Volume 1, No. 1Journal of Government and Civil Society (April)

Supaya kerukunan dan toleransi antar umat beragama bisa menjadi alat pemersatu bangsa, maka kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar, maka diperlukan cara yang efektif yaitu dialog antar umat beragama untuk permasalahan yang mengganjal antar masing-masing kelompok umat beragama. Karena mungkin selama ini konflik yang timbul angtar umat beragama terjadi karena terputusnya jalinan informasi yang benar di antara pemeluk agama dari satu pihak ke pihak lain sehingga timbul prasangka-prasangka negatif.

 

In order harmony and inter-religious tolerance can be a means to unite the nation, the plurality must be managed properly, it is necessary that an effective way of inter-religious dialogue for a wedge issue between the respective religious communities. Because of possible conflicts arising during this angtar religious communities occurs because the breakdown of the fabric of information true among adherents of one party to the other party so that the resulting negative prejudices.

Artikel ini menjelaskan bagaimana sebenarnya hubungan antara Islam, perempuan dan politik dalam pasca Orde Baru. khususnya bagaimana keterlibatan gerakan perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam memperjuangkan keseteraan gender yang dilandasi pada nilai-nilai Islam. Pasca reformasi, gerakan wanita NU masuk ke dalam wilayah politik untuk memperbaiki kondisi sosial wanita yang telah lama ditepikan. Dengan latar belakang inilah kajian ini dijalankan dengan fokus utama ialah gerakan wanita Nahdlatul Ulama dan keterlibatan wanita NU dalam politik Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk kajian pustaka dengan kaedah analisis deskriptif. Kajian ini menggunakan teori partisipasi politik dan konsep feminisme. Dapatan kajian menunjukkan bahwa NU berhasil meningkatkan perwakilan wanita dalam politik, khususnya di DPR RI (parlemen). Namun, keberhasilan wanita NU tersebut belum dapat memperbaiki kondisi wanita secara keseluruhan, karena ia merupakan sebuah proses yang memerlukan masa dan kesabaran. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pelajar, masyarakat dan pemerintah yang berminat terhadap kajian gerakan wanita NU dalam politik pasca reformasi 1998 dan dapat membantu pihak pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan, khususnya yang terkait dengan pembangunan wanita Indonesia.

 

This article describes how the relationship between Islam, women and politics of post-new order. especially how women’s movement of Nahdlatul Ulama involvement in the fight for gender equality which is based on Islamic values. Post-reformation era, the women movement of NU stepped in into political realm to improve the social condition of women which had been marginalized for a long time. Based on this background, this study focuses the women movement in NU and the partaicipation of NU women in Indonesian politics. The aim of this study is to examine the background of NU women, to discover factors that encourage them to support the idea of gender equality and to assess the role of NU women in Indonesian politics. This study applies the qualitative approach in collecting secondary sources with a descriptive analysis. This study also uses Political Partaicipation theory and Feminism concept. The findings show that the women of NU has successfully improved the women representatives in politics, especially in DPR RI (parliament). Yet, they are still struggling in improving the condition of women as a whole, because it’s a process that needs time and patience. Hopefully, this study gives a good contribution to student, community and government who are interested in the study of women movement of NU in the post-1998 reformation politics. Furthermore, this study helps the government to determine its policy in Indonesia, partaicularly in integrating women into development.

Pemanfaatan perkembangan teknologi untuk penigkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, cepat, dan tepat. Kebijakan e-Procurement merupakan salah satu inovasi pemanfaatan teknologi dalam upaya memperbaiki pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang selama ini rawan korupsi. Tulisan ini mencoba menganalisis upaya optimalisasi inovasi dalam penyelenggaran kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintahan melalui e-Procurement di Indonesia berjalan selama kurang lebih satu dekade. Berdasarkan kepada hasil penelitian, perlu adanya integrasi dan kolaborasi yang baik antara kebijakan pengadaan yang, stakeholder yang terlibat, dan peran Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk mencapai optimalisasi dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintahan melalui e-Procurement.

 

Utilization of technological developments for improving the quality of public services needs to be done in an effort to create transparent, accountable, quick, and appropriate governance. e-Procurement policy is one of technology utilization innovations in the effort to improve the public procurement that have been prone to corruption. This paper tries to analyze the efforts to optimize innovation in the implementation of government procurement of goods and services through e-Procurement in Indonesia that has been running for about a decade. Based on the results of the research, there needs to be good integration and collaboration between procurement policies, stakeholders involved, and the role of the Procurement Services Unit (ULP) to achieve optimization in the implementation of government procurement policies through e-Procurement.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan transparansi arena birokrasi Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Pesawaran dalam penyelenggeraan pemerintahan.Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian kuantitatif deskripstif. Penelitian ini juga bersifat komparatif (comparative research), sebab metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perbandingan transparansi antara arena birokrasi Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Pesawaran yang dilihat dari satu indikator, yaitu hasil uji akses. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen publik yang terdapat dalam uji akses dianggap sebagai dokumen-dokumen yang sangat sensitif menurut persepsi pelaku pemerintahan. Sehingga tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Pesawaran cenderung tertutup. Meskipun transparansi di Kabupaten Pesawaran lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Pesisir Barat, yaitu nilai rata-rata 1,36; namun mendekati cenderung tertutup. Sedangkan Kabupaten Pesisir Barat memilki nilai 0,63 yang berarti cenderung sangat tertutup. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan di kedua daerah otonom baru tersebut masih belum transparan, sesuai dengan tuntutan pelaksanaan aturan keterbukaan informasi publik. Keadilan, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan prasyarat bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

