Analisis dalam Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah di Kota Tangerang

Arif Ginanjar

Abstract


Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan salah satu aspek dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak juga dapat menunjang pembangunan, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dalam kebijakan program Bedah Rumah di Kecamatan Cipondoh dan hambatan apa saja yang ditemukan selama pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam, sementara data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Menggunakan teknik analisis ini, pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program Bedah Rumah di Kecamatan Cipondoh sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini, terdapat peningkatan perbaikan rumah dari tahun ke tahun. Selain itu, masyarakat juga sudah dilibatkan dalam pelaksanaan program ini, mulai dari tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kebijakan publik, partisipasi masyarakat, pemberdayaan, Program Bedah Rumah

 

Housing and settlement development is one aspect of improving people's welfare. Development of decent housing and settlements can also support development, especially in the social and economic fields. This study aims to determine the implementation of House Renovation program policies in Cipondoh District and what obstacles were found during its implementation. This research is a qualitative descriptive study. Primary data in this study were obtained through observation and in-depth interviews, while secondary data were obtained through documentation studies. Using this analysis technique, data validity testing is performed using triangulation of data sources. The results showed the implementation of the House Rehabilitation program in Cipondoh District had been going well. In this case, there is an increase in home improvement from year to year. In addition, the community has also been involved in the implementation of this program, starting from the initial stages of planning to implementation in the field. The obstacle in implementing this program is the lack of budget provided by the local government.

Keywords: Public policy, community participation, empowerment, House Renovation Program


Keywords


Kebijakan; Program Bedah Rumah; Tangerang

Full Text:

PDF

References


Affandi, M. I., & Warjito. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik, 6(2), 92–113.

Arlansyah, R. (2017). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan (Studi di Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung). Muhammad, Fathoni.

Batudoka, Z. (2005). Kota Baru dan Aspek Permukiman Mendepan. Jurnal SMARTek, 3(1), 27–36.

Boonyabancha, S. (2005). Baan Mankong: Going to scale with “slum” and squatter upgrading in Thailand. Environment Dan Urbanization, 7(1), 21–46.

Gebre, Y. (2003). Resettlement and the Unnoticed Losers: Impoverishment Disasters among the Gumz in Ethiopia. Human Organization, 62(1), 50–61.

Godin, R. E., Rein, M., & Moran. (2006). The Public and its Policies. In The Oxford Handbook ff Public Policy (pp. 3–35). New Jersey: Oxford University Press.

Haerul, Hakib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik, 6(2), 21–34.

Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1984). Policy Analysis for the Real World. London: Oxford University Press.

Islamy, I. (2010). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Jann, W., & Wegrich, K. (2007). Theories of the Policy Cycle. In Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods. New York: CRC Press Taylor & Francis Group.

Keman, S. (2005). Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Pemukiman. Jurnal Kesehatan Lingkungan, 2(1), 29–42.

Lemay, M. C. (2002). Public Administration: Clashing Values in The Administration of Public Policy. Belmont: Wardsworth/ Thompson Learning.

Lestari, D. S. S., & Djumiko. (2017). Perkembangan Perumahan dan Permukiman sebagai Penentu Arah dan Bentuk Kebutuhan Permukiman di Pinggiran Kota. E-Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur, 21(25), 1–13.

Mangeswuri, D. R., & Purwanto. (2012). Perkembangan Ketersediaan dan Kebutuhan Perumahan di Batam. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 3(2).

Mthethwa, R. M. (2012). Critical Dimensions for Policy Implementation. African Journal of Public Affairs, 5(2), 36–4.

Probondaru, I. P. (2018). Problematika Pelaksanaan Hunian Berimbang di Indonesia. Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, 2(1), 1–6.

Pulzl, H., & Treib, O. (2007). Implementing Public Policy. In Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods (pp. 89–107). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 11(1), 1–12.

Sasanto, R., & Khair, A. S. (2010). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Permuliman Ilegal Di Bantaran Sungai (Studi Kasus: Bantaran Kali Pesanggrahan Kampung Baru, Kedoya Utara Kebon Jeruk). Jurnal PLANESATM, 2(1), 146–152.

Soesilowati. (2007). Kebijakan Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Urban. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Dinamika, 16(1), 105–124.

Sulaiman. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah bagi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Undang–Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam, 1(1).

Syarifuddin. (2005). Kondisi Fisik Perumahan Penduduk di Pesisir Pantai Teluk Palu. Jurnal SMARTek, 3(3), 190–198.

Waha, C., & Sondakh, J. (2014). Pemenuhan Hak Atas Perumahan yang Layak bagi Masyarakat Miskin di Perkotaan (Suatu Kajian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 1(2), 86–102.




DOI: http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v3i2.1816

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




View JGCS Stats