Democratic Regression: Ecological Conflict and Mining Policy Inequality in Wadas

Abstract

This study looks at how democracy has declined in andesite mining policy in Wadas Village, Indonesia, using an environmental democracy framework. It defines this decline as reduced public participation, reduced transparency, and weaker accountability in environmental decision-making. The research employed a qualitative case study. Data were collected through in-depth interviews with informants from government officials, community members, and civil society actors. Then, these interviews were supported by policy documents, media reports, and field observations. The analysis of data using an interactive qualitative method, employing open, axial, and selective coding to identify key governance patterns. The findings indicate that policymaking is mostly top-down, with little public consultation, limited access to environmental information, and state actions that include intimidation and the repression of dissent. These factors construct power imbalances between the state and local communities, leading to ecological conflict and threats to local livelihoods. This study contributes by showing how democratic decline can be measured at the local level and how the loss of environmental democracy leads to conflict. The policy recommendations are to create participatory mechanisms, make Environmental Impact Assessments (EIAs) more transparent, and strengthen accountability to prevent coercive environmental governance.

Studi ini meneliti bagaimana demokrasi telah menurun dalam kebijakan pertambangan andesit di Desa Wadas, Indonesia, menggunakan kerangka demokrasi lingkungan. Penurunan ini didefinisikan sebagai berkurangnya partisipasi publik, berkurangnya transparansi, dan melemahnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan lingkungan. Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dan aktor masyarakat sipil. Kemudian, wawancara ini didukung oleh dokumen kebijakan, laporan media, dan observasi lapangan. Analisis data menggunakan metode kualitatif interaktif, menggunakan pengkodean terbuka, aksial, dan selektif untuk mengidentifikasi pola tata kelola utama. Temuan menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan sebagian besar bersifat top-down, dengan sedikit konsultasi publik, akses terbatas terhadap informasi lingkungan, dan tindakan negara yang mencakup intimidasi dan penindasan terhadap perbedaan pendapat. Faktor-faktor ini membangun ketidakseimbangan kekuasaan antara negara dan masyarakat lokal, yang menyebabkan konflik ekologis dan ancaman terhadap mata pencaharian lokal. Studi ini berkontribusi dengan menunjukkan bagaimana penurunan demokrasi dapat diukur di tingkat lokal dan bagaimana hilangnya demokrasi lingkungan menyebabkan konflik. Rekomendasi kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan mekanisme partisipatif, membuat Penilaian Dampak Lingkungan (EIA) lebih transparan, dan memperkuat akuntabilitas untuk mencegah tata kelola lingkungan yang bersifat memaksa.