 

This study aims to describe the transparency of the bureaucratic arena of Pesisir Barat District and Pesawaran District in the implementation of government. This research is a research using descriptive quantitative research type. This research is also comparative (comparative research), because the research method is conducted to know the comparison of transparency between the bureaucratic arena of Pesisir Barat District and Pesawaran District seen from one indicator, that is access test result. The research findings show that most of the public documents contained in access tests are considered to be highly sensitive documents according to the perceptions of government actors. So that governance in Pesisir Barat District and Pesawaran District tend to be closed. Although the transparency in Pesawaran District is better than the West Coast District, which is an average of 1.36; but approaching tend to be closed. While the Pesisir Barat District has a value of 0.63 which means tend to be very closed. Thus, governance in these two new autonomous regions is still not transparent, in accordance with the demands of public disclosure rules. Justice, transparency, participation, and accountability are prerequisites for good and clean governance of corruption, collusion and nepotism.

Konsep khilafah menjadi salah satu bahasan yang cukup mencuat belakangan ini, tak terkecuali di Indonesia. Namun bagaimanakah sebetulnya konsep ini terutama yang diberlakukan di negara Islam. Artikel ini menampilkan perbandingan konsep berbasis pemerintahan Islam dengan dua tradisi yang berbeda, yakni Kerajaan Arab Saudi dan Republik Islam Iran. Tujuan dari tulisan ini adalah menunjukkan perbedaan dua konsep tersebut sekaligus mendiskusikan bagaimana implementasi yang dilakukan di dua negara yang menggunakan Islam sebagai basis kenegaraan. Secara konsep Arab Saudi dan Iran memiliki perbedaan di dalam penerapan sistem kenegaraan dan pemerintahannya. Arab Saudi dengan konsep kerajaan sementara Iran dengan konsep republik. Namun persamaan diantara keduanya adalah bahwa Kerajaan Arab Saudi maupun Republik Islam Iran bukanlah negara yang secara ideal mencerminkan negara khilafah sebagaimana yang ditunjukkan dalam system bernegara era Khulafaur Rasyidin.

 

Khilafah concept became one of the discussions that stick out lately, not least in Indonesia. But how is this concept, especially that applied in the Islamic state? This article presents a comparison of Islamic governmentbased concepts with two different traditions, namely the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran. The purpose of this paper is to show the differences between the two concepts as well as to discuss how the implementation carried out in the two countries that use Islam as the basis of the state. Conceptually Saudi Arabia and Iran have differences in the application of the state system and its government. Saudi Arabia with the monarchy concept and Iran with the concept of republic. But the similarity between the two is that the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran is not a state that ideally reflects the Khilafah state as established in the state system of the era of Khulafaur Rashidin.

Lembaga Pemasyarakatan terus berupayamencapai visi, misi dan tujuan dalam memberikan pembinaan bagi narapidana, akan tetapi seringkali upaya tersebut terkendala permasalahan di lapangan, sehingga memerlukan peranan pegawai di setiap unit kerja. Persoalan yang diangkat adalah apakah faktor kepemimpinan, kekompakan tim, budaya kerja dan kemampuan berwirausaha atau intensitas berwirausaha pada setiap tingkatan jabatan memiliki pengaruh terhadap upaya mancapai visi, misi dan tujuan organisasi. Penelitian ini merupakan studi komparasi yang melibatkan tiga lembaga pemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) ver. 17.0 for windows. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil uji komparasi persepsi gaya kepemimpinan, persepsi kerja tim, persepsi kultur organisasi dan intensi berwirausaha pegawai lembaga pemasyarakatan A, B dan C yang memperlihatkan bahwa perbedaan yang signifikan dengan nilai tinggi berada pada Lapas C, nilai ini diperlihatkan oleh nilai tengah atau mean dari lima jawaban skala Likert, sehingga nilai yang jauh di atas angka 2,5 merupakan nilai yang tinggi. Ini berarti bahwa lapas C akan mampu dengan mudah mencapai visi, misi dan tujuan lembaga pemasyarakatan dibandingkan Lapas A dan B.

 

Prisons organization continuesfor striving to achieve the vision, mission, and goals in providing guidance for the inmates, but often these efforts hampered by problems in the field, so it takes the role of employees in each work unit. The issue raised is whether the factor of leadership, teamwork, work culture and entrepreneurship skills or intensity of entrepreneurship at every level of position has an influence on the efforts to achieving the vision, mission and goals of the organization. This research is a comparative study involving three prisons organization. The method applied is a quantitative method by using SPSS (Statistical Product and Service Solutions) ver. 17.0 for windows. The results of comparison test perceptions of leadership style, perception of teamwork, perceptions of organizational culture and intentions entrepreneurial employee’s correctional institution A, B and C, which showed that a significant difference in the high value that are in prisons C, these values are shown by the mean or the mean of five Likert response scale, so the value is well above the 2.5 is a high value. This meant that prisons C will be able to easily reach the vision, mission and objectives of Prisons organization than A and B.