Studi ini membahas masalah ketidak efisienan birokrasi dan rendahnya partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan dengan secara sistematis memetakan ruang lingkup inovasi digital dalam tata kelola pemerintahan di seluruh Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana teknologi mendukung hasil tata kelola pemerintahan, dengan mempertimbangkan disparitas infrastruktur digital dan kesiapan institusional di wilayah tersebut. Studi ini melakukan tinjauan literatur sistematis terhadap 996 publikasi dari Scopus, mengikuti protokol PRISMA, dan menggunakan analisis bibliometrik melalui RStudio-Biblioshiny dan CiteSpace untuk mengidentifikasi tren, tema, dan celah terkait Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Hasilnya menunjukkan dan secara aktif memperkuat tiga kluster inovasi dominan: kota pintar, sistem e-pemerintahan, dan platform partisipasi warga yang mendorong keterlibatan demokratis yang lebih besar bersamaan dengan efisiensi administratif yang lebih baik. Analisis ini menyoroti faktor-faktor kritis untuk transformasi digital yang sukses: kesiapan institusional, kompetensi digital, dan kolaborasi lintas organisasi. Dengan mensintesis praktik terbaik regional dan pola tematik, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja yang fleksibel, inklusif, dan etis dalam tata kelola digital. Temuan ini menekankan pentingnya menyelaraskan teknologi dengan kebutuhan komunitas dan proses partisipatif, sehingga mengarahkan penelitian lebih lanjut pada interoperabilitas, etika AI, dan kepercayaan publik dalam administrasi publik digital.