Analysis of Mind Patterns and Work Culture in Government of West Pasaman District

Sri Andri Yani; Etika Khairina; Suswanta Suswanta; Mochammad Iqbal Fadhlurrohman

doi:10.31000/jgcs.v5i1.3161

Analysis of Mind Patterns and Work Culture in Government of West Pasaman District

Sri Andri Yani, Etika Khairina, Suswanta Suswanta, Mochammad Iqbal Fadhlurrohman

Abstract

This article Aim to analyze bureaucratic reform in the West Pasaman district government, which is related to the last stage of the 2020-2025 bureaucratic reform grand design. This projection is an opportunity to demonstrate the dedication of the bureaucracy to good governance. On the other hand, there is one thing that cannot be denied, such as the fact that the government still leaves a lot of work that has not been completed according to the target and public services that are not yet community-oriented. The performance of the West Pasaman district government’s bureaucracy is still considered low. This study uses a descriptive research method that is supported by a literature study approach by tracing the actual data for this research material. The results of this study discuss two aspects of bureaucratic reform, namely reform of mindset and work culture. Improving the mindset is used to improve the performance of the bureaucracy in order to think in a visionary direction to create a productive, innovative, and competitive bureaucracy, for this reason, the mindset is adapted from the concept of dynamic governance (Thinking ahead, Thinking Again, Thinking Across. While the work culture is aimed at creating bureaucracy agile and fast, considering the West Pasaman bureaucracy consists of two ethnicities (Mandahiling, Minang) so that it affects the work culture of each.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis reformasi birokrasi di pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat terkait tahapan terakhir grand design reformasi birokrasi 2020-2025. Proyek ini merupakan peluang untuk menunjukkan dedikasi birokrasi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri, seperti masih banyaknya pekerjaan yang belum diselesaikan pemerintah sesuai target dan pelayanan publik yang belum berorientasi pada masyarakat. Kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dinilai masih rendah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang didukung dengan pendekatan studi pustaka dengan menelusuri data aktual untuk bahan penelitian. Hasil penelitian ini membahas dua aspek reformasi birokrasi, yaitu reformasi pola pikir dan budaya kerja. Perbaikan pola pikir digunakan untuk meningkatkan kinerja birokrasi agar berpikir secara visioner untuk mewujudkan birokrasi yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Pola pikir tersebut diadaptasi dari konsep tata kelola yang dinamis (berpikir ke depan, berpikir ulang, berpikir melintas). Adapun budaya kerja ditujukan untuk menciptakan birokrasi yang gesit dan cepat, mengingat birokrasi Pasaman Barat terdiri dari dua suku (Mandahiling, Minang) sehingga memengaruhi budaya kerja masing-masing

Keywords

Bureaucratic Reform, Mindset / Work Culture, Dynamic Governance

Full Text:

PDF

References

Abdul Kadir, J. (2019). DESAIN REFORMASI BIROKRASI MELALUI ROLE MODEL PELAYANAN PUBLIK BERBASIS SMART PADA PEMERINTAHAN KOTA BIMA (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima Abdul. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Adhyatma Kusuma, M. B. (2015). Urgensi Dynamic Governance Dalam Meningkatkan Urgency Of the Dynamic Governance in Increasing. Dakwah Annual Conference, (NOVEMBER), 1–15.

Akny, A. B. (2014). Mewujudkan Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi di Bidang SDM Aparatur untuk Peningkatan Kesejahteraan Pegawai. Jurnal Jejaring Administrasi Publik, VI(1), 416–427.

Aldri Frinaldi, & Embi, M. A. (2015). BUDAYA KERJA EWUH PAKEWUH DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ETNIK JAWA (STUDI PADA KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT). Humanus, 15(2), 472–473.

Andari, T., Saragih, A., & Mulyani, S. (2018). Analisis Perbedaan Kinerja Belakang Entrepreneur Dan Non-. Tria Andari Arna Saragih Sri Mulyani, 4, 69–86.

Andhika, L. R. (2017). EVOLUSI KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAH: SOUND GOVERNANCE, DYNAMIC GOVERNANCE dan OPEN GOVERNMENT. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 8(2), 87–102. https://doi.org/10.22212/jekp.v8i2.867

Artini, Y. D. (2016). PENGEMBANGAN KARIR SDM APARATUR BERBASIS KOMPETENSI UNTUK REFORMASI BIROKRASI.

Dolongseda, E., Gosal, R., & Kimbal, A. (2017). REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. (2).

Edy, & Ashari, T. (2010). REFORMASI PENGELOLAAN SDM APARATUR, PRASYARAT TATA KELOLA BIROKRASI YANG BAIK. 1–17.

Faedlulloh, D., Yulianto, & Karmilasari, V. (2019). Bureaucratic Reform in the Second Period: Promoting Agenda for Structural Reform and Mindset. LPPM Unila-Institutional Repository.

