Volume 8, No. 2Journal of Government and Civil Society (October)

This study examines the impact of digital transformation on public service innovation through a comparative analysis of the Surakarta Complaints Service Unit (ULAS) and the Industry and Manpower Office in Klaten Regency. As digitalization becomes a cornerstone of modern governance, it offers critical pathways to enhancing efficiency, responsiveness, and transparency within public administration. By investigating digitalized complaint management and service processes, this research highlights how digital platforms can streamline responses to community needs and foster improved administrative practices. Through a qualitative approach, utilizing both literature review and in-depth interviews, findings reveal that digitalization not only addresses public grievances effectively but also plays a vital role in establishing principles of good governance. This study underscores the significance of digital transformation in elevating public sector responsiveness and accountability, providing valuable insights for other regions aiming to leverage technology in public service reforms.

Penelitian ini mengkaji dampak transformasi digital terhadap inovasi layanan publik melalui analisis komparatif pada Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten. Digitalisasi telah menjadi landasan dalam tata kelola modern, menawarkan jalur penting untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan transparansi dalam administrasi publik. Dengan meneliti manajemen pengaduan dan proses layanan yang terdigitalisasi, penelitian ini menyoroti bagaimana platform digital dapat menyederhanakan respons terhadap kebutuhan masyarakat dan mendorong praktik administratif yang lebih baik. Melalui pendekatan kualitatif, menggunakan tinjauan pustaka dan wawancara mendalam, temuan menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya secara efektif menangani keluhan publik tetapi juga berperan penting dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik. Studi ini menegaskan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas sektor publik, serta memberikan wawasan berharga bagi daerah lain yang ingin memanfaatkan teknologi dalam reformasi layanan publik.

 

This study explores the pro-poor orientation of Participatory Budgeting (PB) in Surakarta, Indonesia, with a focus on its effectiveness in enhancing socioeconomic conditions for impoverished and marginalized groups. Using a qualitative methodology involving observations, legal document analysis, and interviews with underprivileged citizens and key stakeholders, the research seeks to address two core questions: To what extent is PB in Surakarta truly pro-poor, and what key challenges hinder its role in poverty alleviation? Findings indicate that Surakarta’s PB system has made notable strides in inclusivity, prioritizing budget allocations that enhance access to essential services like healthcare and education for disadvantaged communities. Additionally, the village-delegated budget system empowers local residents to address specific needs, supporting efforts to improve quality of life. However, persistent challenges remain; despite PB’s inclusive design and community participation, poverty rates have seen limited reduction. This study underscores the need for an increased delegated budget alongside strengthened social accountability mechanisms and enhanced community empowerment programs to achieve sustainable poverty alleviation. These findings contribute valuable insights into the dynamics of pro-poor governance and highlight critical areas for strengthening participatory frameworks in Indonesia’s local governance.

 

Studi ini mengeksplorasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Surakarta, Indonesia, dengan fokus pada efektivitasnya dalam meningkatkan kondisi sosial-ekonomi bagi kelompok masyarakat miskin dan termarjinalkan. Dengan menggunakan metodologi kualitatif yang meliputi observasi, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan warga kurang mampu serta pemangku kepentingan utama, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: Sejauh mana Musrenbang di Surakarta benar-benar berpihak pada kaum miskin, dan tantangan utama apa yang menghambat perannya dalam pengentasan kemiskinan? Temuan menunjukkan bahwa sistem Musrenbang di Surakarta telah mencapai kemajuan berarti dalam inklusivitas, memprioritaskan alokasi anggaran yang meningkatkan akses ke layanan penting seperti kesehatan dan pendidikan bagi komunitas yang kurang beruntung. Selain itu, sistem anggaran yang dilimpahkan ke tingkat desa memungkinkan penduduk lokal untuk memenuhi kebutuhan spesifik, yang mendukung upaya peningkatan kualitas hidup. Namun, tantangan yang berkelanjutan masih ada; meskipun desain Musrenbang yang inklusif dan partisipasi masyarakat, tingkat kemiskinan hanya mengalami sedikit penurunan. Studi ini menekankan perlunya peningkatan anggaran yang dilimpahkan, bersama dengan mekanisme akuntabilitas sosial yang lebih kuat serta program pemberdayaan komunitas yang ditingkatkan untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Temuan ini memberikan wawasan berharga mengenai dinamika tata kelola yang pro-kaum miskin dan menyoroti area penting untuk memperkuat kerangka kerja partisipatif dalam tata kelola lokal di Indonesia.

