Collaborative Governance in HIV And AIDS Prevention in Sleman District 2018

Yunita Elianda, Dian Eka Rahmawati

Abstract


AIDS caused by HIV is a health issue of global concern. In Indonesia, in the first quarter of 2017, the number of HIV cases was 10,376 and AIDS cases were 673. DIY is a tourism city and student city that has a high level of human movement so it is highly likely that behaviors that are at risk of contracting or transmitting HIV and AIDS. DIY has an attraction that makes many people with different socio-economic and demographic backgrounds come to this region. Many tourists from domestic and abroad are interested in the beauty of tourism in DIY. Therefore, collaborative governance among stakeholders is needed in the response to HIV and AIDS. There are eight indicators to see the success of collaborative governance according to DeSeve: Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among the Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability / Responsibility, Information Sharing, Access to Resources. The findings of this study are that cross-sectoral collaboration carried out does not yet have regulations as a guideline in carrying out such collaboration. So that cooperation is only at the stage of mutual involvement in the response to HIV and AIDS, not at the stage of official cooperation that has legality. Because the existence of basic rules is important in collaborative governance as the initial foundation and legitimacy for stakeholders who act.

 

AIDS yang disebabkan oleh HIV adalah masalah kesehatan yang menjadi perhatian global. Di Indonesia, pada kuartal pertama 2017, jumlah kasus HIV mencapai 10.376 dan kasus AIDS sebanyak 673. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah kota pariwisata dan kota pelajar yang memiliki tingkat pergerakan manusia yang tinggi sehingga sangat mungkin perilaku yang berisiko tertular atau menularkan HIV dan AIDS. DIY memiliki daya tarik yang membuat banyak orang dengan latar belakang sosial ekonomi dan demografi yang berbeda datang ke wilayah ini. Banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri tertarik pada keindahan pariwisata di DIY. Oleh karena itu, tata kelola kolaboratif di antara para pemangku kepentingan diperlukan dalam menanggapi HIV dan AIDS. Ada delapan indikator untuk melihat keberhasilan tata kelola kolaboratif menurut DeSeve: Struktur Jaringan, Komitmen untuk Tujuan Bersama, Kepercayaan di antara Para Peserta, Tata Kelola, Akses ke Otoritas, Akuntabilitas / Tanggung Jawab Distributif, Berbagi Informasi, dan Akses ke Sumber Daya. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa kolaborasi lintas sektoral yang dilakukan belum memiliki peraturan sebagai pedoman dalam melakukan kolaborasi tersebut sehingga kerja sama hanya pada tahap keterlibatan timbal balik dalam penanggulangan HIV dan AIDS, bukan pada tahap kerja sama resmi yang memiliki legalitas. Bagaimanapun juga, keberadaan aturan dasar menjadi penting dalam tata kelola kolaboratif sebagai landasan awal dan legitimasi bagi para pemangku kepentingan yang bertindak.


Keywords


Social; Political Studies; Public Policy; Public Administration; Government Science

Full Text:

PDF

References


Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Blomgren Bingham, L. (2010). the Next Generation of Administrative Law : Building the Legal Infrastructure for Collaborative Governance. Wisconsin Law Review, 298–350.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Joo Chang, H. (2009). Collaborative governance in welfare service delivery: Focusing on local welfare system in korea. International Review of Public Administration, 13(October), 75–90. https://doi.org/10.1080/12294659.2009.10805141

Kumorotomo, W. (2013). Transformasi Pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi tentang Collaboritve Governance di Sektor Publik. Yogyakarta: Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM.

Mahendra, G. K., & Sugiantoro, H. A. (2018). Manajemen Pelayanan Penanggulangan Kasus HIV-AIDS di Kota Yogyakarta. IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration , 4 (1). 1-20.

Mahendradhata, Y., Padmawati, R. S., Makbon, P., Kesehatan, D., Sorong, K., Kebijakan, P., … Papua, W. (2015). PERAN STAKEHOLDER KUNCI DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN HIV / AIDS STUDI KASUS DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT THE ROLE OF KEY STAKEHOLDERS IN THE POLICY OF REDUCTION AND PREVENTION OF HIV / akhir melaporkan adalah Provinsi Sulawesi. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 04(02), 57–64.

Mitsel, Mahendradhata, Y., & Padmawati, R. S. (2015). Peran Stakeholder Kunci dalam Kebijakan Penanggulangan Pencegahan HIV dan AIDS Studi Kasus di Kabupaten Sorong Provinsi Papuaa Barat. Jurna Kebijalan Kesehatan Indonesia , 4 (2). 57-64.

Moleong, L. J. (2012). Metode Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja.

Moore, M. H. (2009). Networked government. In Unlocking the power of networks: keys to high-performance government. Retrieved from http://hollis.harvard.edu/?itemid=%7Clibrary/m/aleph%7C011904506

Muqorrobin, M. (2016). Proses Collaborative Governance dalam Bidang Kesehatan (Studi Deskriptif Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB-HIV di Kabupaten Blitar). Kebijakan dan Manajemen Publik , 4 (1). 1-9.

Purnomo, D., Soeaidy, M. S., Hadi, M., Publik, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2015). Analisis Kebijakan Penanggulangan Hiv Dan Aids Di Kabupaten Malang ( Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Malang ). Jurnal Administrasi Publik, 3(1), 42–48.

Rachmadi, T. (2015). Peran Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan Human Immunodefiency Virus - Acquired Immuno Defiency Syndrome (HIV-AIDS) sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 (Studi di Kabupaten Kebumen). Jurnal Idea Hukum , 1 (1). 59-64.

Saraswati, B. D. (2018, Agustus 24). Hampir 1.000 Kasus HIV/AIDS di Sleman Ditemukan. Dipetik Oktober Kamis, 25, dari Jogja Politan Harian Jogja: http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/08/24/512/935742/hampir-1000-kasus-hivaids-di-sleman-ditemukan

Sari, M., & Lele, G. (2017). Relation among Stakeholders in HIV/AIDS Response: Case Study Palu Municipality. Policy & Governance Review , 1 (1). 55-68.

Sartika, A. (2015). Strategi Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Melakukan Sosialisasi HIV/AIDS Di Kota Samarinda. EJournal Llmu Komunikasi, 3(20), 17–30.

Situmorang, A., & Purwaningsih, S. S. (2010). Local Government Responses to HIV and AIDS in the Border Areas : a Case Study of Batam 1. Social Sciences, 3, 171–187.

Sudarmo. (2011). Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance. Surakarta: Smart Media MAP UNS.

Sudjatmiko, T. (2018, Maret 06). Ibu Rumah Tangga Dominasi Kasus HIV-AIDS Di Sleman. Dipetik Oktober 25, 2018, dari KR Jogja: http://krjogja.com/web/news/read/59601/Ibu_Rumah_Tangga_Dominasi_Kasus_HIV_AIDS_Di_Sleman

Tumangke, H. (2016). Analisa pemangku kepentingan (stakeholders) penanggulangan hiv dan aids di kota jayapura. 16, 85–93.




DOI: http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2334

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




View JGCS Stats