ANALYSIS OF CLASS ACTION DECISION NUMBER 26/PDT.G/2009 /PN. TPI CONCERNING MARINE POLLUTION ON THE MINING BUSINESS AGENCY
Abstract
The sea is an important resource, especially for coastal communities. Therefore we are obliged to preserve and keep it from being damaged. If there is damage caused by human activity, what is harmed is humans and living creatures in the sea that will feel the loss. In exchange, the perpetrator of the damage must be punished. Environmental law enforcement has regulated all forms of violations or crimes committed by individuals or a body. Enforcement can be preventive (prevention) or by taking action (repressive). Actions are carried out based on consideration. These actions include Class Action Lawsuits, Criminal Actions, and Administrative Actions.
Keywords: Class Action Lawsuits, Criminal Actions, and Administrative Actions.
Full Text:
PDFReferences
Amiruddin. (2008). Pengantar metode penelitian hukum. PT Raja Grafindo Persada.
Arto, M. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V. Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.
Asikin, H. Z. (2019). Hukum acara perdata di Indonesia. Prenada Media.
Endratno, C. (2017). CLASS ACTION PENCEMARAN LAUT TERHADAP BADAN
USAHA PERTAMBANGAN: Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pdt. G/2009/PN.
TPI)”. Jurnal Sosial Dan Humaniora, 1(2).
Erwin, M. (2015). Hukum Lingkungan: Dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup di indonesia.
Hamidi, A. (2004). Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan
Penelitian Malang. UMM Press.
Idris, H. A. (2016). Pengantar ekonomi sumber daya manusia. Deepublish.
Larasati, S. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Deepublish.
M Rasyid, L., & Herinawati, H. (2015). Hukum Acara Perdata. Unimal Press.
Malik, A. (2017). Dampak Eksploitasi SDA Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam
Pandangan Etika Bisnis Islam. Nizham Journal of Islamic Studies, 5(2), 58–76.
Manik, K. E. S. (2018). Pengelolaan lingkungan hidup. Kencana.
Maryono, A. (2018). Reformasi Pengelolaan Sumberdaya Air. UGM PRESS.
Maskur Hidayat, S. H. (2016). Strategi & Taktik Mediasi. Kencana.
Ningsih, R. W. (2018). Dampak Pencemaran Air Laut Akibat Sampah Terhadap Kelestarian
Laut Indonesia. Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 0–12.
Polii, R. N. (2018). BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT DALAM PROSES
PENGAJUAN GUGATAN PERDATA DALAM KAITANNYA DENGAN
PENEGAKAN HUKUM PERDATA MATERIL. LEX PRIVATUM, 6(6).
Sabda, I. N. S. (2015). Syarat Materil Dan Formal Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara
Perdata. Lex Privatum, 3(2).
Sutrisno, E. (2014). Implementasi pengelolaan sumber daya pesisir berbasis pengelolaan
wilayah pesisir secara terpadu untuk kesejahteraan nelayan (Studi di perdesaan nelayan
Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon). Jurnal
Dinamika Hukum, 14(1), 1–12.
Tamba, E. (2019). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN SURAT GUGATAN
PADA PRAKTEK PERADILAN PERKARA PERDATA.
Vatria, B. (2013). Berbagai kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya degradasi ekosistem
pantai serta dampak yang ditimbulkannya.
DOI: http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v8i2.3579
Article Metrics
Abstract - 437 PDF - 352Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.