Volume 10, No. 1Journal of Government and Civil Society (April)

Since the 1998 Reformation, Indonesian politics has experienced major institutional transformation toward electoral democracy. One crucial change is the direct election of regional heads, including mayors, who were previously appointed by governors with central government approval. However, this shift also brings new challenges. This article examines the case of PT. Mayasari Bakti Utama (MBU) as an example of a capital-based political dynasty. The family owning this large transportation company has utilized its economic resources to build political power in Tasikmalaya, Indonesia. The study aims to explain how both informal actors (such as kyai) and formal actors (political party elites) are mobilized for family political interests. Using field observations, in-depth interviews, focus group discussions, and library research, this study finds that, first, the MBU family employs kyai networks to build legitimacy among Tasikmalaya's religious population. The charisma of the kyai shapes voter behavior in favor of the MBU family. Second, political elites use their positions to support the family's electoral ambitions. Third, unequal capital distribution enables the MBU family to "buy" influence and secure political power. Thus, economic capital strongly determines the political configuration in Tasikmalaya, reinforcing previous studies that political power in Indonesia often originates from economic strength

Sejak Reformasi 1998, politik Indonesia telah mengalami transformasi institusional besar menuju demokrasi elektoral. Salah satu perubahan penting adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, termasuk pemilihan wali kota, yang sebelumnya diangkat oleh gubernur dengan persetujuan pemerintah pusat. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan baru. Artikel ini mengkaji kasus PT. Mayasari Bakti Utama (MBU) sebagai contoh dinasti politik berbasis modal. Keluarga pemilik perusahaan transportasi besar ini memanfaatkan sumber daya ekonominya untuk membangun kekuatan politik di Tasikmalaya, Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana aktor informal (seperti kyai) dan aktor formal (seperti elit partai politik) dimobilisasi untuk kepentingan politik keluarga. Dengan menggunakan observasi lapangan, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), dan studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa: pertama, keluarga MBU memanfaatkan jaringan kyai untuk membangun legitimasi di tengah masyarakat Tasikmalaya yang religius. Karisma kyai berpengaruh besar terhadap perilaku pemilih yang mendukung keluarga MBU. Kedua, elit politik menggunakan posisinya untuk mendukung ambisi elektoral keluarga tersebut. Ketiga, ketimpangan distribusi modal memungkinkan keluarga MBU untuk "membeli" pengaruh dan mengamankan kekuasaan politik. Dengan demikian, kekuatan ekonomi sangat menentukan konfigurasi politik di Tasikmalaya, sekaligus memperkuat temuan penelitian sebelumnya bahwa kekuasaan politik di Indonesia sering kali berakar dari kekuatan modal ekonomi.

This study examines how village governments navigate data governance in a VUCA context, where a gap exists between administrative data and socially constructed, inclusive realities in targeting social assistance. Using a qualitative comparative case study, this study analyzes two village contexts: Karangtengah and Rawapanjang, with interviews involving village heads and neighborhood (RT) leaders. The findings suggest that effective data governance under VUCA is determined not only by data quality but also by the integration of three mechanisms: understanding, communicative leadership, and inclusive verification. This study reconceptualizes data governance as a socio-interpretive and communicative process and proposes an adaptive governance framework that explains how ambiguity translates into legitimate decisions. These findings highlight the importance of integrating local verification mechanisms into broader policy design to improve targeting accuracy, inclusion, and policy legitimacy.

Studi ini meneliti bagaimana pemerintah desa menavigasi tata kelola data dalam konteks VUCA, di mana terdapat kesenjangan antara data administratif dan realitas inklusif yang dibangun secara sosial dalam menargetkan bantuan sosial. Menggunakan studi kasus komparatif kualitatif, studi ini menganalisis dua konteks desa: Karangtengah dan Rawapanjang, dengan wawancara yang melibatkan kepala desa dan pemimpin lingkungan (RT). Temuan menunjukkan bahwa tata kelola data yang efektif di bawah VUCA ditentukan tidak hanya oleh kualitas data tetapi juga oleh integrasi tiga mekanisme: pemahaman, kepemimpinan komunikatif, dan verifikasi inklusif. Studi ini merekonseptualisasi tata kelola data sebagai proses sosio-interpretatif dan komunikatif serta mengusulkan kerangka kerja tata kelola adaptif yang menjelaskan bagaimana ambiguitas diterjemahkan menjadi keputusan yang sah. Temuan ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan mekanisme verifikasi lokal ke dalam desain kebijakan yang lebih luas untuk meningkatkan akurasi penargetan, inklusi, dan legitimasi kebijakan.