Land data quality plays a pivotal role in advancing modern land administration, impacting both national economic growth and Indonesia’s competitive position in the global property index, where it currently ranks 106th in Ease of Doing Business. This research focuses on the need for systematic quality improvements in both physical (spatial) and juridical (textual) land data within the West Jakarta City Administration to address existing data deficiencies. Applying the Driver-Pressures-States-Impacts-Responses (DPSIR) framework, this study investigates key challenges, causal factors, and strategic interventions aimed at enhancing land data quality. In-depth interviews with stakeholders were conducted to elucidate these dynamics and inform the proposed strategies. The findings highlight the successful digitization and validation of 94.52% of 423,189 Land Book records, 69.03% of 494,071 Ownership Rights Plans/Measurement Letters, and the spatial data of 94.68% across 427,569 land parcels, thereby improving the Data Quality Classification (KW) across categories 4–6. This study underscores the critical importance of robust data validation processes in modernizing Indonesia’s Land Administration System (LAS), offering valuable insights for enhancing the efficiency, transparency, and reliability of land data, thereby supporting economic development and improving Indonesia’s standing in the global property market.

Kualitas data pertanahan memainkan peran penting dalam memajukan administrasi pertanahan modern, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan posisi kompetitif Indonesia dalam indeks properti global, di mana saat ini menduduki peringkat ke-106 dalam kemudahan berbisnis. Penelitian ini berfokus pada kebutuhan peningkatan kualitas data secara sistematis, baik fisik (spasial) maupun yuridis (tekstual), di Administrasi Kota Jakarta Barat untuk mengatasi kekurangan data yang ada. Dengan menerapkan kerangka Driver-Pressures-States-Impacts-Responses (DPSIR), studi ini menginvestigasi tantangan utama, faktor penyebab, dan intervensi strategis untuk meningkatkan kualitas data pertanahan. Wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan dilakukan untuk menguraikan dinamika ini dan mendukung strategi yang diusulkan. Temuan menunjukkan keberhasilan digitalisasi dan validasi 94,52% dari 423.189 dokumen Buku Tanah, 69,03% dari 494.071 dokumen Rencana Hak Milik/Surat Ukur, serta data spasial dari 94,68% di 427.569 bidang tanah, sehingga meningkatkan Klasifikasi Kualitas Data (KW) di kategori 4–6. Penelitian ini menekankan pentingnya proses validasi data yang kuat dalam memodernisasi Sistem Administrasi Pertanahan (LAS) Indonesia, menawarkan wawasan berharga untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keandalan data pertanahan yang mendukung pembangunan ekonomi dan memperbaiki posisi Indonesia di pasar properti global.

This study investigates the collaborative governance strategies employed by the Special Region of Yogyakarta (DIY) in leveraging its special regional funds to advance regional development and address local needs. Focusing on the cooperation between the regional government, local government units (LGUs), non-governmental organizations (NGOs), and community groups, the research utilizes a qualitative descriptive approach and data analysis with NVivo 12 Plus. Findings reveal that collaborative governance in DIY is primarily driven by LGUs, which contribute to the partnership with an intensity of 72%, while NGOs and community involvement are comparatively limited at 13%. The research underscores the high engagement level of local government units in utilizing DIY’s special funds to enhance service quality, promote economic empowerment, and support education and community welfare. Despite these efforts, the study highlights a critical need to balance collaboration intensity across sectors, ensuring that private sector and community contributions are effectively integrated into the governance framework. By doing so, the equitable distribution and sustainable impact of DIY's special funds can be maximized, promoting broader socio-economic benefits across the region. This research contributes to the growing body of knowledge on collaborative governance by highlighting the importance of inclusive multi-actor engagement for regional resource utilization and effective governance outcomes.

