Volume 1, No. 2Journal of Government and Civil Society (October)

Diskursus mengenai demokrasi selalu bergulir dalam berbagai lintasan dan pergulatan waktu. Demokrasi bukan bersifat final tetapi selalu mencari bentuk dalam setiap konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Demokrasi Pancasila yang sering kali dianggap sebagai sebuah barang jadi pun menemui berbagai tantangan dan bahkan perlawanan dari berbagai kelompok. Hal ini tidak terlepas dari beragam dan heterogennya masyarakat Indonesia, kontestasi etnisitas, politik dan budaya yang selalu mewarnai trajektori demokrasi pancasila. Banyak negara multietnis yang sudah luluh lancah dan bubar karena perbedaan ideologi masing-masing kelompok. Namun fakta empirisnya, di tengah-tengah banyak runtuhnya negara multietnis pada pascaperang dunia kedua, seperti Indonesia misalnya, masih kokoh berdiri dengan segala gejolaknya. Menarik untuk melihat lagi konstruksi dan dekonstruksi yang membentuk demokrasi di Indonesia dalam lintas sejarah dan perspektif.

Discourses on democracy are always rolling in various trajectories and time battles. Democracy is not final, but will always seek form in every social and cultural context of Indonesian society. Pancasila democracy which is often regarded as a finished item encounters various challenges and even resistance from various groups. This cannot be separated from the variety and heterogeneity of Indonesian society, ethnicity, political, and cultural contestation that will always adorn the trajectory of Pancasila democracy. Many multiethnic countries have been decimated and dispersed because of the ideological differences of each group, the empirical facts in the midst of the multi-ethnic state collapse in the post-Second World War still stand firm with all its turmoil. It is interesting to see again the construction and deconstruction that shape democracy in Indonesia in cross-history and perspective.

 

Women empowerment is one of the most discussing issues in the present world, especially in the developing country. Bangladesh is one of the developing countries with almost 50% women of it’s total population. In labor force women participation is arround 57.30%, and facing many kinds of obstacles like they have family burden, social burden, religion burden mostly in rural area. Empowerment can be defined by giving power and authority to take decision in every part of life, including household, economic, social, political etc. Women empowerment can be considered as a weapon for alleviating poverty. Since achieving independence, poverty has been dominating in Bangladesh. For alleviating poverty, it is important to take apart by government and non-government organizations. In this regarding that women can play a vital role with those organization. The purpose of the research, to analyze the real effect of women empowerment on poverty reduction and make recommendation for developing the situation.

 

Pemberdayaan perempuan adalah salah satu masalah yang paling banyak dibahas di dunia saat ini, terutama di negara berkembang. Bangladesh adalah salah satu negara berkembang dengan populasi wanita hamper sekitar 50%. Berdasarkan angkatan kerja, partisipasi perempuan sekitar 57,30%, serta menghadapi berbagai macam hambatan seperti memiliki beban keluarga, beban sosial, beban agama dan sebagian besarnya hidup di daerah pedesaan. Pemberdayaan dapat didefinisikan dengan memberikan kekuasaan dan otoritas untuk mengambil keputusan di setiap bagian kehidupan, termasuk rumah tangga, ekonomi, sosial, politik dll. Pemberdayaan perempuan dapat dianggap sebagai senjata untuk mengurangi kemiskinan. Sejak kemerdekaan, kemiskinan telah mendominasi di Bangladesh. Untuk mengurangi kemiskinan, penting untuk dibongkar oleh organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Dalam hal ini perempuan dapat memainkan peran penting dengan organisasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisis pengaruh nyata pemberdayaan perempuan terhadap pengurangan kemiskinan dan membuat rekomendasi untuk mengembangkan situasi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena belum optimalnya kinerja pegawai PDAM di Propinsi Banten. Salah satu faktor yang melatarbelakanginya adalah rendahnya tingkat kepuasan kerja pegawai yang disebabkan belum optimalnya kepemimpinan transformasional, rendahnya budaya organisasi dan terbatasnya motivasi kerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional, budaya organisasi dan motivasi kerja pegawai terhadap kepuasan kerja serta implikasinya pada kinerja pegawai PDAM di Propinsi Banten. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif dan verifikatif. Sampel penelitian adalah 284 pegawai PDAM di Propinsi Banten dengan ukuran populasi 1.092 pegawai. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur(path analysis). Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh langsung kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja pegawai sebesar 23,32%, pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai sebesar 8,12% dan pengaruh langsung motivasi kerja pegawai terhadap kepuasan kerja pegawai sebesar 10,28%. Secara simultan, pangaruh variabel bebas terhadap kepuasan kerja pegawai adalah 69,02%, sisanya sebesar 30,98% merupakan faktor lain yang tidak diteliti namun turut memengaruhi kepuasan kerja pegawai. Sementara pengaruh kepuasan kerja pegawai terhadap kinerja pegawai adalah 81,70%, sisanya 18,30% merupakan faktor lain yang tidak diteliti tetapi turut berpengaruh.

 

This research is motivated by the performance of PDAM employees in Banten Province which is not yet optimal. One of the factors is the low level of employee satisfaction which is caused by the lack of transformational leadership, the low of organizational culture and the low of employee work motivation. This study aims to determine and analyze the influence of transformational leadership, organizational culture and employee work motivation on employee satisfaction and its implications on the performance of PDAM employees in Banten Province. This study use descriptive and verification approach. The sample used in this research is 284 PDAM employees in Banten Province with population size 1,092 employees. The analysis method of this study is the Path Analysis. The results of this study found that there is a direct influence of transformational leadership on employee satisfaction (23.32%), the direct influence of organizational culture on employee satisfaction (8.12%) and the direct influence of employee work motivation on employee satisfaction (10,28%). Simultaneously, the influence of independent variable on employee satisfaction is 69,02%, and the other factors that is not studied in this research but also affect the employee satisfaction is 30.98%. The effect of employee satisfaction on employee performance is 81.70%, while the other factors that is not studied in this research but also affect the employee satisfaction is 18.30%.

