Volume 9, No. 2Journal of Government and Civil Society (October)

This research examines the role of Collaborative Governance in encouraging technology adoption by MSMEs to accelerate the smart economy in Yogyakarta. MSMEs have a strategic role in the regional economy, but still face obstacles in digitalization. The Collaborative Governance approach was chosen because it allows active involvement of various stakeholders in supporting the digital transformation of MSMEs. The method used is qualitative with a case study approach. Data were obtained through interviews with the DIY Cooperative and SME Agency and Bapperida, as well as analysis of relevant documents. Data analysis was conducted using interactive model techniques and Nvivo 12 Plus software. The results show that collaboration between the government, private sector, and the MSME community plays an important role in providing digital infrastructure, training, and support for programs such as SiBakul. This process takes place through three main stages: (1) identification of barriers and opportunities, (2) formulation of digitalization strategies, and (3) implementation of technology-based programs. In technology adoption, the highest indicators are perceived benefits and ease of use, indicating MSMEs' awareness of the benefits of technology. Although MSME awareness is high, technology implementation is still constrained in intention and actual use.

Penelitian ini mengkaji peran Tata Kelola Kolaboratif dalam mendorong adopsi teknologi oleh UMKM untuk mempercepat perekonomian cerdas di Yogyakarta. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian regional, namun masih menghadapi hambatan dalam proses digitalisasi. Pendekatan Tata Kelola Kolaboratif dipilih karena memungkinkan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi digital UMKM. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan Badan Koperasi dan UMKM DIY dan Bapperida, serta analisis dokumen-dokumen terkait. Analisis data dilakukan menggunakan teknik model interaktif dan perangkat lunak Nvivo 12 Plus. Hasil menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas UMKM memainkan peran penting dalam menyediakan infrastruktur digital, pelatihan, dan dukungan untuk program seperti SiBakul. Proses ini berlangsung melalui tiga tahap utama: (1) identifikasi hambatan dan peluang, (2) formulasi strategi digitalisasi, dan (3) implementasi program berbasis teknologi. Dalam adopsi teknologi, indikator tertinggi adalah manfaat yang dirasakan dan kemudahan penggunaan, menunjukkan kesadaran UMKM akan manfaat teknologi. Meskipun kesadaran UMKM tinggi, implementasi teknologi masih terkendala dalam niat dan penggunaan aktual.

Corruption remains a critical global concern that undermines governance, impedes service delivery, and hinders socioeconomic development. Uganda typifies this challenge, grappling with systemic corruption despite the existence of legislative frameworks and institutional reforms. This study evaluates the role of civil society organizations (CSOs) in Uganda's anti-corruption landscape. Employing a qualitative, descriptive research design, data were collected through in-depth interviews and document reviews across Uganda''s four regions. A purposive sample of 58 respondents, including CSO leaders, political and faith-based actors, informed the analysis. Thematic and narrative analyses using AtlasTi revealed that CSOs significantly contribute to advocacy, awareness creation, civic education, and monitoring public programs. However, their impact is constrained by financial instability, internal governance weaknesses, political interference, insecurity, and public apathy. The study advances civil society theory by situating Ugandan CSOs within debates on good governance. By connecting these findings to broader civic participation and governance debates in the Global South, the paper positions Uganda as a comparative case for understanding how civil society actors operate under conditions of constrained civic space. To enhance their effectiveness, the paper recommends diversifying funding, investing in digital tools, strengthening internal accountability, expanding civic education, and advocating for enabling civic space. These recommendations contribute not only to policy practice but also to scholarly debates on participatory governance and democratization in fragile contexts, showing how lessons from Uganda resonate with wider struggles of civil society in Africa and beyond.

