Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia

Abstract

Kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang Pilkada. Oligarki di tubuh partai politik dapat dilihat dari kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik lebih didasarkan atas keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Secara bersamaan, dinasti politik terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat hingga mampu menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik. Dalam konteks masyarakat juga terdapat upaya menjaga status quo di daerahnya dengan mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana. Regulasi yang lemah untuk memangkas dinasti politik turut menjadi penyebab meluasnya dinasti politik dalam Pilkada. Praktik politik dinasti juga ditengarai menjadikan lemahnya fungsi checks and balances hingga berdampak pada tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah beserta kerabatnya. Tahun 2017 ini merupakan paruh kedua babak baru pemilihan kepala daerah, setelah paruh pertama pada tahun 2015. Sistem Pemilukada memang baru, namun wajah-wajah lama yang tidak lain merupakan keberlanjutan dari dinasti politik mewarnai perhelatan Pilkada ini yang dikhawatirkan dapat mengancam fase transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi.

The presence of political dynasties in power struggles from regional to national level is inseparable from the role of political parties and the regulation of the regional head elections. Oligarchy on the body of a political party can be seen from the tendency of candidates nominating by political parties based more on the wishes of party elites, not through democratic mechanisms by considering the ability and integrity of the candidates. Simultaneously, political dynasties continue to establish solid networks of power so they can dominate and kill democracy within political parties. In the context of society, there is also an effort to maintain the status quo in the region by encouraging families or people close to the head of the region to replace the incumbent. Weak regulation to trim political dynasties has contributed to the widespread political dynasty in the regional head elections. The practice of dynastic politics is also suspected to make the weakness of checks and balances function to the effect of corruption acts committed by the head of the region and their relatives. In the year 2017 is the second half of a new round of regional head elections, after the first half in 2015. The regional head elections system is new, but the old faces that are nothing but the continuity of the political dynasty characterize this Pilkada event which is feared could threaten the phase of democratic transition towards consolidation of democracy.