Collaborative Governance in Prevention and Control of Sexual Abuse in Local Level

Abstract

The rising incidence of sexual violence against children and women in Tasikmalaya City has become a pressing concern, with reported cases increasing from 58 in 2021 to 73 in 2022. In response, the Tasikmalaya City Government has initiated collaborative efforts involving local non-governmental organizations (Puspa), psychologists, and law enforcement agencies to combat this alarming trend. This study aims to critically analyze the effectiveness of these multi-stakeholder collaborations in preventing and addressing sexual violence in the region. Grounded in the collaborative governance theory articulated by Ansell and Gash, the research employs qualitative methods, including in-depth interviews with key stakeholders and data analysis facilitated by NVivo 12+. An initial bibliometric review of relevant literature through the Scopus database, supplemented by VOSViewer, helped identify research gaps in the domain of sexual violence prevention. The findings reveal significant shortcomings in the collaborative framework currently employed, notably in areas such as stakeholder dialogue, mutual trust, commitment levels, role clarity, and overall outcomes. These deficiencies underscore the necessity for a more structured approach to collaboration that encompasses all stages of program planning and implementation. The study provides actionable recommendations aimed at enhancing stakeholder collaboration, ultimately striving to reduce the prevalence of sexual violence and improve protective measures for vulnerable populations in Tasikmalaya City. This research not only contributes to the academic discourse on collaborative governance but also holds significant implications for policy-making and community interventions aimed at safeguarding children and women.

Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan di Kota Tasikmalaya menjadi perhatian serius, dengan jumlah kasus yang dilaporkan meningkat dari 58 pada tahun 2021 menjadi 73 pada tahun 2022. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memulai upaya kolaboratif yang melibatkan organisasi non-pemerintah lokal (Puspa), psikolog, dan lembaga penegak hukum untuk mengatasi tren yang mengkhawatirkan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas kolaborasi multi-pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di daerah tersebut. Berdasarkan teori tata kelola kolaboratif yang diungkapkan oleh Ansell dan Gash, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, termasuk wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci dan analisis data yang difasilitasi oleh NVivo 12+. Tinjauan bibliometrik awal terhadap literatur yang relevan melalui basis data Scopus, dilengkapi dengan VOSViewer, membantu mengidentifikasi celah penelitian dalam domain pencegahan kekerasan seksual. Temuan menunjukkan adanya kekurangan yang signifikan dalam kerangka kolaborasi yang saat ini diterapkan, terutama dalam aspek dialog antar pemangku kepentingan, kepercayaan timbal balik, tingkat komitmen, kejelasan peran, dan hasil secara keseluruhan. Defisiensi ini menyoroti perlunya pendekatan kolaborasi yang lebih terstruktur yang mencakup semua tahapan perencanaan dan pelaksanaan program. Penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, yang pada akhirnya berusaha mengurangi prevalensi kekerasan seksual dan meningkatkan langkah-langkah perlindungan bagi populasi rentan di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada wacana akademik tentang tata kelola kolaboratif, tetapi juga memiliki implikasi signifikan bagi pembuatan kebijakan dan intervensi komunitas yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dan perempuan.