Korupsi tetap menjadi masalah global yang krusial karena melemahkan tata kelola pemerintahan, menghambat pelayanan publik, dan menghalangi pembangunan sosial ekonomi. Uganda menjadi contoh nyata dari tantangan ini, yang terus bergulat dengan korupsi sistemik meskipun telah memiliki kerangka hukum dan reformasi kelembagaan. Penelitian ini menilai peran organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam upaya pemberantasan korupsi di Uganda. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen di empat wilayah Uganda. Sampel purposif terdiri atas 58 responden, termasuk para pemimpin OMS, tokoh politik, dan tokoh keagamaan, yang memberikan masukan bagi analisis penelitian. Analisis tematik dan naratif menggunakan perangkat lunak AtlasTi menunjukkan bahwa OMS berkontribusi signifikan dalam kegiatan advokasi, peningkatan kesadaran publik, pendidikan kewargaan, dan pemantauan program pemerintah. Namun, dampak mereka masih terhambat oleh ketidakstabilan keuangan, kelemahan tata kelola internal, campur tangan politik, kondisi keamanan yang tidak stabil, serta apatisme masyarakat. Penelitian ini memperkaya teori masyarakat sipil dengan menempatkan OMS Uganda dalam konteks perdebatan tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan mengaitkan temuan ini pada diskursus yang lebih luas mengenai partisipasi warga dan tata kelola di negara-negara Selatan Global, penelitian ini menjadikan Uganda sebagai studi perbandingan untuk memahami bagaimana aktor masyarakat sipil beroperasi dalam kondisi ruang sipil yang terbatas. Untuk meningkatkan efektivitasnya, penelitian ini merekomendasikan diversifikasi sumber pendanaan, investasi dalam teknologi digital, penguatan akuntabilitas internal, perluasan pendidikan kewargaan, serta advokasi bagi terciptanya ruang sipil yang kondusif. Rekomendasi ini tidak hanya berkontribusi pada praktik kebijakan, tetapi juga memperkaya perdebatan akademis mengenai tata kelola partisipatif dan demokratisasi dalam konteks yang rentan menunjukkan bahwa pelajaran dari Uganda memiliki relevansi yang luas dengan perjuangan masyarakat sipil di Afrika dan wilayah lain di dunia.

Bureaucratic corruption in Indonesia remains a serious problem despite the establishment of various oversight institutions since the 1998 Reform era. This article aims to analyze the role of ethical mechanisms in preventing bureaucratic corruption through a comparative study of three main institutions: Corruption Eradication Commission (KPK), Ombudsman of the Republic of Indonesia (ORI), and Inspectorate General (Itjen) within the ministry. This research uses a qualitative approach with literature study methods, analysis of official documents, and utilization of online data from credible sources. The findings show that the implementation of bureaucratic ethics plays a significant role in reducing the potential for corruptive behavior. KPK implements a strict internal code of ethics and manages various integrity strengthening programs such as the Integrity Assessment Survey (SPI) and Integrity Zone (ZI) to instill an anti-corruption culture within the government. ORI focuses on preventing maladministration and enforcing ethical standards in public services, which serves as a bulwark against petty corruption. Meanwhile, Itjen carries out the function of internal supervision and fostering the integrity of the state civil apparatus (ASN), although it faces challenges in terms of independence and limited resources. Comparatively, the three institutions complement each other. KPK has an advantage in terms of national prosecution and coordination, ORI excels in monitoring public service ethics, and Itjen plays a role in early detection of internal bureaucratic irregularities. Ethical mechanisms such as the implementation of a code of ethics, the development of an integrity system, and the implementation of ethics-based supervision have proven effective in improving accountability and preventing bureaucratic corruption.

Korupsi birokrasi di Indonesia masih menjadi persoalan serius meskipun berbagai lembaga pengawas telah dibentuk sejak era Reformasi 1998. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran mekanisme etik dalam mencegah korupsi birokrasi melalui studi komparatif terhadap tiga institusi utama: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Inspektorat Jenderal (Itjen) di lingkungan kementerian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, analisis dokumen resmi, serta pemanfaatan data daring dari sumber yang kredibel. Temuan menunjukkan bahwa penerapan etika birokrasi berperan signifikan dalam mengurangi potensi perilaku koruptif. KPK menerapkan kode etik internal yang ketat serta mengelola berbagai program penguatan integritas seperti Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Zona Integritas (ZI) guna menanamkan budaya antikorupsi di lingkungan pemerintah. ORI berfokus pada pencegahan maladministrasi dan penegakan standar etika pelayanan publik, yang menjadi benteng terhadap praktik korupsi kecil (petty corruption). Sementara itu, Itjen menjalankan fungsi pengawasan internal dan pembinaan integritas aparatur sipil negara (ASN), meskipun menghadapi tantangan pada aspek independensi dan keterbatasan sumber daya. Secara komparatif, ketiga institusi tersebut saling melengkapi. KPK memiliki keunggulan dalam hal penindakan dan koordinasi nasional, ORI unggul dalam pengawasan etika pelayanan publik, dan Itjen berperan dalam deteksi dini terhadap penyimpangan internal birokrasi. Mekanisme etik seperti penerapan kode etik, pembangunan sistem integritas, dan pelaksanaan pengawasan berbasis etika terbukti efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan mencegah korupsi birokrasi.

This paper examines the political existence of British Muslim immigrants amidst the negative Western perception of Islam. The approach used is descriptive qualitative with library research. This paper concludes that the negative image constructed by the West of Islam does not eliminate the political existence of British Muslim immigrants. This is evidenced by the election of Muslim politicians from both the Labour and Conservative parties to political positions in Britain, whether as mayors, members of parliament, or ministers. However, sentiment against Muslim immigrants cannot be eliminated because terrorist acts carried out by Muslim groups that do not represent Islam have an impact on Muslims themselves, who have actually grown and developed and enjoyed the freedom to practice their religion in Britain. These acts of terrorism are often described by Muslim scholars as foolishness.

Artkel ini mengkaji eksistensi politik imigran Muslim Inggris di tengah persepsi negatif Barat terhadap Islam. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka. Makalah ini menyimpulkan bahwa citra negatif yang dibangun oleh dunia Barat terhadap Islam tidak menghapus eksistensi politik imigran Muslim di Inggris. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya politisi Muslim dari Partai Buruh maupun Partai Konservatif ke berbagai jabatan politik di Inggris, baik sebagai wali kota, anggota parlemen, maupun menteri. Namun, sentimen terhadap imigran Muslim tidak dapat sepenuhnya dihilangkan karena tindakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam—padahal tidak mewakili ajaran Islam—berdampak pada komunitas Muslim itu sendiri. Padahal, komunitas ini telah tumbuh dan berkembang serta menikmati kebebasan dalam menjalankan ajaran agamanya di Inggris. Tindakan terorisme tersebut sering kali digambarkan oleh para cendekiawan Muslim sebagai bentuk kebodohan.