Potensi desa di Banten yang berjumlah 1273 perlu diberdayakan,Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah  BMT merupakan merupakan lembaga keuangan mikro syari’ah yang sasarannya pada ekonomi rakyat berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil. Tujuan  utamanya meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan.BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.Potensi BUMDes akan semakin prospektif apabila disinergikan dengan lembaga keuangan mikro syari’ah Baitul Maal Wat Tamwil (LKMS BMT). Lembaga keuangan syari’ah ini terbukti mampu beradaptasi dengan masyarakat desa. konsep SDSB, satu desa satu BMT. Untuk mewujudkan tersebut maka perlu 5 pilar yaitu. Bina akhlak, bisa saudara, bina sinergi, bina dana dan bina pasar dan produk unggulan.

 

Potential villages in Banten amounting to 1,273 and need to be empowered, Shari’ah Micro Financial Institution Baitul Maal Wat Tamwil (LKMS BMT) is a microfinance institution syari’ah targeted at people’s economy trying to develop productive businesses and investments with profit-sharing system. The main objective is to improve the economic quality of micro and small entrepreneurs, as part of efforts to alleviate poverty. Village Owned Enterprises (BUMDes) is a business entity which is completely or partially owned by the Village through direct participation derived from the wealth of the Village separated to manage assets, services and other businesses for the greatest benefit of the small town community. Potential BUMDes will be more prospective when synergized with Shari’ah microfinance institutions Baitul Maal Wat Tamwil (LKMS BMT). This syari’ah financial institution proved able to adapt with the village community. The concept of SDSB,one village one BMT. To achieve this it is necessary to have 5 pillars in support of the process, fostering behavior, fostering brotherhood, building synergy, building funds and market development, and excellent products.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran bagaimana kualitas pelayanan di Posyandu Kota Tangerang, yang merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan dalam hal ini dilaksanakan oleh kader Posyandu dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan dengan subjek penelitian di Posyandu Camar Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Kualitatif, Instrument penelitiannya menggunakan cara Observasi langsung dan wawancara pada masyarakat, kader posyandu dan petugas kesehatan, yang berada di wilayah Posyandu Camar Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan di Posyandu Camar Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, masih harus ditingkatkan. Agar masyarakat mendapat pelayanan kesehatan lebih optimal, oleh karena itu perlu juga di lengkapi fasilitasnya. Perlu adanya pembinaan dan koordinasi peran kader Posyandu, dengan Tokoh masyarakat, Aparat di Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, guna untuk meningkatkan Kualitas Kesehatan dan pengetahuan masyarakat secara Optimal.

The purpose of this study is to describe how the quality of service in integrated health in Tangerang City, which is one form of power Sourced Public Health Efforts (UKBM) are managed and organized from, by, for and with the community and in this case carried out by cadres posyandu with technical support from health workers with the object of research in North Village Poris Plawad Cipondoh districts Tangerang. The method used to answer the problem in this study is to use qualitative methods, research instrument using direct observation and interview means to the community, health posts and cadres of health workers, who are in the territory of the village gulls Poris Plawad Cipondoh Northern District of Tangerang. The results showed that the service at Posyandu Camar Kelurahan Poris Plawad Utara Cipondoh Sub-district, Tangerang City, still needs to be improved. In order for the public to get more optimal health services, therefore it is necessary also in complete facilities. There needs to be guidance and coordination of Posyandu cadres role, with community leaders, Government employee in Poris Plawad Utara Village Cipondoh sub-district, Tangerang City, in order to improve the quality of health and public knowledge optimally.

Kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang Pilkada. Oligarki di tubuh partai politik dapat dilihat dari kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik lebih didasarkan atas keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Secara bersamaan, dinasti politik terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat hingga mampu menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik. Dalam konteks masyarakat juga terdapat upaya menjaga status quo di daerahnya dengan mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana. Regulasi yang lemah untuk memangkas dinasti politik turut menjadi penyebab meluasnya dinasti politik dalam Pilkada. Praktik politik dinasti juga ditengarai menjadikan lemahnya fungsi checks and balances hingga berdampak pada tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah beserta kerabatnya. Tahun 2017 ini merupakan paruh kedua babak baru pemilihan kepala daerah, setelah paruh pertama pada tahun 2015. Sistem Pemilukada memang baru, namun wajah-wajah lama yang tidak lain merupakan keberlanjutan dari dinasti politik mewarnai perhelatan Pilkada ini yang dikhawatirkan dapat mengancam fase transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi.

 

The presence of political dynasties in power struggles from regional to national level is inseparable from the role of political parties and the regulation of the regional head elections. Oligarchy on the body of a political party can be seen from the tendency of candidates nominating by political parties based more on the wishes of party elites, not through democratic mechanisms by considering the ability and integrity of the candidates. Simultaneously, political dynasties continue to establish solid networks of power so they can dominate and kill democracy within political parties. In the context of society, there is also an effort to maintain the status quo in the region by encouraging families or people close to the head of the region to replace the incumbent. Weak regulation to trim political dynasties has contributed to the widespread political dynasty in the regional head elections. The practice of dynastic politics is also suspected to make the weakness of checks and balances function to the effect of corruption acts committed by the head of the region and their relatives. In the year 2017 is the second half of a new round of regional head elections, after the first half in 2015. The regional head elections system is new, but the old faces that are nothing but the continuity of the political dynasty characterize this Pilkada event which is feared could threaten the phase of democratic transition towards consolidation of democracy.