SEBERAPA EFEKTIFKAH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENUNJANG INOVASI OTONOMI DAERAH? ANALISIS KOTA BOGOR
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Abdul Wahab, L. O., Rofingatun, S., & Kreuta, B. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. Keuda, 2(3), 1–17.
Ahmad, E., & Hastomo, W. (2020). Edukasi Perencanaan Keuangan Bagi Calon Pemagang ke Jepang Ahmad. CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3, 116–122. https://doi.org/10.31960/caradde.v3i1.483
Kaho, J. R. (1997). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraanya. Fisipol.Ugm.Ac.Id.
Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam, 14(1), 123. https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1316
Mardiasmo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta.
Meiriki, A., Musharianto, A., & NS, N. L. (2020). Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah. Musamus Journal of Public Administration, 3(1), 10–19.
Meiriki, A. (2004). Analisis Pusat Pemerintahan Dan Pemilihan Pusat Pertumbuhan Yang Optimal Dalam Pengembangan Wilayah. Institut Pertanian Bogor.
Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014. Jurnal Vokasi Indonesia, 4(2). https://doi.org/10.7454/jvi.v4i2.101
Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. , (1996).
Saputro, A. E. (2020). Analisis Harga Saham Syariah dan Volume Perdagangannya Sebelum dan Sesudah Pengumuman Covid 19. Economic Dan Education Journal, 2(2), 159–168.
Saputro, W. H., Apryana, R., & Kalbuana, N. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Free Cash Flow, Investment Opportunity Set dan Leverage Terhadap Dividend Payout Ratio. Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper 90, 90–98.
Susanti, E., Raharjo, K., & Oemar, A. (2017). Analisis rasio laporan keuangan apbd (anggaran pendapatan daerah) sebagai tolok ukur kinerja keuangan pemerintah kota salatiga tahun anggaran 2012-2016. 1–16.
Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 1(2), 91–98. https://doi.org/10.18196/jati.010210
Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. , (2014).
DOI: http://dx.doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3568
Article Metrics
Abstract - 696 PDF - 603DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3568.g2247
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .