Evaluasi Kebijakan Tata Ruang dan Bangunan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar

Aswar Annas, Zaldi Rusnaedy

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menaganalisis evaluasi kebijakan tata ruang dan bangunan reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar. Penelitian ini menganalisis dari tiga perspektif, yaitu: strategi pemerataan, efektivitas, dan responsivitas dalam evaluasi kebijakan. Metode penelitian ini menggunakan deskriftif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan tata ruang dan bangunan reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar dari pendekatan strategi pemerataan yaitu Pemerintah Kota Makassar lebih mengutamakan kepentingan pihak swasta dalam bentuk privatisasi dibandingkan dengan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, sehingga yang terjadi adalah penggusuran dan kerusakan ekosistem lingkungan. Dari aspek efektivitas dalam evaluasi kebijakan, Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan kebijakan tidak melibatkan masyarakat atau kebijakan tersebut tidak didasari sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Dari aspek responsivitas dalam evaluasi kebijakan dianggap belum tepat karena hanya melahirkan penggusuran, penghilangan lahan kelola masyarakat, pengalihan profesi, serta pemerintah kurang memiliki kepekaan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kebijakan reklamasi pantai.


This study aims to understand and analyze the evaluation of spatial planning policies and reclamation buildings at Metro Tanjung Bunga Beach in Makassar. This study analyzes from three perspectives, namely: equity strategy, effectiveness, and responsiveness in policy evaluation. This research method uses qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of this study explain that the spatial and building reclamation policy of Metro Tanjung Bunga Beach in Makassar from the approach of equalization strategy namely the Makassar Government prioritizes the interests of the private sector in the form of privatization compared to the welfare and progress of the community, so that what happens is eviction and damage to the environmental ecosystem. From the aspect of effectiveness in policy evaluation, the Makassar Government in implementing policies does not involve the community or the policy is not based on socialization to all levels of society. From the aspect of responsiveness in the evaluation of policies considered not appropriate because it only gave birth to evictions, the removal of community managed land, the transfer of the profession, and the government lacked sensitivity in solving various beach reclamation policy issues.

 


Keywords


Evaluasi Kebijakan; Tata Ruang dan Bangunan; Reklamasi pantai

Full Text:

PDF

References


Akbar, K., Alam, A. S., & Rusli, A. M. (2012). Implementasi Kebijakan Tata Ruang tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu di Kota Makassar. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1), 37–46.

Biang, F. D. (2008). Dampak Pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga Terhadap Komunitas Nelayan Di Kota Makassar (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

Bungin, Burhan. (2001). Metode Penelitian Sosial. Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif. Surabaya.: Airlangga University Press

Djatmiko, H Yayat. 2004. Perilaku Organisasi. Alfabeta: Bandung

Fadhil, Muhammad. 2013. Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Kekuasaan Legislasi. Jurnal Administrasi. Vol. 2, No. 3:3

Fahmi, Irham. (2011). Manajamen Pengambilan Keputusan. Bandung: Alfabeta.

Fitriana, E. D. (2008). Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan). Administrasi Publik, 2(2), 217–223.

Madani, Muhlis, 2011. Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mudyahardjo, Redja. (2014). Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Muliati. (2012). Reklamasi kawasan teluk palu ditinjau dari aspek hukum tata ruang. E-Jurnal Katalogis, 3(12), 172–187.

Nari, Maskur. (2009). Dinamika Sosial Pemekaran Daerah Dan Perubahan Struktur Sosial Masyarakat. Makassar: Universitas Negeri Makassar, Program Pascasrjana Ilmu Sosiologi UNM.

Rahardiansah, T. (2018). Konflik Kebijakan dalam Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta : Analisis Kebijakan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantura Jakarta. Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, 1(1).

Ratminto, & Winarsih, S Atik. (2013). Manajamen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Samadikun, B. P. (2007). Dampak pertimbangan ekonomis terhadap tata ruang kota jakarta dan bopunjur. Budi Prasetyo Samadikun, 2(1), 34–38.

Salusu, J. (1996). Pengambilan Keputusan Stratejik. Jakarta: PT. Gramedia Widarsana.

Senasaputro, B. B. (2012). Konsep implementasi kebijakan penataan kawasan reklamasi pantai berwawasan lingkungan berkelanjutan. In SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012 (pp. 26–36).

Soekanto, Soerjono. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung.

Suryabrata, Sumadi. (2014). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.




DOI: http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v3i2.1948

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.