IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-X/2012 TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN KEJAKSAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAMPRESPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya tumpang tindih kewenangan penyidikan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu tidak ada kontrol dan pengawasan cukup kuat dan tegas terhadap kewenangan penyidikan kejaksaan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi, serta bagaimana kewenangan penyidikan kejaksaan pada tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Empiris yang menitikberatkan pada teori kewenangan khususnya terkait kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan mengatakan kejaksaan selain memiliki fungsi penuntutan sekaligus memiliki fungsi penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam rumusan pasal Aquo, jelas harus ada undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan. Jika kewenangan tersebut harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada satu pasalpun yang tegas memberikan kewenangan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Selain itu dalam pelaksanaannya juga terdapat tumpang tindih kewenangan antara lembaga lain yang mempunyai kewenangan yang sama. Kata Kunci: Kewenangan, Penyidikan, Kejaksaan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Korupsi.

ABSTRACT

This thesis is motivated by the overlapping authority of the prosecutor's investigation of corruption. In addition, there is no control and supervision strong enough and firm on the authority of the prosecutor's investigation. This thesis aims to determine the legal implications of the Constitutional Court's decision related to the authority of the prosecutor's office on corruption, and how the authority to investigate the prosecutor's office on corruption. This type of research uses a Normative-Empirical approach that focuses on the theory of authority, especially related to the authority to investigate criminal acts of corruption. The results of this study explain that in Article Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office, the prosecutor's office, in addition to having a prosecution function, also has a function of investigating corruption. In the formulation of article Aquo, it is clear that there must be a law that expressly gives authority to the prosecutor's office. If the authority must be based on Law Number 31 the Year 1999 Concerning Corruption Acts as amended by Law Number 20 the Year 2001, there is no single party that expressly gives the authority of the prosecutor's office as an investigator of criminal acts of corruption. In addition, in the implementation, there are also overlapping authorities between other institutions that have the same authority. Keywords: Authority, Investigations, Prosecutors' Office, Constitutional Court Decision, Corruption.