This study shows that the effectiveness of poverty alleviation programs is strongly shaped by the structure of governance networks. The findings indicate that a highly centralized network, while improving administrative coordination, produces governance asymmetry, limits horizontal collaboration, and constrains the participation of peripheral actors. Low network density further weakens program convergence, making it largely procedural rather than outcome-oriented. Theoretically, this study contributes by integrating Social Network Analysis (SNA) with collaborative governance, demonstrating that network inequality and governance asymmetry are key factors influencing policy effectiveness. This challenges the assumption that coordination alone is sufficient, highlighting instead the importance of network structure in shaping inclusivity and resource distribution. From a policy perspective, short-term priorities should focus on improving data integration, strengthening cross-agency coordination through SOPs, and developing integrated referral systems. Long-term strategies should aim to reduce over-centralization, strengthen horizontal collaboration, and enhance community participation as active actors in governance processes. This study is limited by its single-case design and qualitative interpretation of network data. Future research should apply mixed-method approaches and comparative analysis across regions to further examine how network structures influence policy outcomes.

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh struktur jaringan tata kelola. Temuan menunjukkan bahwa jaringan yang sangat tersentralisasi, meskipun meningkatkan koordinasi administratif, justru menghasilkan asimetri tata kelola, membatasi kolaborasi horizontal, dan menghambat partisipasi aktor periferal. Rendahnya kepadatan jaringan semakin melemahkan konvergensi program, sehingga implementasinya cenderung bersifat prosedural daripada berorientasi pada hasil. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan Analisis Jaringan Sosial (SNA) dan tata kelola kolaboratif, yang menunjukkan bahwa ketimpangan jaringan dan asimetri tata kelola merupakan faktor kunci yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Temuan ini menantang asumsi bahwa koordinasi semata sudah cukup, serta menegaskan pentingnya struktur jaringan dalam menentukan inklusivitas dan distribusi sumber daya. Dari perspektif kebijakan, prioritas jangka pendek difokuskan pada peningkatan integrasi data, penguatan koordinasi lintas instansi melalui SOP, serta pengembangan sistem rujukan terintegrasi. Sementara itu, strategi jangka panjang diarahkan pada pengurangan sentralisasi yang berlebihan, penguatan kolaborasi horizontal, dan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai aktor aktif dalam proses tata kelola. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan desain studi kasus tunggal dan pendekatan kualitatif dalam interpretasi data jaringan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan metode campuran serta analisis komparatif antar wilayah untuk mengkaji lebih lanjut pengaruh struktur jaringan terhadap hasil kebijakan.

This study aims to analyze the influence of the Special Autonomy Fund (Otsus) and local economic growth on poverty levels in Papua. The study uses a Mix method approach, namely quantitative data with survey methods, Questionnaires and reports on the realization of the Special Autonomy Fund and qualitative data namely interviews. Data analysis techniques include correlation tests and multiple linear regression. The results of the study indicate that Regional Economic Growth is Significantly Correlated with Poverty Alleviation The results of the Pearson correlation test (r = 0.765; p < 0.05) indicate that regional economic growth has a strong and significant relationship with poverty alleviation, the Special Autonomy Fund (Otsus) Has a Significant Impact But Is Not Yet Effective in Poverty Alleviation The results of simple regression show a positive coefficient (B = 0.532), the R Square value is only 25.8%, so the Special Autonomy Fund is only able to explain a quarter of the variation in poverty, while 74.2% is influenced by other factors (human resources, governance, infrastructure, income distribution). The Special Autonomy Fund and local economic growth simultaneously significantly influence poverty reduction, with an R value of 0.856 and an R Square of 0.873, meaning 87.3% of the poverty variable can be explained by these two variables. The Durbin-Watson value of 2.112 indicates no autocorrelation in the model. Partially, the Special Autonomy Fund has a positive and significant effect on improving access to public services and community income, while local economic growth also strengthens poverty reduction.