This study examines gender constructions and women’s leadership in traditional Malind society and analyses the social mobility mechanisms through which Malind women attain strategic posts in the Merauke Regency bureaucracy. Using a qualitative descriptive approach, data were generated through in-depth interviews, participant observation and document analysis. Findings indicate that, although traditional Malind culture organises gender and leadership along clearly patriarchal lines, recent shifts in social paradigms have widened access to education and public leadership for women. Malind women navigate bureaucratic structures by combining educational attainment, support from family and community, strong social and professional networks, and opportunities created by Papua's Special Autonomy framework. This framework affords affirmative recognition to Indigenous Papuans, including women, to hold government posts, while the civil services merit system continues to require high standards of competence and performance. The analysis shows that the interaction of cultural identity, affirmative action and meritocracy has enabled the rise of capable and respected female leaders in local government. These leaders demonstrate a transformative style that balances professionalism with empathy and collaboration, contributing to a more inclusive and equitable public administration in Papua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi gender dan kepemimpinan perempuan dalam masyarakat tradisional Malind, serta menganalisis mekanisme mobilitas sosial yang memungkinkan perempuan Malind mencapai posisi strategis dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Merauke. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa meskipun budaya tradisional Malind menganut sistem patriarkal dengan pemisahan peran dan kepemimpinan berbasis gender yang tegas, perubahan paradigma sosial belakangan ini telah membuka akses yang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dalam pendidikan dan kepemimpinan publik. Perempuan Malind berhasil menavigasi struktur birokrasi dengan menggabungkan akses pendidikan, dukungan keluarga dan komunitas, jaringan sosial dan profesional, serta peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Undang-undang ini memberikan afirmasi bagi Orang Asli Papua (termasuk perempuan) untuk menduduki jabatan pemerintahan, meskipun sistem merit ASN tetap menuntut standar kompetensi dan kinerja yang tinggi. Studi ini menemukan bahwa sinergi antara identitas budaya, afirmasi, dan meritokrasi telah melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan yang kompeten dan dihormati. Mereka menunjukkan gaya kepemimpinan transformatif yang menggabungkan profesionalisme, empati, dan kolaborasi, serta berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan adil di Papua.

Synergism between the government and Non-Government Organizations (NGOs) through a learning forum in order to apply the policy of Self-Management  III is highly necessary for the alleviation of poverty in the City of Surakarta, Central Java, Indonesia. However, this policy has impacted the way NGOs operate in the field. The terminology of non-government organizations in Indonesia is analogized with the private sector and is also positioned as one of the third sector development by Helmut K. Anheier (2000). Under the terminology of CSOs, a non-government is recognized as one of the partner institutions of the government. Indonesia President Regulation (Perpres) number 16 of 2018, junto number 12 of 2021 concerning Government Procurement of Goods/Services provides a collaborative model. This paper discusses how policy is implemented at the local level by the Learning Forum. Data analysis was carried out in stages: selecting data, coding data, and compiling meta-descriptive analytics. This paper argues that collaborative government depends on the diverse actors of NGOs and their points of view on government policy. Some NGOs perceive this regulation as a prospectus solution regarding financial issues, while other NGOs think it would impact the independence of the institution. Therefore, regulation also presents a force factor in developing a collaboration between civil society and government in eradicating urban poverty, as well as a new challenge related to repositioning NGOs/CSOs itself.

Sinergisme antara pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui kebijakan Swakelola III telah diterapkan  oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Indonesia nomor 16 tahun 2018, junto nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan model kolaboratif yang berdampak pada internal LSM, meskipun tujuannya adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Terminologi lembaga swadaya masyarakat di Indonesia dianalogikan dengan sektor swasta dan juga diposisikan sebagai salah satu sektor ketiga pembangunan oleh Helmut K. Anheier (2000). Di bawah terminologi lembaga swadaya masyarakat (LSM) diakui sebagai mitra pemerintah. Tulisan ini membahas bagaimana kebijakan pemerintah diimplementasikan di tingkat lokal oleh Forum Belajar. Analisis data dilakukan secara bertahap: memilih data, mengkodekan data, dan menyusun analisis meta-deskriptif. Pelaksanaan peraturan ini bergantung pada cara pandang actor LSM. Sebagian actor menganggap peraturan ini menjadi solusi untuk masalah keuangan sebagian LSM, tetapi sebagian LSM yang lain menganggap peraturan ini berdampak pada independensi lembaga. Dengan demikian disatu sis perpres menjadi upaya pendorong kolaborasi pemerintah dan LSM, sekaligus mereposisi LSM itu sendiri.