 
Penelitian ini mengkaji strategi tata kelola kolaboratif yang diterapkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam memanfaatkan dana istimewa untuk mendukung pembangunan daerah dan memenuhi kebutuhan lokal. Fokus penelitian ini adalah pada kerja sama antara pemerintah daerah, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), organisasi non-pemerintah (LSM), dan kelompok masyarakat, dengan pendekatan deskriptif kualitatif serta analisis data menggunakan NVivo 12 Plus. Temuan menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif di DIY didominasi oleh peran SKPD dengan intensitas kontribusi sebesar 72%, sedangkan keterlibatan LSM dan masyarakat masih relatif rendah, yaitu 13%. Penelitian ini menyoroti tingginya tingkat keterlibatan SKPD dalam pemanfaatan dana istimewa DIY untuk meningkatkan kualitas layanan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, penelitian ini juga menekankan perlunya keseimbangan dalam intensitas kolaborasi lintas sektor agar kontribusi sektor swasta dan komunitas dapat terintegrasi secara efektif dalam kerangka tata kelola. Dengan demikian, distribusi manfaat dan dampak dana istimewa DIY dapat dimaksimalkan secara merata, mendorong manfaat sosial-ekonomi yang lebih luas di seluruh wilayah. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur tata kelola kolaboratif dengan menunjukkan pentingnya keterlibatan multi-aktor yang inklusif untuk pemanfaatan sumber daya daerah dan hasil tata kelola yang efektif.

 

The enhancement of local resources through agrotourism presents significant opportunities for economic growth, social benefits, and environmental sustainability in rural communities. This study explores strategic approaches to community empowerment in the development of agrotourism villages within Kuningan Regency, West Java, an area rich in agricultural potential. A qualitative case study method was adopted, gathering data through observations, in-depth interviews, and focus group discussions (FGD). The findings underscore that agrotourism village development requires an integrated approach, focusing on robust governance, active community participation, innovation, and cross-sector collaboration to efficiently manage and promote tourism destinations. The study highlights the critical role of government policy and budgetary support in establishing programs that leverage local agricultural strengths, empowering communities to participate actively in sustainable tourism. By employing a comprehensive, long-term development model, agrotourism can be effectively harnessed to yield both economic and social value for local communities, while also prioritizing environmental conservation. This research provides valuable insights into how structured community empowerment and strategic collaboration can unlock the full potential of agrotourism as a sustainable development pathway for rural regions.

Peningkatan sumber daya lokal melalui agrowisata menghadirkan peluang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi, manfaat sosial, dan keberlanjutan lingkungan di komunitas pedesaan. Studi ini mengeksplorasi pendekatan strategis dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan desa agrowisata di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang kaya akan potensi pertanian. Metode studi kasus kualitatif diterapkan, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil penelitian menekankan bahwa pengembangan desa agrowisata membutuhkan pendekatan terintegrasi yang berfokus pada tata kelola yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, inovasi, serta kolaborasi lintas sektor untuk mengelola dan mempromosikan destinasi wisata secara efisien. Studi ini menyoroti peran penting dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah dalam membentuk program-program yang memanfaatkan kekuatan pertanian lokal, memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pariwisata berkelanjutan. Dengan menerapkan model pengembangan yang menyeluruh dan jangka panjang, potensi agrowisata dapat dimanfaatkan secara efektif untuk memberikan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal, sambil tetap memprioritaskan pelestarian lingkungan. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat yang terstruktur dan kolaborasi strategis dapat membuka potensi penuh agrowisata sebagai jalur pembangunan berkelanjutan bagi wilayah pedesaan.

This study examines the e-government implementation in Indonesia, focusing on the comparative digital maturity of Bandung and Malang City. Employing a qualitative descriptive research methodology, this analysis primarily utilizes data from the official government websites, Bandung.go.id and Malangkota.go.id, both recognized for achieving high levels of digital maturity. The research aligns with the United Nations’ digital maturity evaluation criteria, scrutinizing key dimensions of e-government deployment. The findings reveal that both cities have established an integrated digital ecosystem that facilitates online services across various sectors. However, the arrangement of online services on the Malang City website lacks user intuitiveness, which may hinder public engagement. In terms of telecommunications infrastructure, Bandung City demonstrates superior performance, showcasing exceptional internet speeds, network coverage, and the availability of advanced technologies such as 4G+ and 5G. Both cities are committed to enhancing community internet access by providing free Wi-Fi initiatives. Furthermore, the study highlights substantial efforts by the local governments to improve human resource quality, evidenced by notable achievements in human resource management within their respective administrations. This research underscores the critical importance of digital maturity in enhancing public service delivery and promoting inclusive access to information technology in urban settings.