Meskipun lebih dari dua dekade implementasi Otonomi Khusus (Otsus) dan pencairan lebih dari Rp 138,65 triliun, tingkat kemiskinan Papua tetap berada di angka 26,03–34,26% jauh di atas rata-rata nasional menampakkan paradoks mendasar antara desentralisasi fiskal skala besar dan hasil pembangunan inklusif. Studi yang ada telah menilai efektivitas Otsus terutama pada tingkat makro-fiskal, mengabaikan kualitas tata kelola sebagai variabel mediasi yang penting. Studi ini mengatasi kesenjangan tersebut dengan meneliti bagaimana dana Otsus dan pertumbuhan ekonomi lokal secara bersamaan memengaruhi kemiskinan di Papua, menggunakan desain penjelasan sekuensial metode campuran yang menggabungkan regresi linier berganda (n=240) dengan wawancara kualitatif sistematis terhadap informan kunci. Temuan menunjukkan paradoks struktural, peningkatan alokasi Otsus berkorelasi dengan kemiskinan yang lebih tinggi daripada lebih rendah (B=0,532, R²=0,258), suatu pola yang dijelaskan oleh penguasaan dana oleh elit, salah alokasi terhadap pengeluaran administratif dan konsumtif, dan dinamika pertumbuhan yang tidak inklusif. Secara gabungan, Otsus dan pertumbuhan ekonomi lokal menjelaskan 87,3% variasi kemiskinan (R²=0,873), namun pertumbuhan itu sendiri tetap tidak inklusif. Secara teoritis, studi ini menantang asumsi bahwa desentralisasi fiskal secara inheren mengurangi kemiskinan, menunjukkan bahwa kualitas tata kelola adalah kondisi mediasi yang kritis. Implikasi kebijakan menuntut reorientasi alokasi Otsus ke arah pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang produktif, penganggaran berbasis kinerja, dan penguatan akuntabilitas kelembagaan.

This study examines the strategies employed by the Election Supervisory Board (Bawaslu) in preventing and addressing electoral violations during the 2024 Election in Sinjai Regency, Indonesia. The research focuses on assessing the effectiveness of these strategies in relation to local institutional constraints and socio-political dynamics. A qualitative approach was applied through in-depth interviews with key stakeholders, field observations, and analysis of official documents. The findings indicate that electoral violations are predominantly committed by bureaucratic actors, particularly civil servants (ASN), accounting for approximately 70% of cases, mainly involving breaches of neutrality. Preventive strategies including voter education, participatory monitoring, and electoral socialization have contributed to increasing public awareness and expanding oversight networks. However, their effectiveness remains limited, as reflected in three key indicators: low public reporting participation, weak follow-up consistency on reported cases, and limited deterrent effects of sanctions. Furthermore, enforcement practices tend to be administrative rather than punitive, with only a small proportion of cases meeting criminal thresholds. This enforcement asymmetry reduces the overall deterrence capacity of the supervisory system.This study contributes to the literature on electoral governance by demonstrating that, in decentralized contexts, the effectiveness of electoral oversight is shaped not only by institutional design but also by bureaucratic behavior, local political structures, and enforcement capacity. Strengthening crosssector collaboration, improving technical capacity, and adopting data-driven oversight mechanisms are therefore essential to enhance electoral integrity at the local level. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mencegah dan menangani pelanggaran pemilu pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sinjai, Indonesia. Fokus penelitian ini adalah menilai efektivitas strategi tersebut dalam konteks keterbatasan kelembagaan dan dinamika sosial-politik lokal. Pendekatan kualitatif digunakan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi lapangan, serta analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran pemilu didominasi oleh aktor birokrasi, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mencakup sekitar 70% dari total kasus dan sebagian besar berkaitan dengan pelanggaran netralitas. Strategi pencegahan berupa pendidikan pemilih, pengawasan partisipatif, dan sosialisasi kepemiluan berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran publik serta memperluas jejaring pengawasan. Namun demikian, efektivitasnya masih terbatas, yang tercermin dari rendahnya partisipasi pelaporan masyarakat, belum konsistennya tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran, serta lemahnya efek jera dari sanksi yang diberikan. Selain itu, praktik penegakan hukum cenderung bersifat administratif dibandingkan represif, dengan hanya Sebagian kecil kasus yang memenuhi unsur tindak pidana. Ketimpangan dalam penegakan ini mengurangi daya cegah sistem pengawasan pemilu secara keseluruhan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian tata Kelola pemilu dengan menunjukkan bahwa dalam konteks desentralisasi, efektivitas pengawasan pemilu tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi juga oleh perilaku birokrasi, struktur politik lokal, serta kapasitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi lintas aktor, peningkatan kapasitas teknis, dan penerapan mekanisme pengawasan berbasis data menjadi langkah strategis untuk meningkatkan integritas pemilu di tingkat lokal.