The proliferation of social media has transformed platforms like Twitter into dynamic arenas for expressing public sentiment during geopolitical crises. This study examines global public opinion on the Gaza and Ukraine conflicts by employing a deep learning-based sentiment analysis model utilizing a Bidirectional Gated Recurrent Unit (Bi-GRU) architecture. A total of 24,177 tweets were collected and pre-processed, followed by sentiment labeling using a hybrid lexical approach that combines VADER and TextBlob. Feature extraction was conducted using the TF-IDF method, and the Bi-GRU model was trained and evaluated using standard performance metrics. The model achieved an accuracy of 88.06% and an average F1-score of 85.07%, demonstrating superior performance in recognizing sentiment, especially for negative expressions. Word cloud analysis further revealed the dominance of emotionally charged terms such as "genocide" and "pray for Gaza," indicating the strong affective orientation of online discourse. The study confirms the efficacy of Bi-GRU in handling informal and contextually complex texts. It highlights the role of social media in articulating collective emotions and shaping public narratives during conflict. These findings offer methodological contributions to the field of natural language processing and practical implications for real-time crisis monitoring, policymaking, and humanitarian communication strategies.

Proliferasi media sosial telah mengubah platform seperti Twitter menjadi arena dinamis untuk mengekspresikan sentimen publik selama krisis geopolitik. Studi ini meneliti opini publik global terhadap konflik Gaza dan Ukraina dengan menggunakan model analisis sentimen berbasis pembelajaran mendalam yang memanfaatkan arsitektur Bidirectional Gated Recurrent Unit (Bi-GRU). Sebanyak 24.177 tweet dikumpulkan dan diproses terlebih dahulu, kemudian diberi label sentimen menggunakan pendekatan leksikal hibrida yang menggabungkan VADER dan TextBlob. Ekstraksi fitur dilakukan menggunakan metode TF-IDF, dan model Bi-GRU dilatih serta dievaluasi menggunakan metrik kinerja standar. Model ini mencapai akurasi sebesar 88,06% dan rata-rata skor F1 sebesar 85,07%, menunjukkan performa unggul dalam mengenali sentimen, terutama untuk ekspresi negatif. Analisis word cloud lebih lanjut mengungkap dominasi istilah bermuatan emosional seperti "genocide" dan "pray for Gaza", yang menunjukkan orientasi afektif yang kuat dalam wacana daring. Studi ini menegaskan efektivitas Bi-GRU dalam menangani teks informal dan kontekstual yang kompleks, serta menyoroti peran media sosial dalam mengartikulasikan emosi kolektif dan membentuk narasi publik selama konflik. Temuan ini memberikan kontribusi metodologis bagi bidang pemrosesan bahasa alami serta implikasi praktis bagi pemantauan krisis secara waktu nyata, pembuatan kebijakan, dan strategi komunikasi kemanusiaan

This study addresses issues of bureaucratic inefficiency and low public participation in governance by systematically mapping the scope of digital innovation in local governance throughout Southeast Asia. The research seeks to understand how technology aids governance outcomes, guided by the region’s disparities in digital infrastructure and institutional readiness. The study conducts a systematic literature review of 996 publications from Scopus, following the PRISMA protocol and employing bibliometric analysis via RStudio-Biblioshiny and CiteSpace to derive trends, themes, and gaps concerning Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, and the Philippines. The results demonstrate and actively reinforce the three dominant innovation clusters: smart cities, e-government systems, and citizen participation platforms that foster greater democratic engagement alongside improved administrative efficiency. The analysis emphasizes the factors critical for successful digital transformation: institutional readiness, digital competency, and cross-organizational collaboration. By synthesizing regional best practices and thematic patterns, the research provides strategic recommendations for policymakers aiming to cultivate flexible, inclusive, and ethically responsible frameworks of implications focused on formulated digital governance. These findings emphasize the need to align technology with community needs and participatory processes, thereby directing further research on interoperability, AI ethics, and public trust in digital public administration.