Public policy reform in Indonesia has emerged as a critical area of study over the past few decades, necessitating a comprehensive examination of its underlying instruments and models. This research aims to identify essential components and develop strategic frameworks for the effective reform and reformulation of public policy within the Indonesian government. Through an extensive thematic analysis of previous policy reforms, this study highlights recurring themes and successful patterns that inform best practices. Findings underscore the urgent need for reforms in the public service and agribusiness sectors, as well as the broader governance framework, to enhance policy effectiveness and societal outcomes. While political stability remains a vital prerequisite for successful public policy implementation, it is insufficient in isolation. The integration of Multi-Level Governance (MLG), active stakeholder engagement in policy development, and the incorporation of technological advancements are pivotal for facilitating meaningful reforms. Furthermore, political and governance reforms are essential to address emerging challenges. The adoption of data and system analytics within government agencies has shown promise in enhancing policy initiatives; however, it raises critical concerns about privacy and accountability. In the context of Indonesia's dynamic and diverse landscape, this research advocates for a strategic dissemination of substantial data to various stakeholders to foster informed decision-making and effective public policy reform.

 

Reformasi kebijakan publik di Indonesia telah muncul sebagai area studi yang kritis selama beberapa dekade terakhir, yang memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap instrumen dan model yang mendasarinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi komponen penting dan mengembangkan kerangka strategis untuk reformasi dan reformulasi kebijakan publik yang efektif dalam pemerintahan Indonesia. Melalui analisis tematik yang komprehensif terhadap reformasi kebijakan sebelumnya, penelitian ini menyoroti tema-tema yang berulang dan pola sukses yang dapat menginformasikan praktik terbaik. Temuan menunjukkan kebutuhan mendesak akan reformasi di sektor pelayanan publik dan agribisnis, serta kerangka tata kelola yang lebih luas, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan hasil sosial. Meskipun stabilitas politik tetap menjadi prasyarat vital untuk pelaksanaan kebijakan publik yang sukses, hal ini tidak cukup jika berdiri sendiri. Integrasi Multi Level Governance (MLG), keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam pengembangan kebijakan, dan penggabungan kemajuan teknologi merupakan hal yang penting untuk memfasilitasi reformasi yang bermakna. Selain itu, reformasi politik dan tata kelola diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul. Adopsi data dan analitik sistem dalam lembaga pemerintah menunjukkan janji dalam meningkatkan inisiatif kebijakan; namun, ini menimbulkan kekhawatiran kritis mengenai privasi dan akuntabilitas. Dalam konteks lanskap Indonesia yang dinamis dan beragam, penelitian ini menganjurkan untuk penyebaran data substansial secara strategis kepada berbagai pemangku kepentingan guna mendorong pengambilan keputusan yang terinformasi dan reformasi kebijakan publik yang efektif.

This study aims to evaluate the effectiveness of the Yogyakarta Government's initiatives in enhancing digital literacy among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as a means to foster Agile Governance. The importance of improving digital literacy for MSME owners is underscored by its potential to drive economic growth in the Special Region of Yogyakarta. Employing a qualitative research methodology with a case study approach, this research highlights the critical role that MSME owners play in stimulating local economic development. The findings indicate that the Yogyakarta Government must adopt a more proactive stance in implementing Agile Governance through comprehensive digital literacy empowerment programs for MSMEs. Notably, digital marketing training has been initiated based on MSME data available on the Sibakul platform. However, challenges persist, as not all MSME owners are registered on this platform, limiting the program's reach. Additionally, the Yogyakarta Government must enhance the digital capabilities of its bureaucracy to effectively support the development of digital platforms. Addressing both external challenges—such as MSME enthusiasm and infrastructure growth—and internal challenges—like the enhancement of bureaucratic digital skills—is essential for the Yogyakarta Government to realize Agile Governance in its operational framework. This research contributes to the understanding of how digital literacy initiatives can serve as a catalyst for sustainable economic development in local governance contexts.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas inisiatif Pemerintah Yogyakarta dalam meningkatkan literasi digital di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai upaya untuk mendorong Tata Kelola Agil. Pentingnya meningkatkan literasi digital bagi pemilik UMKM ditekankan oleh potensinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menyoroti peran penting pemilik UMKM dalam merangsang pengembangan ekonomi lokal. Temuan menunjukkan bahwa Pemerintah Yogyakarta harus mengambil sikap yang lebih proaktif dalam menerapkan Tata Kelola Agil melalui program pemberdayaan literasi digital yang komprehensif bagi UMKM. Secara khusus, pelatihan pemasaran digital telah dimulai berdasarkan data UMKM yang tersedia di platform Sibakul. Namun, tantangan masih ada, karena tidak semua pemilik UMKM terdaftar di platform ini, yang membatasi jangkauan program tersebut. Selain itu, Pemerintah Yogyakarta harus meningkatkan kemampuan digital aparaturnya untuk mendukung pengembangan platform digital secara efektif. Mengatasi tantangan eksternal—seperti antusiasme UMKM dan pertumbuhan infrastruktur—serta tantangan internal—seperti peningkatan keterampilan digital birokrasi—adalah penting bagi Pemerintah Yogyakarta untuk mewujudkan Tata Kelola Agil dalam kerangka operasionalnya. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana inisiatif literasi digital dapat menjadi katalisator untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dalam konteks pemerintahan lokal.

