The Implementation of The Negativa Non Sunt Probanda Principle in Indonesian Civil Litigation: An Analysis of Banten High Court Decision Number 109/PDT/2022/PT BTN

Authors

  • Muhammad Sulhan Faculty of Law UII
  • Umar Haris Sanjaya Faculty of Law UII

DOI:

https://doi.org/10.31000/shvmrh73

Abstract

In the Indonesian legal system, civil procedural law pays great attention to the principles underlying decision making by judges in civil cases. One of the principles regulated in civil law is the principle of negativa non sunt probanda, which is often understood as the principle that states that "what is not proven is what does not need to be proven." This principle plays an important role in regulating the burden of proof in a civil dispute. In this thesis, the author will discuss the application of this principle in private lawsuits, with a case study of Civil Case Decision Number: 109/PDT/2022/PT BTN. The formulation of the research problem is how the implementation of the Negative Non Sunt Probanda Principle and it is possible to use Negative Non Sunt Probanda principle be used in private in Implementation as a jurisdiction. The research method used is normative legal research, including the case approach and the statute approach. Data sources were obtained from primary data include th 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Civil Code, HIR, RBg, Rv, and others. The secondary data can be in the form of explanations and/or understanding of scientific writing thoughts, scientific publications, and research related to the writing of this law. The results of this research show that the application of the principle of Negativa Non Sunt Probanda in the context of civil law, as seen in the decision in case number 109/PDT/2022/PT BTN, shows that the court firmly emphasizes that the burden of proof lies on the party making the claim. The principle of Negativa Non Sunt Probanda, which means "the negative does not need to be proven," has an important role in the application of civil law, especially in the context of litigation.

Keywords: Negative Non Sunt Probanda Principle, Civil Case, Court Decisions

References

Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2019

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2009

Lilik Mulyadi, 2009, Kompilasi Hukum Perdata Perspektif, Teoritis, dan Praktik Peradilan, PT Alumni, Bandung

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008).

AchmadAli, S. H. Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata. Prenada Media, 2012.

Amin, Rahman. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata. Deepublish, 2020.

Atmadja, I. Dewa Gede. "Asas-asas hukum dalam sistem hukum." Kertha Wicaksana 12, no. 2 (2018): 145.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010).

Achmad Ali, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 117.

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 1.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 194.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010, hlm 28.

Faiq Trimusthain, Mochamad. "Kajian Yuridis Beban Pembuktian Pada Prinsip Tanggungjawab Mutlak Dalam Tanggung Gugat Sengketa Lingkungan." Universita Jember, 2018.

Kumala, Melinda Putri. "Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubit Probatio." AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan 6, no. 2 (2021).

M. Nurul. "Kedudukan Alat Bukti Sumpah dan Relevansinya Dengan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama." PhD diss., UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

M. Syamsudin, Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam mengikutsertakan Perkara Berbasis Hukum Progresif, Jurnal Hukum, Vol.18, No.Edisi Khusus, 2011.

Tata Wijayanta, dkk, Prinsip Penerapan Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal,Jurnal Mimbar Hukum, Vol.22 No.3, Oktober 2010.

Indriati Amarini, “Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilanâ€, Kosmik Hukum, Vol 16 No 2, 2016, page. 89.

Anita Afriana, dkk, “Batasan Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdataâ€, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 7, Number 1, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2022, page.143.

Momuat, Octavianus M. "Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan." Lex Privatum 2, no. 1 (2014).

Prasetya, Untung. "Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt. G/2019/PN Pwr)." Amnesti: Jurnal Hukum 2, no. 2 (2020).

Siahaya, Vernanda Mariana. "Eksistensi Asas Pembalikan Beban Pembktian Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." LEX ADMINISTRATUM 9, no. 4 (2021).

Kumala, Melinda Putri. "Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubit Probatio." AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan, volume 6, number 2, 2021, page. 271.

Pertiwi, Irma. "Tes DNA (Deoxyribose Nucleid Acid) Sebagai Pembuktian Ayah Biologis Dari Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam." PhD diss., IAIN Palu, 2017. Page 36.

Muhammad Irfan Luthfi Damanik, “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdataâ€, Jurnal Hukum, Volume 05, Number 02, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2024, page. 75.

Febrian Dirgantara, dkk, “Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada?â€, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 8, Issue 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020, page 611.

Khoirul Anwar, “Penerapan Asas IUS Curia Novit oleh Hakim Pengadilan Agama di Nusa Tenggara Timurâ€, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 4, Nomor 5, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2022, page. 4021.

Iffah Almitra, “Audi Et Alteram Partem Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement (HIR)â€, Jurnal Verstek, Volume 1, Number 3, Universitas Sebelas Maret, 2013, page. 17.

Muhammad Muhyiddin, “Divorce Due To Wife Nusyuz (Analysis Of Decision Number 286/PDT.G/2022/PA.BRB)â€, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory, Volume 1, Number 3, 2023, Page. 388.

Maisara Sunge, “Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdataâ€, Jurnal Inovasi, Volume 9, Number 2, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2012, page. 2.

Fachrul Rozi Harfi, Taufik H, “Problematika Pemeriksaan Silang (Cross-Examination) Atas Saksi Dalam Perkara Gugatan Contentiosa Di Pengadilan Agamaâ€, Jurnal Ilmu Hukum,Sosial,dan Humaniora, Volume 2, Number 7, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024, page. 228.

Ahmad, "Penerapan Prinsip Negativa Non Sunt Probanda dalam Hukum Acara Perdata," Jurnal Hukum Perdata, Vol. 15, No. 3, 2019, page. 112-130.

Kusuma, "Hakim dan Prinsip Negativa Non Sunt Probanda dalam Putusan Perdata," Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 18, No. 1, 2022, page. 90-105.

Harsono, "Penerapan Prinsip Negativa Non Sunt Probanda dalam Hukum Perdata: Perspektif Putusan," Jurnal Hukum dan Sosial, Vol. 20, No. 1, 2021, page. 110-125.

Nugroho, "Asas Cobit Probatio dalam Hukum Perdata: Konsep dan Penerapannya," Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 14, No. 1, 2022, page. 45-60.

Wulandari, "Asas Cobit Probatio dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Hakim," Jurnal Hukum Internasional, Vol. 23, No. 3, 2021, page. 90-105.

Dewi, "Implementasi Asas Cobit Probatio pada Kasus Perdata: Studi Kasus Pengadilan Tinggi," Jurnal Hukum Perdata Modern, Vol. 19, No. 3, 2023, page. 100-115.

Mulyani, "Asas Cobit Probatio dan Implikasinya dalam Proses Hukum Perdata," Jurnal Hukum dan Studi Peradilan, Vol. 14, No. 3, 2020, page. 80-95.

Downloads

Published

2026-05-29