Studi ini membahas masalah ketidak efisienan birokrasi dan rendahnya partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan dengan secara sistematis memetakan ruang lingkup inovasi digital dalam tata kelola pemerintahan di seluruh Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana teknologi mendukung hasil tata kelola pemerintahan, dengan mempertimbangkan disparitas infrastruktur digital dan kesiapan institusional di wilayah tersebut. Studi ini melakukan tinjauan literatur sistematis terhadap 996 publikasi dari Scopus, mengikuti protokol PRISMA, dan menggunakan analisis bibliometrik melalui RStudio-Biblioshiny dan CiteSpace untuk mengidentifikasi tren, tema, dan celah terkait Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Hasilnya menunjukkan dan secara aktif memperkuat tiga kluster inovasi dominan: kota pintar, sistem e-pemerintahan, dan platform partisipasi warga yang mendorong keterlibatan demokratis yang lebih besar bersamaan dengan efisiensi administratif yang lebih baik. Analisis ini menyoroti faktor-faktor kritis untuk transformasi digital yang sukses: kesiapan institusional, kompetensi digital, dan kolaborasi lintas organisasi. Dengan mensintesis praktik terbaik regional dan pola tematik, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja yang fleksibel, inklusif, dan etis dalam tata kelola digital. Temuan ini menekankan pentingnya menyelaraskan teknologi dengan kebutuhan komunitas dan proses partisipatif, sehingga mengarahkan penelitian lebih lanjut pada interoperabilitas, etika AI, dan kepercayaan publik dalam administrasi publik digital.

This study examines the resistance of Umbul Gemulo residents to the construction of The Rayja Hotel in Batu City, East Java, through the lens of Karl Polanyi's concept of the "double movement" and Jürgen Habermas's notion of the "public sphere." Employing qualitative methods, including field observation, interviews with key stakeholders, and document analysis, the research identifies how market liberalization, backed by state facilitation, attempted to commodify a vital water spring, triggering a countermovement led by the Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA). The results reveal that the community not only mobilized collective protest but also strategically reclaimed public discourse through legal channels and civic alliances. The study concludes that this resistance exemplifies a dual process: defending socio-ecological entitlements and revitalizing deliberative democracy, thereby re-embedding market activities into a framework of environmental justice and cultural continuity.

Penelitian ini mengkaji bentuk perlawanan warga Umbul Gemulo terhadap pembangunan Hotel The Rayja di Kota Batu, Jawa Timur, melalui kerangka teori "gerakan ganda" (double movement) Karl Polanyi dan "ruang publik" Jürgen Habermas. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa observasi lapangan, wawancara dengan aktor kunci, dan analisis dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa liberalisasi pasar yang difasilitasi oleh negara telah mendorong upaya komodifikasi sumber mata air yang vital, sehingga memicu gerakan balasan yang dipimpin oleh Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FMPMA tidak hanya memobilisasi aksi kolektif, tetapi juga secara strategis merebut kembali ruang diskursus publik melalui jalur hukum dan aliansi sipil. Studi ini menyimpulkan bahwa bentuk perlawanan yang dilakukan mencerminkan dua proses sekaligus, yakni adanya upaya untuk mempertahankan hak sosial-ekologis serta menghidupkan kembali demokrasi deliberatif, sehingga melekatkan kembali aktivitas pasar dalam kerangka keadilan lingkungan dan kelestarian budaya.

This article aims to highlight the typology of faith-based women's movements and organizations in the democratic era. This research focuses on religious women's organizations in West Java, including representatives from Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and indigenous beliefs. The purpose of this research is to determine the roles and strategies used by religious-based women's movements and organizations in advocating for civil society interests, particularly in promoting gender equality issues. The research results indicate that religious-based women's organizations or movements overall prioritize and consider religious values in their various actions and organizational decisions when advocating for gender equality issues. In West Java, religious-based women's movements and organizations exhibit various typologies, with some rooted in Islam. Three dominant typologies emerged from the organizations studied: religious-centered, religiously affiliated, and religiously backgrounded. These three typologies provide at least a glimpse of the differences and similarities in the strategies of women's movements and organizations in advocating for gender-responsive public interests, particularly how they collaborate with the government and other stakeholders.