Fathya, V. N. (2017). Reformasi Manajemen SDM Aparatur di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(1), 49–56.

Febriana, D. (2014). Pengembangan Sistem Manajemen Sumberdaya Aparatur dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Jejaring Administrasi Publik, 6(1), 428–438.

Fitriana, M. K. (2017). Peran Peraturan Daerah Dalam Mencapai Tujuan Desentralisasi.

Frinaldi, A. (2013). BUDAYA KERJA “GIOT IPAS” DALAM KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ETNIK MANDAILING (STUDI PADA KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT. Humanus, 91(5), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Ginting, Rosalina & Haryati, T. (2011). Reformasi Birokrasi Publik. Jurnal Ilmiah Civis, I(2), 27–41.

J, S., Idris, M., & Burhanuddin. (2017). Penerapan Etika Administrasi Negara Dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa. Jurnal Administrasi Publik, 3(1).

Kadmasasmita, A. D. (2017). Innovation and Innovative Leadership. (1), 49–57.

Korosec, R. L., & Berman, E. M. (2006). Municipal support for social entrepreneurship. Public Administration Review, 66(3), 448–462. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00601.x

Kurdi, M. (2020). Mengembangkan Pola Pikir PNS sebagai Pelayan Publik. (04), 36–42.

Malik Abdul Aziz, M. M. (n.d.). Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur di Pemerintah Kota Salatiga.

Mazidah, A. L., Astuti, F., Romdhoni, M. F., Nur, M. I., & Juana, T. (2019). Analisis Dynamic Governance Pada Program Layanan Layad Rawat Di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Meynhardt, T., & Diefenbach, F. E. (2012). What drives entrepreneurial orientation in the public sector? evidence from Germany’s Federal Labor Agency. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(4), 761–792. https://doi.org/10.1093/jopart/mus013

Noveriyanto, B., Nisa, L. C., Bahtiar, A. S., Sahri, S., & Irwansyah, I. (2018). E-GOVERNMENT SEBAGAI LAYANAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA (Studi Kematangan e-government Sebagai Layanan Komunikasi Government to Government, Government to Citizen, Government to Business). Profetik: Jurnal Komunikasi, 11(1), 37. https://doi.org/10.14421/pjk.v11i1.1371

Pitriyanti, D., & Diponegoro, U. (2018). KEPEMIMPINAN RIDWAN KAMIL DI KOA BANDUNG TAHUN 2013-2018 : KAJIAN INOVASI KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN ADAPTIF Kajian terhadap inovasi menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan tidak hanya bagi organisasi swasta melainkan publik . Pola rekrutmen kepe.

Purnamasari, I., Munjin, R. A., & Ratnamulyani, I. A. (2019). Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Berbasis Kompetensi. Jurnal Governansi, 5(1), 70. https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1707

Rachmandiansyah, A., & Aisjah, S. (2015). ANALISIS SPENDING REVIEW SEBAGAI KEPUTUSAN MANAJERIAL SESUAI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE-2 / PB / 2015.

Ratu Megalia, & Syamsuddin, A. (2014). ( Studi tentang Implementasi Kebijakan Reformasi Sumber Daya Kediklatan pada Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri RI ). (1), 127–144.

Rohilie, H. F. (2015). Merancang Masa Depan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Sebagai Upaya Menciptakan Birokrasi Yang Responsif. Jurnal Transformative, 1(2), 123–133.

Rumzi Samin. (2016). Reformasi Birokrasi. Bulletin Du Cancer, 89(1), 23–28.

Saleh, K. A. (2017). Mengelola Hubungan Pemerintahan Pusat Dengan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien Dalam Politik Desentralisasi. Ilmu Dan Budaya, 40(55), 6289–6304.

Sepehrnia, J. (2015). Relationship between inter organizational entrepreneurship and productivity among employees in General Directorate of Cooperation , Labour and Social Welfare of Tehran province. 3(1), 443–456.

Setyaningrum, D. (2012). Pengaruh Pengawasan Fungsional dan Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2011-2012. 1–26.

Sudrajat, T. (2015). Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi. Dinamika Hukum, 9(2), 118–125. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.220

Thaha, R. (2015). PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH. 2(1), 39–62.

Tuah, D., & Putra, F. (2020). Kapabilitas Dynamic Governance Dalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 – 2017. 04.

Urbanus, C. B., & Maichal. (2015). Karakteristik Bureaucratic Entrepreneur pada Walikota Surabaya. 13–24.

Zerbinati, S., & Souitaris, V. (2005). Entrepreneurship in the public sector: A framework of analysis in European local governments. Entrepreneurship and Regional Development, 17(1), 43–64. https://doi.org/10.1080/0898562042000310723

DOI: http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v5i1.3161