Evaluation of Education Finance Policies In Improve Education Quality Original Papua In 2018

Irwan Boinauw; Rahmawati Hussein

doi:10.31000/jgcs.v4i1.2342

Evaluation of Education Finance Policies In Improve Education Quality Original Papua In 2018

Irwan Boinauw, Rahmawati Hussein

Abstract

It has been nineteen (19) years of special autonomy imposed in the land of Papua. But the problem of education in Papua and West Papua is not something new to hear. Papua and West Papua still rank 31 out of 34 provinces in Indonesia. Policies to improve the quality of human resources of Papuans are an important part of the framework for bringing prosperity to all Indonesians. This study uses a descriptive qualitative method. To see the results of the policy evaluation researchers used the theory of evaluation according to Willian N Dunn on four (4) criteria namely; Efficiency; Effectiveness; Leveling out; Responsiveness. Research Results: 1. The education budget allocation of 20% of the APBD is only 13% which has been realized, around 7% that has not been implemented. 2. Undergraduate Scholarship Program, Teacher Welfare Program, and Dropout Rate Program, which is implemented by the City Government of Sorong, has been running well. But there is no clear budget transparency from the Government related to these education financing programs. 3. Every year around 200 indigenous Papuan students are given scholarships. Teacher welfare has been noted but is not guaranteed. Weak economic students are given tuition fees. 4. The implementation of the education funding program by the City Government of Sorong is still unknown by all Sorong city residents, lack of socialization and some programs are still closed.

Otonomi khusus sudah diberlakukan di tanah Papua selama sembilan belas tahun lamanya. Tetapi, masalah pendidikan di Papua dan Papua Barat bukan sesuatu yang baru untuk didengar. Papua dan Papua Barat masih menempati peringkat ke-31 dari 34 propinsi di Indonesia. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Papua menjadi bagian penting dari kerangka kerja untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk melihat hasil evaluasi kebijakan, peneliti menggunakan teori evaluasi menurut Willian N Dunn pada empat (4) kriteria: Efficiency, Effectiveness, Leveling out, dan Responsiveness. Hasil Penelitian menunjukkan: pertama, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD hanya 13% yang telah terealisasi, sementara sekitar 7% belum dilaksanakan. Kedua, Program Beasiswa Sarjana, Program Kesejahteraan Guru, dan Program Angka Putus Sekolah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sorong, sudah berjalan dengan baik meskipun tidak ada transparansi anggaran yang jelas dari pemerintah terkait program pembiayaan pendidikan. Ketiga, sekitar 200 siswa sudah mendapat beasiswa setiap tahun. Kesejahteraan guru telah dicatat meskipun tidak ada jaminan, sementara siswa dengan ekonomi lemah diberi biaya kuliah. Keempat, implementasi program pendanaan pendidikan oleh Pemerintah Kota Sorong masih belum diketahui oleh semua warga kota Sorong, terutama karena kurangnya sosialisasi dan beberapa program masih ditutup.

Keywords

Keywords: Evaluation, Funding, Quality of Education, Person Original Papua

Full Text:

PDF

References

Arifah, U. (2018). Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan. Cakrawala IAINU, 2(1).

Armansyah, Y. (2016). Menyoal Relevansi Kebijakan Otonomi Daerah Dan Otonomi Pendidikan Dikaji Dari Kesejahteraan Masyarakat. Journal of Islamic Education Management, 2(1), 141–160.

Asri, S. (2016). Kebijakan Pemerataan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Di Wilayah Perbatasan (Equity And Improvement Policy Of Education Quality In Border Area). Balitbangda Kalimantan Timur, 25–43.

Astuti, S. (2017). Supervisi Akademik Untuk Menigkatkan Kompetensi Guru Di Sd Laboratorium Uksw. Scholaria : Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 7(1), 49. https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2017.v7.i1.p49-59

Christian, I. N. A., Noak, P. A., & Purnamaningsih, P. E. (2017). Implementasi Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Jembrana Terkait Pemberian Beasiswa Strata-1 Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 1–12.