This study looks at how democracy has declined in andesite mining policy in Wadas Village, Indonesia, using an environmental democracy framework. It defines this decline as reduced public participation, reduced transparency, and weaker accountability in environmental decision-making. The research employed a qualitative case study. Data were collected through in-depth interviews with informants from government officials, community members, and civil society actors. Then, these interviews were supported by policy documents, media reports, and field observations. The analysis of data using an interactive qualitative method, employing open, axial, and selective coding to identify key governance patterns. The findings indicate that policymaking is mostly top-down, with little public consultation, limited access to environmental information, and state actions that include intimidation and the repression of dissent. These factors construct power imbalances between the state and local communities, leading to ecological conflict and threats to local livelihoods. This study contributes by showing how democratic decline can be measured at the local level and how the loss of environmental democracy leads to conflict. The policy recommendations are to create participatory mechanisms, make Environmental Impact Assessments (EIAs) more transparent, and strengthen accountability to prevent coercive environmental governance.

Studi ini meneliti bagaimana demokrasi telah menurun dalam kebijakan pertambangan andesit di Desa Wadas, Indonesia, menggunakan kerangka demokrasi lingkungan. Penurunan ini didefinisikan sebagai berkurangnya partisipasi publik, berkurangnya transparansi, dan melemahnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan lingkungan. Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dan aktor masyarakat sipil. Kemudian, wawancara ini didukung oleh dokumen kebijakan, laporan media, dan observasi lapangan. Analisis data menggunakan metode kualitatif interaktif, menggunakan pengkodean terbuka, aksial, dan selektif untuk mengidentifikasi pola tata kelola utama. Temuan menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan sebagian besar bersifat top-down, dengan sedikit konsultasi publik, akses terbatas terhadap informasi lingkungan, dan tindakan negara yang mencakup intimidasi dan penindasan terhadap perbedaan pendapat. Faktor-faktor ini membangun ketidakseimbangan kekuasaan antara negara dan masyarakat lokal, yang menyebabkan konflik ekologis dan ancaman terhadap mata pencaharian lokal. Studi ini berkontribusi dengan menunjukkan bagaimana penurunan demokrasi dapat diukur di tingkat lokal dan bagaimana hilangnya demokrasi lingkungan menyebabkan konflik. Rekomendasi kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan mekanisme partisipatif, membuat Penilaian Dampak Lingkungan (EIA) lebih transparan, dan memperkuat akuntabilitas untuk mencegah tata kelola lingkungan yang bersifat memaksa.

The COVID-19 pandemic affected Indonesia since March 2, 2020, and was declared as a national disaster since April 13, 2020, based on the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 (BNPB, 2020) and was ended in June 2023 based on Presidential Decree No. 17/2023. Muhammadiyah, one of the largest Moslem organizations held national congress in November 2022, when the pandemic was lowered but not yet declared ended by the government. Therefore, it is interesting to discuss how Muhammadiyah mitigated and prepared the big event which were estimated 3 million people attending the event. This research uses a qualitative case study method to evaluate, describe, and understand various aspects of National Congress planning and mitigation. The concept of Risk Management (RM) was used to mitigate the potential risk, including first, risk evaluation, to analyze and evaluate the potential risk. Second, risk mitigation, to modify the events by enhancing venue facilities, enforcing mask use, improving capacity of staff and committee. Third, risk communication which focus on proactive dissemination of information, creating rules & regulations, and precautionary actions. The results showed that Muhammadiyah has adequately implementing risk management pre and during the Congress by working with various stakeholders to evaluate risk and did some precautionary actions. Muhammadiyah made many rules and regulations to minimize the Covid risks and ensuring all participants had two doses of vaccine. Lastly, Muhammadiyah which is well known for the health sectors had prepared field hospital, coordinated with hospitals, and emergency medical team which was tend by during the event

