Notary Authority in Providing Legal Consultation Outside Of Notary Deeds: In Compliance With The Code of Ethics and Social Responsibility of Notaries
Abstract
This research examines the role of notaries in providing legal counseling and legal consultation as a manifestation of the social responsibility of the legal profession. Using normative juridical research methods with descriptive analytical approaches that rely on secondary data and literature study techniques, this research finds that notaries have a strategic role in creating legal awareness in society through legal counseling that is collective, preventive, and educative, as well as legal consultation that is individual and curative. However, the research results show that there is normative ambiguity regarding notaries' authority in providing legal consultation, where formally notaries are only authorized to provide legal counseling in the context of deed preparation, but in practice they often provide legal consultation free of charge as a form of social responsibility. This research concludes that clearer and more definitive regulations are needed to provide legal certainty regarding the limits of notaries' authority in providing legal consultation, so as to strengthen the position of notaries as public servants in the field of law without violating professional ethics.
Keywords: Notary, legal consultation, notarial deed.
Full Text:
PDFReferences
Boy Nurdin & Stephanie Lorenza, “Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum kepada Calon Klien Terkait Pembuatan Akta (Contoh Kasus: Putusan Nomor 200/Pdt.G/PN.JKT.SEL)”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 16 No. 2, 2018, hal. 265
David Santosa, Thesis “Peran dan Wewenang Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris”, (Jakarta: Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2013), hal. 63-64
Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 20
Ferdiansyah Putra dan Ghansham Anand, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris”, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018, hal. 31
Fitria Yesi, Tesis “Peran Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Untuk Memenuhi Asas Proporsionalitas Dalam Akta Para Pihak (Partij Acten)”, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2023, hal. 73
Freddy Haris, dkk, Notaris Indonesia, (Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017), hal. 28
Indonesia, (KUH Perdata) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868
Indonesia, (Undang-Undang Jabatan Notaris), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Ayat (1)
Ranggapandu Cindarputera, Mohamad Fajri Mekka Putra, “Kewenangan Notaris Dalam Persoalan Penyuluhan Hukum Dan Mediasi” Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Volume 6 Nomor 3 Juli, 2022, hal. 10190
Rusdianto Salim, Dasar Hukum Kewenangan Notaris dalam UUJN No. 30 Tahun 2014 dan KUH Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 16
Syamsir, Elita Rahmi, Yetniwati, “Prospek Cyber Notary sebagai Media Penyimpanan Pendukung menuju Profesionalisme Notaris”, Recital Review, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2019, hal. 138
DOI: http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v13i1.14238
Article Metrics
Abstract - 37 PDF - 21Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.