Artikel ini bertujuan untuk menyoroti tipologi gerakan dan organisasi perempuan berbasis agama di era demokrasi. Penelitian ini berfokus pada organisasi perempuan berbasis agama di Jawa Barat, yang meliputi perwakilan dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Penghayat.Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan peran dan strategi yang digunakan oleh gerakan dan organisasi perempuan berbasis agama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat sipil khususnya dalam memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan organisasi atau gerakan perempuan berbasis agama dalam memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender tersebut dengan memprioritaskan dan mempertimbangkan nilai-nilai agama dalam berbagai tindakan dan keputusan organisasi. Di Jawa Barat, gerakan dan organisasi perempuan berbasis agama menunjukkan berbagai tipologi, dengan beberapa di antaranya berakar pada Islam. Tiga tipologi dominan muncul dari organisasi yang diteliti, yaitu tipologi berpusat pada agama, tipologi berafiliasi dengan agama, dan tipologi berlatar belakang agama. Ketiga tipologi ini setidaknya memberikan gambaran perbedaan dan persamaan strategi gerakan dan organisasi perempuan dalam memperjuangkan kepentingan publik yang responsive gender, khususnya bagaiamana mereka melakukan kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

The relocation of Indonesia’s national capital to East Kalimantan reflects spatial-political dynamics in which state, corporate, and community interests collide. This study employs a qualitative case study combining field observations, document analysis, and in-depth interviews with the IKN Authority, East Kalimantan provincial officials, Dayak and Balik traditional leaders, NGOs such as AMAN, and civil society actors. Findings show that spatial planning is dominated by the central government and investors, while local participation remains limited. Key policy instruments, including the IKN Law and Detailed Spatial Plan (RDTR), tend to override indigenous rights, marginalize traditional living spaces, and prioritize long-term land concessions for corporations. Such exclusionary practices have intensified land conflicts, forced evictions, and ecological damage in the Sepaku and Samboja areas, including deforestation, biodiversity loss, and water resource degradation. The results indicate that IKN development is not a neutral technical exercise but a contested political project. This aligns with Lefebvre’s conception of space as a contested social product shaped by power. The study contributes to debates on spatial politics in Indonesia while underscoring the need for inclusive, just, and ecologically sustainable planning.

Peralihan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur mencerminkan dinamika spasial-politik di mana kepentingan negara, korporasi, dan masyarakat saling bertabrakan. Studi ini menggunakan metode studi kasus kualitatif yang menggabungkan pengamatan lapangan, analisis dokumen, dan wawancara mendalam dengan Otoritas IKN, pejabat provinsi Kalimantan Timur, pemimpin tradisional Dayak dan Balik, LSM seperti AMAN, dan aktor masyarakat sipil. Temuan menunjukkan bahwa perencanaan ruang didominasi oleh pemerintah pusat dan investor, sementara partisipasi lokal tetap terbatas. Instrumen kebijakan utama, termasuk Undang-Undang IKN dan Rencana Tata Ruang Terperinci (RDTR), cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat adat, menggeser ruang hidup tradisional, dan memprioritaskan konsesi tanah jangka panjang bagi korporasi. Praktik-praktik eksklusif ini telah memperparah konflik tanah, pengusiran paksa, dan kerusakan ekologi di wilayah Sepaku dan Samboja, termasuk deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, dan degradasi sumber daya air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan IKN bukanlah praktik pembangunan yang bersifat netral, melainkan proyek politik yang kontroversial. Hal ini sejalan dengan konsepsi Lefebvre tentang ruang sebagai produk sosial yang diperebutkan dan dibentuk oleh kekuasaan. Studi ini berkontribusi pada debat tentang politik ruang di Indonesia sambil menekankan perlunya perencanaan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan secara ekologi.