Akuntabilitas Politik dalam Anggaran (Studi Kasus: Dana Gerakan Dusun Membangun (GDM) di Kabupaten Bungo)

Fajar Trilaksana Moedarlis

Abstract


Pemerintahan Kabupaten Bungo dalam menjawab janji politik Bupati terpilih membuat sebuah kebijakan melalui Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Dusun Membangun (GDM), yaitu memberikan bantuan keuangan kepada dusun sejumlah Rp 250.000.000 per dusun. Pelaksanaannya dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Politik Dalam Anggaran Publik (Studi Kasus: Pengelolaan Dana Dusun Membengun (GDM) di Kabupaten Bungo ini, menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang berkaitan dengan akuntabilitas politik ini dan stakeholder yang dapat dipercaya. Hasil analisis dari penelitian ini, bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo telah Akuntabel dalam merealisasikan janji politiknya. Kemudian Dusun Lubuk Beringin dan Tombolasi telah sama-sama akuntabel dalam penggunaan dana GDM. Namun hal yang berbeda terdapat di Dusun Sinamat Ulu Pemerintahan ini sama sekali tidak akuntabel, karena realisasi anggaran yang fiktif. Kabupaten sebaiknya dapat memberikan system yang lebih ringkas dan mudah untuk diaplikasikan oleh Pemerintah Dusun namun dapat di petanggungjawabkan.

 

 


Keywords


Akuntabilitas politik; GDM; pemerintah dusun

Full Text:

PDF

References


Marijan Kacung. 2010. Sistem Politik Inonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Abimanyu. 2005. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah & DIY.JAAI, Vol. 08, No. 2.

Moloeng. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.

Bppk. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingandan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Tim penyusun: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

PujiAgus, dan Madya widyaiswara. 2015: JUKLAK BIMKON Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Didalam http:// bppk.kemenkeu.go.id/diakses 20/10/2016 Pukul 23:32.

Jane Linda. 1991. Reporting of Governmental Performance Indicators For Assessment of Public Accountability. Desertasi Publik Admistrasi, Arizona State University.

Griffin, Charles C. 2010. Lives in the Balance : Improving Accountability for Public Spending in Developing Countries. Whashington DC: Broking Intitutions Press.

Katrina. 2006. Making Public Finance Public: Subnational Budget Wacth in Croatia, Macedonia, and Ukraine. Hungary: Local Government and Public Service Reform Initiative.

Davey, Kenneth. 2009. Making Government Accountable: Local Government Audit in Postommunist Europa. Hungary: Local Government and Public Service Reform Initiative.

Jordan, dkk. 2006. NGO Accountability: Politic, Principles and Innovation. London : Earth

Scan.

Heywood Andrew. 2013. Politik: Edisi Keempat.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dahl. Modern Political Analysis.

Inu K. Syafiie. 2013. Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju

Hoogerwert. 1985. Politikologi (Polititologie). Jakarta: Erlangga

Thoha Miftha. 1984. Dimensi-dimensi prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali.

Harvard Law Review. 1994. Federalism, Political Accountability, and the Spending Clause. The Harvard Law Review Association, Vol. 107, No 6.

Joy Marie Moncrieffe. 1998. Reconceptualizing Political Accountability. Sage Publications, Vol. 19, No. 4.

John S. Thomas. 1975. Government Accountability: For What?. Taylor & Francis, Ltd, Vol. 1, No. 2.

Radoslaw. 2006. Accountability and Institutional Design in New Democracies. International Journal of Sociology, Vol. 36, No. 2.

Arce Alberto. 2009. Accountability Politics: Power and Voice in Rural Mexico by Jonathan Fox. Journal of Latin American Studies, Vol. 41, No. 1, hal 193-194.

Ladipo Omowunmi, dkk. 2009. Accountability in Public Expenditures in Latin America and the Caribbean Revitalizing Reforms in Financial Management and Procurement. Washington DC: The World Bank.

Scarparo Simona. 2008. Accountability in the UK devolved parliament and assemblies. USA and Canada: Routledge.

Novianti, dkk. 2015. Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah Pada Pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo. Junal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4, No. 3.

Nafidah, dkk. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol 10, No. 2.

Wicaksono Widya. 2015. Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, Vol 19, No. 21.

Mulgan Richard. 2017. Accountability in Multilevel Governance: The Example of Australian Federalism. Conceptual challenges and case studies from Australia: ANU Press.

Baharudin. 2013. Akuntabilitas Pelayanan Publik: Studi Kasus Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Makassar. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 31, No. 2.

Goodhart Michael. 2011. Democratic Accountability in Global Politics: Norms, not Agents. The University of Chicago Press on behalf of the Southern Political Science Association,

Vol 71, No. 1.

Lyne. 1960. The Voter’s Dilemma and Democratic Accountability. The Pennsylvania State University Press, University Park.

Aan Jaelani. 2015. Management Of Public Finance In Indonesia: Review of Islamic Public Finance.

Musgrave, dkk. 1989. Public Finance in Theory and Practise. Mc Graw Hill Book Company.

Buchanan. 1967. Public Finance in Democratic Process. Chapel Hill, N.C : University of North Carolina Press.

Harvey. 2002. Public Finance: Essay for the Encyclopedia of Public Choice. Princeton University: CEPS Working Paper.

BPHN, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, www.bphn.go.id. Indradi Sjamsiar. 2017. Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan: Manajemen Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik. Malang: Intrans Publising.

Halim Abdul. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.




DOI: http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v3i1.1092

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.