Article Metrics

Abstract - 1286 PDF - 2231

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Indexed by:



Web Analytics Made Easy - StatCounter

View My Stats

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.