Alternatif Upaya Penagihan Pajak Melalui Pemblokiran Kartu Kredit (Suatu Tinjauan)
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Affandi, R. (2017). Efektifitas Pelaksanaan Penagihan Aktif dalam Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara). Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar. https://core.ac.uk/download/pdf/78942198.pdf
Asosiasi Kartu Kredit Indonesia. (n.d.). Credit Card Growth. Diakses tanggal 2 April 2021 dari https://www.akki.or.id/index.php/credit-card-growth/
Bank Central Asia. (n.d.). Kartu Kredit Berbagai Pilihan Untuk Melengkapi Gaya Hidupmu. Diakses tanggal 17 Mei 2021 dari https://www.bca.co.id/id/Individu/produk/Kartu-Kredit/
Bank Indonesia. (2012). Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Jakarta: Sekretariat Negara.
Bank Mandiri. (n.d.). Mandiri Kartu Kredit. Diakses tanggal 17 Mei 2021 dari https://www.mandirikartukredit.com/produk/
Brondolo, J., Bosch, F., Le Borgne, E., & Silvani, C. (2008). Tax Administration Reform and Fiscal Adjustment: The Case of Indonesia (2001-07). IMF Working Papers, 1–70.
https://doi.org/10.5089/9781451869880.001
Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Penagihan. Diakses tanggal 23 Maret 2021 dari https://www.pajak.go.id/id/penagihan/
Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019.
https://www.pajak.go.id/id/kinerja-page
Elda, T. (2017). Pengaruh Financial Literacy dan Faktor Demografi terhadap Perilaku Pembayaran Kartu Kredit. Skripsi. Universitas Andalas. Padang. https://scholar.unand.ac.id/28221/
Fauzan, M. (2017). Gaya Hidup Nasabah dan Keputusan Penggunaan Kartu Kredit. Jurnal Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 7(2), 181–192.
https://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/4987/3588
Gumay, C. S. A. M. (2016). Perbandingan Sistem Kartu Kredit Syari’ah dan Konvensional (Studi Perbandingan BNI Syari’ah dan BNI Jembatan Ampera Cabang Palembang). Skripsi. UIN Raden Fatah. Palembang. https://repository.radenfatah.ac.id/549/
Hidayat, R., & Cheisviyanny, C. (2013). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Jurnal WRA, 1(1), 1–20.
https://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/view/2311
Indaryani, A. S., & Juliarini, A. (2020). Menjawab Tantangan Pelaksanaan Penagihan Pajak Menuju Reformasi Perpajakan Indonesia. InFestasi: Jurnal Bisnis dan InFestasi, 16(1), 44–57. https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i1.6889
Irmawati, A., F. R., & Hermuningsih, S. (2011). Perkembangan Kartu Kredit di Indonesia. Jurnal Manajemen, 1(1), 5–13.
https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/manajemen/article/view/129
Iroth, V. A. (2016). Penerapan Ketentuan Pajak pada Transaksi Kartu Kredit yang Dikeluarkan oleh Bank Pemerintah. Lex Administratum, IV(1), 120–126.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11104
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2000). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta: Sekretariat Negara.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016a). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016b). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/
Marlyna, H. (2020). Bolehkah Bank Memblokir Simpanan Nasabah karena Kredit “Macet”?. Diakses tanggal 2 April 2021 dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f91848934b7b/bolehkah-bank-memblokir-simpanan-nasabah-karena-kredit-macet-/
Pistone, P., Roeleveld, J., Hattingh, J., Nogueira, J. F. P., & West, C. (2019). Fundamentals of Taxation: An Introduction to Tax Policy, Tax Law and Tax Administration. Amsterdam: IBFD. https://ssrn.com/abstract=3646251
Republik Indonesia. (1998). Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2000a). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2000b). Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta: Sekretariat Negara.
Seno, Y. A. (2012). Kewenangan Penyitaan oleh Jurusita Pajak dan Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak (Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa). Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 45–53.
https://publikasi.uniska-kediri.ac.id/data/uniska/mizan/mizanvol1no2des2012/Mizan-vol1no2Des2012-06.%20Yuda%20Adi%20Seno.pdf
Silvani, C., & Baer, K. (1997). Designing a Tax Administration Reform Strategy: Experiences and Guidelines. IMF Working Papers, 1-36. https://doi.org/10.5089/9781451980394.001
Subroto, A., Sumarto, & Arianto, A. (2011). Penggunaan Kartu Kredit dan Perilaku Belanja Kompulsif: Dampaknya pada Risiko Gagal Bayar. Jurnal Manajemen Pemasaran, 6(1), 1–7. https://jurnalpemasaran.petra.ac.id/index.php/mar/article/view/18385
Suparnyo. (2012). Hukum Pajak, Suatu Sketsa Akses. Pustaka Magister Semarang.
https://eprints.umk.ac.id/277/10/BUKU_HUKUM_PAJAK_SUATU_SKETSA_ASAS_-_INDEKS.pdf
Suyanto, M. I. (2020). Analisis Prosedur Penagihan Kartu Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Surabaya. Tesis. Universitas Airlangga. Surabaya.
https://repository.unair.ac.id/99429/
Tunas, D. S. (2013). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(4), 1520–1531.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2954
Velayati, M. R., Handayani, S. R., & Husaini, A. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012). Jurnal Administrasi Bisnis, 2(2), 118–126.
https://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/104
Wungkar, D. M., & Elim, I. (2016). Penerbitan Surat Paksa sebagai Upaya Penagihan Aktif dan Kontribusinya terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Kotamobagu. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1), 656–666.
https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11768
DOI: http://dx.doi.org/10.31000/bvaj.v5i2.5383
Article Metrics
Abstract - 583 PDF - 344Refbacks
- There are currently no refbacks.
Jurnal ini telah terindeks dalam:
Balance Vocation Accounting Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
View BVAJ Stats