The rising incidence of sexual violence against children and women in Tasikmalaya City has become a pressing concern, with reported cases increasing from 58 in 2021 to 73 in 2022. In response, the Tasikmalaya City Government has initiated collaborative efforts involving local non-governmental organizations (Puspa), psychologists, and law enforcement agencies to combat this alarming trend. This study aims to critically analyze the effectiveness of these multi-stakeholder collaborations in preventing and addressing sexual violence in the region. Grounded in the collaborative governance theory articulated by Ansell and Gash, the research employs qualitative methods, including in-depth interviews with key stakeholders and data analysis facilitated by NVivo 12+. An initial bibliometric review of relevant literature through the Scopus database, supplemented by VOSViewer, helped identify research gaps in the domain of sexual violence prevention. The findings reveal significant shortcomings in the collaborative framework currently employed, notably in areas such as stakeholder dialogue, mutual trust, commitment levels, role clarity, and overall outcomes. These deficiencies underscore the necessity for a more structured approach to collaboration that encompasses all stages of program planning and implementation. The study provides actionable recommendations aimed at enhancing stakeholder collaboration, ultimately striving to reduce the prevalence of sexual violence and improve protective measures for vulnerable populations in Tasikmalaya City. This research not only contributes to the academic discourse on collaborative governance but also holds significant implications for policy-making and community interventions aimed at safeguarding children and women.

Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan di Kota Tasikmalaya menjadi perhatian serius, dengan jumlah kasus yang dilaporkan meningkat dari 58 pada tahun 2021 menjadi 73 pada tahun 2022. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memulai upaya kolaboratif yang melibatkan organisasi non-pemerintah lokal (Puspa), psikolog, dan lembaga penegak hukum untuk mengatasi tren yang mengkhawatirkan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas kolaborasi multi-pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di daerah tersebut. Berdasarkan teori tata kelola kolaboratif yang diungkapkan oleh Ansell dan Gash, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, termasuk wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci dan analisis data yang difasilitasi oleh NVivo 12+. Tinjauan bibliometrik awal terhadap literatur yang relevan melalui basis data Scopus, dilengkapi dengan VOSViewer, membantu mengidentifikasi celah penelitian dalam domain pencegahan kekerasan seksual. Temuan menunjukkan adanya kekurangan yang signifikan dalam kerangka kolaborasi yang saat ini diterapkan, terutama dalam aspek dialog antar pemangku kepentingan, kepercayaan timbal balik, tingkat komitmen, kejelasan peran, dan hasil secara keseluruhan. Defisiensi ini menyoroti perlunya pendekatan kolaborasi yang lebih terstruktur yang mencakup semua tahapan perencanaan dan pelaksanaan program. Penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, yang pada akhirnya berusaha mengurangi prevalensi kekerasan seksual dan meningkatkan langkah-langkah perlindungan bagi populasi rentan di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada wacana akademik tentang tata kelola kolaboratif, tetapi juga memiliki implikasi signifikan bagi pembuatan kebijakan dan intervensi komunitas yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dan perempuan.