Immigration Governance Under Developmental Stress: Policy Implementation and Foreign National Supervision in East Kalimantan

Abstract

The development of Indonesia’s new capital city, Nusantara, in East Kalimantan has transformed the administrative and spatial context in which immigration policies are implemented. This study examines the implementation of immigration supervision policies concerning foreign nationals amid this large-scale developmental transition, using Van Meter and Van Horn’s policy implementation framework. The study adopts a qualitative approach to analyse the relationship between policy standards, resources, inter-organisational communication, implementing agencies, the characteristics of implementing organisations, and the socio-political environment. The findings reveal operational gaps in the implementation of immigration supervision amid changing territorial demands and administrative coordination challenges. Beyond identifying implementation barriers, this study contributes to public policy and public administration literature by demonstrating how the spatial reconfiguration of state power associated with mega-capital development can place pressure on conventional top-down implementation arrangements. Although the Van Meter and Van Horn framework provides a systematic basis for examining implementation processes, the findings highlight the importance of considering territorial change, evolving administrative demands, and inter-organisational coordination when applying classical implementation models to rapidly transforming governance contexts. The study therefore extends the contextual application of policy implementation theory by connecting developmental transformation with the practical capacity of state institutions to maintain effective immigration supervision.

Pembangunan ibu kota baru Indonesia, Nusantara, di Kalimantan Timur telah mengubah konteks administratif dan spasial tempat kebijakan imigrasi diterapkan. Studi ini mengkaji pelaksanaan kebijakan pengawasan imigrasi terhadap warga negara asing di tengah transisi pembangunan berskala besar ini, dengan menggunakan kerangka kerja implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis hubungan antara standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, badan pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, dan lingkungan sosial-politik. Temuan studi menunjukkan adanya kesenjangan operasional dalam pelaksanaan pengawasan imigrasi di tengah perubahan tuntutan wilayah dan tantangan koordinasi administratif. Selain mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, studi ini berkontribusi pada literatur kebijakan publik dan administrasi publik dengan menunjukkan bagaimana rekonfigurasi spasial kekuasaan negara yang terkait dengan pembangunan ibu kota baru berskala masif dapat memberikan tekanan pada mekanisme implementasi konvensional yang bersifat top-down. Meskipun kerangka kerja Van Meter dan Van Horn menyediakan landasan sistematis untuk mengkaji proses implementasi, temuan studi ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan perubahan wilayah, tuntutan administratif yang terus berkembang, dan koordinasi antarorganisasi saat menerapkan model implementasi klasik pada konteks tata kelola yang mengalami transformasi cepat. Dengan demikian, studi ini memperluas penerapan kontekstual teori implementasi kebijakan dengan menghubungkan transformasi pembangunan dan kapasitas praktis lembaga negara dalam menjaga efektivitas pengawasan imigrasi.