TRANSAKSI JUAL BELI TANAH GIRIK DAN KEKUATAN HUKUMNYA

Abstract

Tanah memegang peran sentral dalam dinamika pembangunan, terutama dalam konteks hukum agraria Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), terdapat dualisme aturan hukum, yang mengakibatkan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum terhadap tanah. Fenomena seperti peningkatan jumlah penduduk, kelangkaan tanah, perubahan fungsi lahan, dan persaingan intensif dalam pemanfaatan tanah menimbulkan tantangan kompleks. UUPA mendefinisikan tanah sebagai permukaan bumi dan bawahnya, termasuk ruang angkasa dan kekayaan alam di dalamnya. Tanah girik, tanah tanpa sertifikat dan status hak eksklusif, menunjukkan ketidaksetaraan perlindungan hukum. Peralihan hak atas tanah dapat terjadi melalui peristiwa hukum seperti warisan atau kesepakatan antara pihak yang memberikan dan menerima. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan kepemilikan tanah, terutama dalam jual beli tanah girik, menciptakan masalah hukum. Tulisan ini membahas kekuatan hukum jual beli tanah girik dan syarat-syaratnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan deskriptif analitis. Hasil dan pembahasan menyoroti proses jual beli tanah girik, persyaratan formal dan materiil, serta perbedaan dengan hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulis menyimpulkan bahwa transaksi jual beli tanah girik yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat memberikan kekuatan hukum lebih, terutama dengan dikeluarkannya Akta Jual Beli (AJB). Kualitas hukum jual beli tanah girik dipengaruhi oleh perubahan peran girik setelah UUPA, diakui sebagai surat keterangan objek hak atas tanah. Meskipun sertifikat diakui sebagai bukti kepemilikan terkuat, tanah girik dapat diubah menjadi AJB dengan kekuatan hukum yang lebih kuat melalui PPAT.

Penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai permasalahan hukum terkait tanah girik dan menekankan pentingnya pemahaman masyarakat serta regulasi yang jelas untuk memastikan perlindungan hukum yang adil terhadap hak atas tanah.

Kata Kunci: Tanah, Jual Beli, Kekuatan Hukum