Darimus. (2006). Fungsi Lembaga-Lembaga Dalam Pelaksanaan Otonomi Di Bidang Pendidikan: Telaah Atas Kelembagaan Dan SDM. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 5(2), 227–247.

Desi Eri Kusumaningrum, D., Nurul Ulfatin, N., Maisyaroh, M., Teguh Triwiyanto, T., & Imam Gunawan, I. (2017). Community Participation in Improving Educational Quality. ATLANTIS PRESS, 45(75), 39–47. https://doi.org/10.2991/coema-17.2017.8

Dinisti, A. L. (2017). Peran Pemerintah Kabupaten Kendal Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Kendal. DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN FISIP UNDIP, 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Elyasa, E. (2016). Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Depok Jawa Barat (Studi Kasus Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri). Jurnal Manajemen Pendidikan, 7(2), 1377–1388.

Firdaus, M. N. (2019). Evaluasi Program Beasiswa Provinsi Tahun 2017 Melalui Dinas Pendidikan Provinsi. Fisisp Ilmu Pemerintahan, 1–19.

Isabella. (2016). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Pada Sekolah. JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK, 1(1).

Kambuaya, P. (2017). Peran Pemerintah Kota Sorong dalam Pengawasan Pembiayaan Pendidikan di Kota Sorong.

Lalupanda, E. M. (2019). Evaluasi implementasi program bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. JMSP Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan, 3(2).

Masdarna. (2016). Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Profesionalisme Guru dan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. Jurnal Penelitian Guru Indonesia - JPGI, 1(1), 1–6.

Mustaqim. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam (IAI) Ngawi, 53(9), 1–31. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Mustika, P. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Guru terhadap Disiplin Kerja dalam Mewujudkan Mutu Pelayanan Pendidikan. Jurnal Pendidikan Universitas Garut, 11(2), 50–57. http://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/view/28/28

Ningsih, S. (2019). Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015. JOM FISIP, 4(1), 1–14. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Putri, A. D. K., & Imaniyati, N. (2017). Pengembangan Profesi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru. Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, 2(2), 93. https://doi.org/10.17509/jpm.v2i2.8109

Rahman, A. (2017). Efisien dalam Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Jurnal Eklektika, 5(2), 87–103.

Rastra, T. (2016). Evaluasi Proses Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Pasca Lima Tahun Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti. Journal of Chemical Information and Modeling, 3(1), 1–11. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Saputra, M. Y., & Lituhayu, D. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Tembalang. Universitas Diponegoro, 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Setiawati, T. (2018). Program Penggabungan Sekolah Dasar (SD) Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan. MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pengajaran, 4(1), 55–62. https://doi.org/10.30653/003.201841.43

Sukmawati, D., & Rahaju, T. (2016). Evaluasi Program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) Di SDN Tembok Dukuh Surabaya.

Sumarsono, R. B., Imron, A., Wiyono, B. B., & Arifin, I. (2016). Parents’ Participation in Improving the Quality of Elementary School in the City of Malang, East Java, Indonesia. International Education Studies, 9(10), 256. https://doi.org/10.5539/ies.v9n10p256

Suprijadi, D. (2016). Evaluasi Program TK-SD Satu Atap di Wilayah DKI Jakarta. Jurnal Ilmiah PB PGRI, 27–41.

aufiq. (2018). Analisis Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Bagi Peningkatan Profesionalisme Guru di Kabupaten Mamuju. Jurnal Pendidikan PEPATUDZU Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan, 14(2), 107–122.

Wiratno, B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosia, 26(1), 28–34. https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.874

Worabay, M. G., Kiyai, B., & Kolondan, H. F. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua. 1–12. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Yusuf, N. F., Bekti, H., & Sukarno, D. (2017). Implementasi Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Madrasah Aliyah Negeri Ciparay Kabupaten Bandung). JANE - Jurnal Administrasi Negara, 2(1), 43–50. https://doi.org/10.24198/jane.v2i1.13682

DOI: http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2342