Pandemi COVID-19 secara signifikan memengaruhi Indonesia sejak kasus pertama dikonfirmasi pada 2 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai bencana nasional pada 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, sebelum secara resmi dinyatakan berakhir pada Juni 2023 melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023. Meskipun kondisi pandemi masih berlangsung pada akhir tahun 2022, Muhammadiyah—sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia—tetap menyelenggarakan Muktamar Nasional pada November 2022 yang dihadiri sekitar tiga juta peserta. Kondisi ini menjadi kasus penting untuk mengkaji bagaimana penyelenggaraan acara berskala besar dapat dilakukan di tengah risiko kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Muhammadiyah menerapkan kerangka manajemen risiko dalam memitigasi risiko kesehatan selama pelaksanaan Muktamar. Menanggapi keterbatasan studi empiris mengenai penyelenggaraan acara keagamaan berskala besar di masa pandemi, khususnya di negara berkembang, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, laporan pemangku kepentingan, serta observasi terkait perencanaan dan pelaksanaan Muktamar. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka manajemen risiko yang meliputi evaluasi risiko, mitigasi risiko, dan komunikasi risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah telah mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang terstruktur dan adaptif. Evaluasi risiko dilakukan melalui koordinasi multipihak untuk mengidentifikasi potensi risiko kesehatan. Mitigasi risiko diwujudkan melalui penyesuaian desain kegiatan, termasuk peningkatan kapasitas dan fasilitas lokasi, penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, serta penguatan kapasitas panitia. Komunikasi risiko dilakukan melalui diseminasi informasi secara proaktif, penyusunan aturan dan pedoman, serta penerapan langkah-langkah pencegahan bagi peserta. Selain itu, Muhammadiyah memastikan kepatuhan terhadap vaksinasi peserta serta menyiapkan infrastruktur kesehatan pendukung, seperti rumah sakit lapangan, koordinasi dengan fasilitas kesehatan, dan penyediaan tim medis darurat. Penelitian ini berkontribusi pada literatur tata kelola kesehatan publik dan manajemen risiko dengan menunjukkan bahwa aktor non-negara mampu menyelenggarakan kegiatan berskala besar secara efektif di tengah krisis kesehatan melalui strategi manajemen risiko yang terstruktur, kolaboratif, dan adaptif.

This Research aims to analyze digital government innovations in election monitoring through an evaluation of the implementation of the Election Monitoring Information System (Siwaslu) in the 2024 Elections. The approach used is qualitative-exploratory, focusing on the analysis of the system's functionality, the effectiveness of its utilization by monitoring actors, and the identification of the strengths and limitations of the implementation. Data were collected through institutional documentation, Siwaslu utilization reports, in-depth interviews, and focus group discussions (FGDs), which were then analyzed thematically using a data-driven analysis approach. This study employs the frameworks of Digital Governance, Public Sector Innovation, and State Capacity to evaluate Siwaslu's contribution to the transformation of election oversight governance. The findings indicate that Siwaslu has successfully enhanced efficiency, data accuracy, and real-time oversight capacity through the digitization of reporting and documentation processes. This system also strengthens vertical integration within the oversight structure and provides a database that supports evidence-based policy-making and legal substantiation in election disputes. However, the implementation of Siwaslu still faces a number of challenges, particularly regarding limited access to digital infrastructure in less-developed regions, low digital literacy among users, and sub-optimal integration with other systems within the Bawaslu oversight ecosystem. Result of research indicate the existence of an innovation gap a disparity between innovation potential and implementation, that encompasses aspects of access, capacity, and system integration. Thus, this study concludes that Siwaslu is a significant digital government innovation in strengthening election oversight in Indonesia, yet it remains in a transitional phase toward a more mature and integrated system. Strengthening digital infrastructure, enhancing human resource capacity, and developing system interoperability are key factors in optimizing Siwaslu''s role as an instrument of transparent, accountable, and data-driven election governance.

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) dalam Pemilu 2024 di Indonesia dengan menggunakan kerangka kerja analitis terintegrasi yang menggabungkan Tata Kelola Digital, Inovasi Sektor Publik, dan Kapasitas Negara. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dan desain evaluasi interpretatif, data dikumpulkan melalui dokumen kelembagaan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Temuan menunjukkan bahwa Siwaslu telah secara signifikan meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kapasitas pemantauan real-time, yang mencerminkan perannya sebagai inovasi adaptif-inkremental di sektor publik. Namun, studi ini mengidentifikasi “celah inovasi” antara desain sistem dan implementasinya, yang terwujud dalam tiga dimensi: (1) celah akses akibat infrastruktur digital yang tidak merata, (2) celah kapasitas terkait tingkat literasi digital yang bervariasi di antara pengguna, dan (3) celah integrasi yang disebabkan oleh keterbatasan interoperabilitas antar sistem. Mengartikan, meskipun Siwaslu berkontribusi dalam memperkuat kapasitas negara dalam pengawasan pemilu, efektivitasnya bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung. Studi ini memberikan kontribusi pada literatur dengan memberikan evaluasi empiris terhadap sistem pengawasan digital di negara-negara demokrasi yang sedang berkembang dan menyoroti pentingnya mengintegrasikan inovasi teknologi dengan pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.