Tata Kelola Pemerintahan Daerah Otonom Baru pada Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung

Hertanto Hertanto

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan transparansi arena birokrasi Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Pesawaran dalam penyelenggeraan pemerintahan.Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian kuantitatif deskripstif. Penelitian ini juga bersifat komparatif (comparative research), sebab metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perbandingan transparansi antara arena birokrasi Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Pesawaran yang dilihat dari satu indikator, yaitu hasil uji akses. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen publik yang terdapat dalam uji akses dianggap sebagai dokumen-dokumen yang sangat sensitif menurut persepsi pelaku pemerintahan. Sehingga tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Pesawaran cenderung tertutup. Meskipun transparansi di Kabupaten Pesawaran lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Pesisir Barat, yaitu nilai rata-rata 1,36; namun mendekati cenderung tertutup. Sedangkan Kabupaten Pesisir Barat memilki nilai 0,63 yang berarti cenderung sangat tertutup. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan di kedua daerah otonom baru tersebut masih belum transparan, sesuai dengan tuntutan pelaksanaan aturan keterbukaan informasi publik. Keadilan, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan prasyarat bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

 

This study aims to describe the transparency of the bureaucratic arena of Pesisir Barat District and Pesawaran District in the implementation of government. This research is a research using descriptive quantitative research type. This research is also comparative (comparative research), because the research method is conducted to know the comparison of transparency between the bureaucratic arena of Pesisir Barat District and Pesawaran District seen from one indicator, that is access test result. The research findings show that most of the public documents contained in access tests are considered to be highly sensitive documents according to the perceptions of government actors. So that governance in Pesisir Barat District and Pesawaran District tend to be closed. Although the transparency in Pesawaran District is better than the West Coast District, which is an average of 1.36; but approaching tend to be closed. While the Pesisir Barat District has a value of 0.63 which means tend to be very closed. Thus, governance in these two new autonomous regions is still not transparent, in accordance with the demands of public disclosure rules. Justice, transparency, participation, and accountability are prerequisites for good and clean governance of corruption, collusion and nepotism.


Keywords


Tata Kelola Pemerintahan; Transparansi; Aksesibilitas; Dokumen Publik; Daerah Otonom

Full Text:

PDF

References


Baur, Monika & Grimes, Marcia. 2012. What Is Government Transparency? ; New Measures and Relevance for Quality Government. Goteburg : University of Gothenburg.

Fung, Archon dkk. 2007. Full Disclosure : The Politics, Perils and Promise of Targeted Transparency. New York : Cambridge University Press.

Gismar, Abdul Malik (Ed.) 2013a. Menuju Masyarakat yang Cerdas dan Pemerintahan yang Responsif(Laporan Eksklusif Indonesia Governance Index 2012). Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan(The Partnership For Governance Reform).

_____________________, 2013b. Indonesia Governance Index 2012: Tantangan Tata Kelola Pemerintahan di 33 Provinsi. Jakarta: Astana Communication.

______________________, 2014. Menata Indonesia Dari Daerah: Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2014. Jakarta: Astana Communication.

Grimmelikhuijsen, Stephan G. & J. Meijer, Albert. 2012. The Effects of Transparency on them Perceived Trustworthiness of a Governmen Organization Evidence from an Online Experiment. Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access published November 5, 2012. Gurin, Joel. 2014. Open governments, open data: A new lever for transparency, citizen engagement, and economic growth. The SAIS Review of International Affairs, Volume 34 No. 1 halaman 71-82. Baltimore : Johns Hopkins University Press.

Hertanto, 2009. “Local Budget Index: Studi Kasus di Kota Bandar Lampung”, Jakarta: Maarif Institute

Karina, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance, BAPPENAS.

Organization for Economic Cooperation and Development. (2004). OECD Principles of Corporate Governance 2004. The OECD Paris.

Sen, Amartya. 2000. Development As Freedom. New York: Alfred A. Knoff, Inc. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.

Smith, D., & Langfield-Smith, K. 2004. Structural equation modeling in management accounting research: critical analysis and opportunity. Journal of Accounting Literature, 23: 49-89.

Thahir, Arifin. 2011. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta : Pustaka Indonesia Press




DOI: http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.263

Refbacks

  • There are currently no refbacks.